Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Riau'
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau'
3.Gubernur adalah Gubernur Riau'
4.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendridikan Provinsi Riau.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
6.Rekening Kas disingkat RKUD Provinsi Riau.
Umum Daerah Yang selanjutnYa adalah Rekening Kas Umum Daerah
7.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keua-ngatt d"tt Aset Daerah Provinsi Riau'
8.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA ad.alah Set<otafr Menengah Atas Negeri dan swasta di Provinsi Riau.
9.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkatSMKadalahSekolahMenengahKejuruan negeri swasta di Provinsi Riau'
10.Sekolah Luar biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalahSekolahLuarbiasanegeridanswastadi Provinsi Riau.
11.Data Pokok Pendidikan yarrlg selanjutnya disebut DAPODIK adalah suatu sistem pendataan yang dikelolaolehKementerianPendidikandan Kebudayaan yang memuat Data satuan pendidikan, peserta"didik; p.rraiait dan tenaga kependidikan, dan substansl pendidikan yang datanya bersumber dari satuan p"nalaitan yang terus menerus diperbaharui secara online.
l2.Bantuanoperasionalsekolahyangselanjutnya disingkat Bos adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non p.r"orr.iia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
13.Bantuan operasional sekolah Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah biaya yang -aiu"tit u.n langsung kepada sMA, SMK dan sLB untuk pemenuhan pelayanan minimal pendidikan terd.asarkan Standar Nasional Pendidikan di Provinsi Riau.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yar'g selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Riau.
15.Belanja Langsung adalah Kegiatan Belanja Daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
16.Belanja Hibah adalah Belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, d,anf atau Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah di bersifat tidak wajib dan tid secara terus-menerus setiaP ditentukan lain sesuai undangannya.
lT.RencanaKerjaAnggaranSekolahselanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran tait yang bersifat strategis ataupyn- -rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah'