Pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Provinsi Papua;
Memuat teks peraturan…
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 3.Undang-Undang…/2 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731); 11.Peraturan…/3 11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT PROVINSI PAPUA. BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Papua. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua. 3. Gubernur ialah Gubernur Papua. 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua. 6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Provinsi Papua. 7. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas. 8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas. 9. Bidang adalah Bidang pada Dinas. 10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas. 11.Seksi…/4 11. Seksi adalah Seksi pada Dinas. 12. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan perndampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 15. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 16. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dilembagakan, dan dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun. 17. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. 18. Adat-istiadat adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku yang mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam hidup masyarakat setempat. 19. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat, yang merupakan satu kesatuan tertentu yang pada dasarnya bukan bersumber pada adat- istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tertentu dan oleh warga masyarakat lainnya, dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut. 20. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 21. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat dengan wilayah hukum adat, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kapada adat-istiadat dan hukum adat. 22.Hukum…/5 22. Hukum Adat adalah Hukum Adat diwilayah masyarakat adat yang masih benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola tindakan mereka sehari-hari, namun tidak bertentangan dengan hukum nasional. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan
(1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Bagian Kedua Susunan Organisasi
(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas : 1. Subbagian Program; 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan. c. Bidang Pemberdyaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan, terdiri atas : 1. Seksi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan; 2. Seksi Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan; dan 3. Seksi Pengembangan Otonomi Kampung. d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, terdiri atas: 1. Seksi Kelembagaan dan Perencanaan Partisipasi; 2. Seksi Pengembangan dan Pelatihan Kader; dan 3. Seksi Pengembangan Kepemimpinan Dasar. e. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri atas: 1. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam; 2. Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; dan 3. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna. f.Bidang…/6 f. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri atas : 1. Seksi Bina Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat; 2. Seksi Bina Pemasaran Usaha Ekonomi Masyarakat; dan 3. Seksi Bina Pengembangan Modal Usaha Ekonomi Masyarakat. g. Bidang Bina Adat, terdiri atas : 1. Seksi Bina Adat; 2. Seksi Kelembagaan Adat; dan 3. Seksi Bina Masyarakat Adat. h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas
(1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kampung dan desa yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan asas otonnomi dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat kampung dan kelurahan, kelembagaan, pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, lembaga ekonomi masyarakat dan bina adat; c. pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat; d. pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; e. pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; f. pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang usaha ekonomi masyarakat; g.pengoordinasi.../7 g. pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang bina adat; h. pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat kampung dan adat; i. pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat kampung dan adat; j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; k. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; l. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daearh; dan m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Kepala Dinas
(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas. (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. mengkoordinasikan penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di bidang pemberdayaan masyarakat kampung dan adat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan b. menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja; c. mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran program; d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdarakan Program untuk sinkronisasi tugas; e. mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing; f. menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi; g. menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan; h.mengoordinasikan…/8 h. mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat dan menetapkan standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; i. melakukan Kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk sinkronisasi program; j. menfasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran; k. melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasakan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program; l. melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas; m. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai; n. mengevaluasi pelaksanaan program sekretariat, bidang dan UPTD berdarakan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka akuntablitas kinerja instansi pemerintah; o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Bagian Ketiga Sekretariat
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian. (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat b. pengordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas; c. pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas; d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas; e. pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas; f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas; g. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas, h.pengelolaan…/9 h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas; i. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas; j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Sekretariat terdiri dari : a. Subbagian Program; b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
(1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja Subbagian; b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas; d. melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas; e. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas; f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya; h.melaksanakan…/10 h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja Subbagian; b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan; c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai; e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain : 1. Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA; 2. Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran; g. membuat register SPP, SPM dan SPJ; h. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak; i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian; j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas; k. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. (3)Subbagian…/11 (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja Subbagian; b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya; c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas; d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran; e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan; f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas : g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas; h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas; j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku; k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai; m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. Bagian Keempat Bidang Pemberdyaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan
(1) Bidang Pemberdyaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pemberdyaan masyarakat kampung dan kelurahan. (2) Bidang Pemberdyaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja Bidang; b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemerintahan kampung dan kelurahan; c. penyiapan…/12 c. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan yang berkenaan dengan pemberdayaan kampung dan kelurahan; d. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan yang berkenaan dengan pengembangan otonomi kampung; e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemberdyaan masyarakat kampung dan kelurahan; f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Bidang Pemberdyaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan terdiri dari : a. Seksi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan; b. Seksi Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan; dan c. Seksi Pengembangan Otonomi Kampung.
(1) Seksi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas : a. menyusun program kerja Seksi; b. penyelarasan kebijakan nasional dengan kebijakan skala kabupaten tentang Pemerintahan Kampung dan Kelurahan; c. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan pemerintahan kampung dan kelurahan; d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan kampung dan kelurahan; e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait tingkat provinsi dalam menyelenggarakan pembinaan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan kampung dan kelurahan; f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota berkenaan dengan pemerintahan kampung dan kelurahan; g. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang penaaan kampung, penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung dan kelurahan, pengelolaan keuangan dan asset kampung, produk hukum kampung, pemilihan kepala kampung dan perangkat kampung lingkup kabupaten; h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan kampung dan kelurahan; i. melaksanakan…/13 i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan. (2) Seksi Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas : a. menyusun program kerja Seksi; b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan; d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait tingkat provinsi dalam menyelenggarakan pembinaan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota berkenaan dengan pelaksanaan pemberdayaan kampung dan kelurahan; e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota berkenaan dengan pemberdayaan kampung dan kelurahan; f. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana kerja sama pembangunan antar-kampung dari daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi; g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kampung dan kelurahan; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan. (3) Seksi Pengambangan Otonomi Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3, mempunyai tugas : a. menyusun program kerja Seksi; b. menyusun program kerja Seksi; c. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan koordinasi dan fasilitasi pengembangan otonomi kampung; d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan koordinasi dan fasilitasi pengembangan otonomi kampung; e.melaksanakan…/14 e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait tingkat provinsi dalam menyelenggarakan pembinaan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota berkenaan dengan pelaksanaan pengembangan otonomi kampung; f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota berkenaan dengan pengembangan otonomi kampung; g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengembangan otonomi kampung; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan Bagian Kelima Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang