DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2022

Nomor: 18
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 April 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 9 (sembilan) Pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pendanaan; Pembayaran;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022; Menimbang GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENT ANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022 PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TAHUN 2022 Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

BAB IV PENDANAAN Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PENDANAAN Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pas al 4 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Riau.
(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas se bagaimana dimaksud dalam Pas al 3 dan Pas al 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/ a tau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(6)Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2022.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022. PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022. Menetapkan MEMUTUSKAN : sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu terten tu dalam rangka melaksanakan tugas pemerin tahan.
4.Pejabat Negara adalah Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau.
5.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD Provinsi Riau.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
7.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

Pasal 1

(3)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
  1. 1.pelaksana.
3. k.fungsional pemula; dan J. fungsional terampil;
4. r.fungsional mahir;
5. h.fungsional penyelia;
6. g.fungsional ahli pertama;
7. f.fungsional ahli muda;
8. e.fungsional ahli madya;
9. d.fungsional utama;
10. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
11. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
(1)Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi; Umum Pasal 2
2. d.tunjangan umum; dan
3. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
4. c.tunjangan pangan;
5. b.tunjangan keluarga;
6. c.tunjangan pangan;
7. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
8. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
(4)Tunjangan Hari Raya bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. a.gaji pokok;
(3)Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
(2)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
1. c.tunjangan jabatan.
2. b.tunjangan keluarga; dan
(1)Tunjangan Hari Raya bagi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
1. a.gaji pokok;

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYADAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (Iima puluh persen).
d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
c.tunjangan pangan;
b.tunjangan keluarga;
a.gaji pokok;

(3)Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
(2)Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
1. c.tunjangan jabatan.
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. a.gaji pokok;
(1)Gaji Ketiga Belas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

Pasal 4

(5)Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April Tahun 2022.
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(1)Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari raya yakni pada bulan April Tahun 2022.

Pasal 5

PEMBAYARAN

(5)Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.
1. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
2. d.tunjangan umum; dan
3. c.tunjangan pangan;
4. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
5. b.tunjangan keluarga;
(4)Gaji Ketiga Belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: ANTO BERITA H PROVINS! RIAU TAHUN 2022 NOMOR u ril 2022 ' H PROVINS! RIAU, Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal April 2022 ouBERNUR RIAU, ,SYAMSUAR Diundangkan di Pe pada tanggal l'SEKRETARIS pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. memerin tahkanAgar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Gubernur mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan Pasal 9

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…