DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Maret 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Riau (BOSDA) agar lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Dimana terdapat dasar penghitungan alokasi anggaran dana BOSDA. pengelompokkan, penyaluran, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau'
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau'
3.Gubernur adalah Gubernur Riau'
4.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendridikan Provinsi Riau.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
6.Rekening Kas disingkat RKUD Provinsi Riau. Umum Daerah Yang selanjutnYa adalah Rekening Kas Umum Daerah
7.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keua-ngatt d"tt Aset Daerah Provinsi Riau'
8.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA ad.alah Set<otafr Menengah Atas Negeri dan swasta di Provinsi Riau.
9.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkatSMKadalahSekolahMenengahKejuruan negeri swasta di Provinsi Riau'
10.Sekolah Luar biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalahSekolahLuarbiasanegeridanswastadi Provinsi Riau.
11.Data Pokok Pendidikan yarrlg selanjutnya disebut DAPODIK adalah suatu sistem pendataan yang dikelolaolehKementerianPendidikandan Kebudayaan yang memuat Data satuan pendidikan, peserta"didik; p.rraiait dan tenaga kependidikan, dan substansl pendidikan yang datanya bersumber dari satuan p"nalaitan yang terus menerus diperbaharui secara online. l2.Bantuanoperasionalsekolahyangselanjutnya disingkat Bos adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non p.r"orr.iia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
13.Bantuan operasional sekolah Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah biaya yang -aiu"tit u.n langsung kepada sMA, SMK dan sLB untuk pemenuhan pelayanan minimal pendidikan terd.asarkan Standar Nasional Pendidikan di Provinsi Riau. 14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yar'g selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Riau.
15.Belanja Langsung adalah Kegiatan Belanja Daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
16.Belanja Hibah adalah Belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, d,anf atau Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah di bersifat tidak wajib dan tid secara terus-menerus setiaP ditentukan lain sesuai undangannya. lT.RencanaKerjaAnggaranSekolahselanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran tait yang bersifat strategis ataupyn- -rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah'

Pasal 2

(1)MaksuddariPeraturanGubernuruntukmendukung ' penyelen ggaraarl pendidikan yang berkualitas' ierjangkau dan kepastian mendapatkan pelayanan pendidikan.
(2)T\rjuan Peraturan Gubernur pelaksanaan BOSDA agar akrrntabel, dan transParan' sebagai pedoman dalam lebih efektif, efisien,

BAB II

ALOI{ASI ANGGARAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dana BOSDA untuk SMA, SMK dan SLB dalam APBD melalui belanja langsung dan hibah sesuai dengan kemamPuan keuangan daerah'
(2)Alokasi anggaran dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan: a.UntukSMA,SMKdanSLBnegeriberdasarkan pengelompokkan jumlah peserta didik yang diunduh dari DAPODIK dan unit cost per siswa; dan b.UntukSMA,SMKdanSLBswastaberdasarkan jumlahpesertadidikyangdiunduhdariDAPODIK dan unit cost Per siswa.
(3)Pengelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a sebagai berikut:
1. a.Jumlah siswa 0 s/d 50 uang pokok lembaga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per SMA, SMK dan SLB;
2. b.Jumlah siswa 51 s/d 100 uang pokok lembaga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) per SMA, SMK dan SLB;
3. c.Jumlah siswa 1O1 s/d 2OO uang pokok iembaga Rp. 1O0.0OO.OO0,- (seratus juta rupiah) per SMA, SMK dan SLB; dan
4. d.Jumlah siswa lebih dari 200 tidak mendapatkan uang pokok lembaga.' (a) Unit cost per siswa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a sebagai berikut:
1. a.Untuk SMA sebesar Rp 1-50O.0OO,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun-
2. b.Untuk SMK sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per siswa per tahun'
3. c.Untuk SLB sebesar Rp 1-4O0-0OO,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per siswa per tahun'
(5)Unit cost per siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b, untuk SMA, SMK dal SLB sebesar Rp 400.00O,- (empat ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
(6)Alokasi anggaran dana BOSDA dalam bentuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di BPKAD.

Pasal 4

(1)Berdasarkan alokasi dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala SMA, SMK dan SLB men1rusun RKAS sebagai dasar pelaksanaan Ernggaran sesuai dengan format sebagaimana tercantrrm dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Pen5rusunan RKAS BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedonnani Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(3)RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB III

PENYALURAIT

Pasal 5

Penyaluran dana BOSDA dari RKUD ke SMA, SMK dan SLB dilakukan dengan ketentuan sebagai beriktit:

a.Penyaluran tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi satu tahun; dan
b.Penyaluran tahap II sebesar 5O% (lima puluh persen) dari alokasi satu tahun, setelah menyampaikan laporan penggunaan paling sedikit 75o/o (tujluh puluh lirna persen) dari penyaluran tahap I. 6

Pasal 6

penyaluran dana BosDA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Bend.ahara Umum Daerah (BUD) menyalurkan BOSDA secara non tunai ke rekening SMA, SMK dan SLB sesuai d.engan ketetentuan peraturan perundang- undangan;
b.Rekening SMA, SMK pada ayat (1) adalah bukan atas nama lembaga;

BAB IV

PENGGUNAAN DANA

Pasal 7

Dana BOSDA digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional SMA, SMK dan SLB yang tidak dibiayai atau yang belum terpenuhi dari sumber dana BOS atau sumber dana lainnya. Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan Kepala Dinas.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)SMA, SMK dan SLB wajib membuat Buku Kas IJmum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak serta mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
(2)Pertanggungjawaban dana BOSDA ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan BOSDA. Guna kelancaran monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk Tim monitoring dan evaluasi. dan SLB sebagaimana dimaksud rekening atas nama sekolah dan pribadi/ organisasi/ YaYasan/

(1)
(2)
(1)
(2)Pasal 1O Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Argar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pJngund"ngatt pe?aturan Gubernur ini dengan p".t"tttpu.tannya d.alam berita Daerah Provinsi Riau' Ditetapkan di Pekanbaru padatanggal GUBERNVRRIA BERITA DAERA TANGGAL TENTANG Nama Sekolah Desa/Kecamatan KabupatenlKota Provinsi Sumber A. CONTOH FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH RKAS LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BOSDA : : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH PROVINSI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BOSDA Menyetujui, Kepala sekolah Mengesahkan, Kepala Dinas... Bendahara BOSDA NIP. NIP. Keterangan: Tata Cara Pengisian Format RKAS.

1.Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
2.Kolom 2, diisi Kode Rekening antara lain kode rekening belanja pegawai BOSDA dan /atau belanja barang dan jasa BOSDA serta belanja modal BOSDA;
3.Kolom 3, Diisi sesuai dengan Program Kegiatan yang mengacu dengan pendekatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP); Kolom 3, diisi uraian berupa belanja pegawai BOSDA dan belanja barang dan jasa BOSDA serta belanja modal BOSDA; Kolom 4, diisi jumlatr rencana belanja;dan Kolom 5 dan 6 diisi jumlah rencana pengeluaran pada tiap semester. 4. 5. 6. No Kode Rekenl-g Kode Program Kegiatan Uralan Jumlah (Rpl Semester I il 1 2 3 4 5 6 7

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…