DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2021

Nomor: 19
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini terdiri dari 5 Bab dan 23 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, penyebarluasan informasi, mekanisme penyebarluasan informasi, evaluasi dan pelaporan, dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyebarluasan informasi publik merupakan penyebarluasan informasi kebijakan, program, dan/ atau kegiatan Perangkat Daerah yang melibatkan peran setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Penyebarluasan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh Gubemur melalui pejabat kehumasan Pemerintah Daerah Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; Menimbang GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN GUBERNUR RIAU NO MOR TAHUN TENT ANG PENYEBARLUASANINFORMASIPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN ~EMERINTAH PROVINS! RIAU GUBE·RNUR RIAU I( SA.LINAN] Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM PERATURANGUBERNURTENTANGPENYEBARLUASAN INFORMASIPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINS!RIAU. Menetapkan MEMUTUSKAN: Tahun Tugas Dalam Negara

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Maksud Peraturan Gubernur ini untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan transparan, serta mendorong keterbukaan informasi publik dalam upaya menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 2

9.Petugas Kehumasan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas kehumasan pada setiap Perangkat Daerah.
10.Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Humas adalah aktivitas lembaga dan/ atau individu penyelenggara pemerintahan daerah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya.
11.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, clan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
12.Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa.
13.Data dan Informasi adalah data dan informasi dari Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat isian blangko sesuai dengan kode / nomor yang ada.
14.Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang merupakan alat komunikasi dalam menyebarluaskan berita kepada masyarakat.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5.Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
6.Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
8.Pejabat Kehumasan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Kehumasan adalah pejabat struktural atau pejabat fungsional pada Dinas.

(3)Kepala Perangkat Daerah dalam menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi kepada Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.langsung;
2. b.tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab dan/ atau penanggungjawab laporan; atau
3. c.e-mail dan/ a tau aplikasi lainya.
(2)Data dan Informasi kebijakan, program dan/ atau kegiatan yang ada di Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Informasi pembangunan Daerah;
2. b.Informasi keuangan Daerah; dan/atau
3. c.Informasi lainnya.
(1)Kepala Perangkat Daerah menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data dan Informasi kebijakan, program dan/ a tau kegiatan Perangkat Daerah setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/ atau kegiatan Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Pejabat Kehumasan.

Pasal 5

(1)Gubernur melalui Pejabat Kehumasan melaksanakan Penyebarluasan Informasi terhadap keseluruhan kegiatan dan/ atau peristiwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyebarluasan Informasi kebijakan, program, dan/ atau kegiatan Perangkat Daerah, serta kegiatan Gubernur dan Informasi peristiwa nasional dan/ atau Daerah.

Pasal 4

BAB II PENYEBARLUASAN INFORMASI Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENYEBARLUASAN INFORMASI Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Data dan Informasi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan Data dan Informasi program dan/ atau kegiatan potensi/kondisi secara umum yang ada di tengah masyarakat sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(2)Data dan Informasi bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Data dan Informasi untuk pemberitaan potensi Daerah;
2. b.Data dan Informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan;
3. c.Data dan Informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan;

Pasal 9

(1)Data dan Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikumpulkan dan diklasifikasi oleh Petugas Kehumasan.
(2)Pengumpulan dan pengklasifikasian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Data dan Informasi yang bersifat umum; dan
2. b.Data dan Informasi yang bersifat khusus.

Pasal 8

BAB III MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI Setiap Kepala Perangkat Daerah dapat menyebarluaskan Data dan Informasi mengenai bidang tugasnya kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh Pejabat Kehumasan.

BAB III

MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI Setiap Kepala Perangkat Daerah dapat menyebarluaskan Data dan Informasi mengenai bidang tugasnya kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh Pejabat Kehumasan.

Pasal 7

( 1) Data dan Informasi yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa keberhasilan, inovasi dan/atau permasalahan atas kebijakan, program dan/ atau kegiatan Perangkat Daerah.

(2)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi bahan pendukung Penyebarluasan Informasi.

Pasal 6

(1)Data dan Informasi untuk pemberitaan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf a merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan kekuatan dan modal dasar di suatu daerah yang dapat dijadikan sumber kehidupan masyarakat.
(2)Data dan Informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilakukan, baik bentuk maksud, tujuan dan sasaran serta keberhasilan yang diharapkan.
(3)Data dan Informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan prestasi dan penghargaan yang didapat dalam suatu peristiwa sebagai penilaian kinerja.
(4)Data dan Informasi untuk pemberitaan keberhasilan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan Data dan Informasi yang berkaitan dengan dampak keberhasilan program atau kegiatan yang didapati dan dirasakan masyarakat secara langsung, yang meliputi peningkatan kesejah teraan atau keberhasilan program/ kegiatan.
(5)Data dan Informasi untuk pemberitaan bersifat terkini berupa kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e merupakan Data dan lnformasi kejadian dan peristiwa kegiatan di Perangkat Daerah meliputi kegiatan ke lapangan, hasil rapat, pelaksanaan suatu evaluasi terhadap program dan kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan peran clan fungsi Perangkat Daerah di tengah masyarakat.
(6)Format Data clan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) clan ayat (5) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur mi.

Pasal 10

d.Data dan Informasi untuk pemberitaan keberhasilan program/kegiatan; dan
e.Data clan Informasi untuk pemberitaan terkini berupa kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung.

(3)Data dan Informasi perkembangan isu kebutuhan pen ting masyarakat/ publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan Data dan Informasi terkait yang menjadi kebutuhan pen ting masyarakat a tau menyangkut kelangsungan hidup masyarakat seperti isu bencana alam, penyakit menular, clan/ atau isu lainnya terkait perkembangan dan/ a tau kebutuhan penting masyarakat.
(1)Data dan Informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan Data dan Informasi terkait isu munculnya pendapat perseorangan, opmi masyarakat, pendapat dari tokoh masyarakat, agama atau pendidikan dan/ a tau pendapat organisasi masyarakat.
(2)Data dan Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan Data dan Informasi terkait isu yang disampaikan oleh para analis, pakar, tokoh berdasarkan ilmu pengetahuan dan latar pemikiran yang bersifat analisis.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

PENYEBARLUASAN INFORMASI Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI Setiap Kepala Perangkat Daerah dapat menyebarluaskan Data dan Informasi mengenai bidang tugasnya kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh Pejabat Kehumasan.

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

PENYEBARLUASAN INFORMASI Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI Setiap Kepala Perangkat Daerah dapat menyebarluaskan Data dan Informasi mengenai bidang tugasnya kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh Pejabat Kehumasan.

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011