Umum BABII BELANJAHIBAH
c.Badan Usaha MilikNegara;
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
d.Badan Usaha MilikDaerah;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Hibah kepada Badan Usaha MilikDaerah tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
e.Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
1.Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota; c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. d) Koperasi, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
2.Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a) memiliki kepengurusan di daerah domisili; b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
3.Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan a tau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan, dan telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan c) memiliki sekretariat tetap di daerah Provinsi Riau.
f.Partai Politik;
Belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
c.tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
1.kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Riau sepanjang tidak tumpang tindih pendanaanya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3.partai politik; dan/ atau
4.ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
d.memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
dan
e.memenuhi persyaratan penerima Hibah.
(1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan partai politik menyampaikan surat permohonan hibah secara tertulis kepada Gubernur paling lambat sebelum Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah disampaikan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Permohonan hibah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan urusan kewenangannya.
(3)Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal, dan dengan dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :
a.Pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain bagi satuan kerja pemerintah pusat;
b.Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya;
c.Direktur Utama atau sebutan lain bagi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan
d.Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
(4)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
a.latar belakang;
b.maksud dan tujuan;
c.Hasil yang diharapkan;
d.rincian rencana kegiatan;
e.jadwal kegiatan;
f.rencana penggunaan belanja hibah;
g.lokasi pelaksanaan;
h.waktu pelaksanaan;
1.data umum organisasi/lembaga;
J. alamat lengkap;
k.susunan kepengurusan organisasi/lembaga;
1.nomor rekening bank yang masih berlaku;
m.rencana anggaran biaya;
n.persyaratan administrasi lainnya; dan
o.penutup.