DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini terdiri dari 6 Bab dan 38 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, belanja hibah, belanja bantuan sosial, monitoring, evaluasi dan pengawasan, ketentuan sanksi, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMATTUHAN YANG'MAHA ESA Mengingat Menimbang TENTANG PEDOMAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERATURANGUBERNUR RIAU NOMOR 2 TAHUN 2022 GUBERNUR RIAU I[ SALINAN J MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN BELANJA HIBAHDANBELANJABANTUANSOSIALYANGBERSUMBER DARIANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH.

5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7); Menetapkan Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran/ Barang.
9.Unit Kerja adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
10.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan bertindak sebagai satuan kerja pengelola keuangan dan aset daerah.
11.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPDadalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 1

13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
14.Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
15.Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif serta memiliki kejelasan penggunaannya yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
16.Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/ atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
18.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPASKPDkepada pihak ketiga.
19.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
20.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
21.Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup Peraturan Gubernur mi meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBDProvinsi Riau.

Pasal 2

22.Pemohon hibah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
23.Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
24.Pemohon bantuan sosial adalah individu, keluarga, dan/atau masyarakat, kelompok masyarakat, serta lembaga non pemerintah.
25.Pejabat yang berwenang adalah pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan tertentu dalam rangka pengelolaan keuangan daerah oleh Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
26.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHDadalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Penerima Belanja Hibah.
27.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
28.Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
29.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD.

(1)Belanja hibah dapat diberikan kepada:
1. a.Pemerintah Pusat;
  1. 1.Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Provinsi Riau.
  2. 2.Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan tidak tumpang tindih terhadap pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  3. 3.Hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 ( satu) kali dalam tahun berkenaan.
2. b.Pemerintah Daerah lainnya; Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru bertujuan untuk dukungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Belanja Hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(2)Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
(3)Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Umum BABII BELANJAHIBAH

c.Badan Usaha MilikNegara; Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
d.Badan Usaha MilikDaerah; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Hibah kepada Badan Usaha MilikDaerah tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
e.Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
1. 1.Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota; c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. d) Koperasi, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. 2.Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a) memiliki kepengurusan di daerah domisili; b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
3. 3.Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan a tau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. 4.Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan, dan telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan c) memiliki sekretariat tetap di daerah Provinsi Riau.
f.Partai Politik; Belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
3. c.tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
  1. 1.kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Riau sepanjang tidak tumpang tindih pendanaanya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. 3.partai politik; dan/ atau
  4. 4.ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
4. d.memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
5. e.memenuhi persyaratan penerima Hibah.
(1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan partai politik menyampaikan surat permohonan hibah secara tertulis kepada Gubernur paling lambat sebelum Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah disampaikan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Permohonan hibah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan urusan kewenangannya.
(3)Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal, dan dengan dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :
1. a.Pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain bagi satuan kerja pemerintah pusat;
2. b.Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya;
3. c.Direktur Utama atau sebutan lain bagi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan
4. d.Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
(4)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.Hasil yang diharapkan;
4. d.rincian rencana kegiatan;
5. e.jadwal kegiatan;
6. f.rencana penggunaan belanja hibah;
7. g.lokasi pelaksanaan;
8. h.waktu pelaksanaan;
  1. 1.data umum organisasi/lembaga; J. alamat lengkap;
9. k.susunan kepengurusan organisasi/lembaga;
  1. 1.nomor rekening bank yang masih berlaku;
10. m.rencana anggaran biaya;
11. n.persyaratan administrasi lainnya; dan
12. o.penutup.

Pasal 5

(3)Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Gubernur.
(4)Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
(1)Gubernur menunjuk Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melakukan evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, dan untuk menandatangani NPHDyaitu :
1. a.urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan atau Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
2. b.urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
3. c.urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
4. d.urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
5. e.urusan lingkungan hidup dan kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
6. f.urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;

Pasal 6

(5)Persyaratan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf n meliputi:
1. a.Surat pernyataan tanggungjawab;
2. b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)bagi orgarnsasi masyarakat;
3. c.Surat keterangan domisili organisasi/lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;
4. d.Izin operasional/ tanda daftar lembaga/ tanda pengesahan dari instansi yang berwenang;
5. e.Salinan/fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain; dan
6. f.Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan dan lembaga.
(6)Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal belanja hibah, dan apabila terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada pemohon belanja hibah yang bersangkutan.
1. g.sektor keagamaan/peribadatan, kemasyarakatan, dan bantuan pendidikan, dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
2. h.urusan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
  1. 1.urusan tenaga kerja dan transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, atau sebutan lainnya; J. urusan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
3. k.urusan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau; atau sebutan lainnya;
  1. 1.urusan kepemudaan dan keolahragaan, dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
4. m.urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
5. n.urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
6. o.sektor otonomi daerah, pemerintahan umum dan kerjasama dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, a tau sebu tan lainnya;
7. p.sektor perseroan daerah, dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Riau, a tau sebu tan lainnya;
8. q.urusan pangan, dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
9. r.urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
10. s.urusan perpustakaan dan kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
11. t.urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, atau sebutan lainnya;
12. u.urusan energi dan sumberdaya mineral, dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
13. v.urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
14. w.urusan kehumasan, komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
15. x.urusan koperasi, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
16. y.urusan perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
17. z.urusan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, atau sebutan lainnya; aa. urusan kependudukan dan pencatatan sipil,dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, atau sebutan lainnya; bb. urusan peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, atau sebutan lainnya; cc. urusan penanaman modal, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, atau sebutan lainnya; dd. urusan perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau, atau sebutan lainnya; ee. urusan kepegawaian, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, atau sebutan lainnya; ff. sektor hukum dan hak asasi manusia, dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, atau sebutan lainnya; gg. sektor bencana, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, atau sebutan lainnya;
(2)Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim evaluasi usulan permohonan hibah.
(3)Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan evaluasi permohonan hibah meliputi aspek legalitas dan administratif serta substansi kegiatan, kewajaran dan kepatutan biaya yang diusulkan.
(4)Evaluasi aspek legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni dengan meneliti kebenaran dan keberadaan calon penerima hibah.
(5)Evaluasi aspek administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni dengan meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen proposal pengajuan hibah.
(6)Evaluasi aspek substansi kegiatan, kewajaran dan kepatutan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni dengan meneliti kesesuaian kegiatan yang diusulkan dengan program, kegiatan/subkegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja dan/ atau tidak tumpang tindih dengan program, kegiatan/subkegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja serta kewajaran dan kepatutan atas setiap komponen biaya yang diusulkan.
(7)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja sebagai bahan pertimbangan penerbitan rekomendasi.
(8)Format Hasil Evaluasi dan Berita Acara Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(9)Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan basil evaluasi berupa rekomendasi beserta daftar nominatif calon penerima hibah dan besaran hibah kepada Gubernur melalui TAPD dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, Kepala BPKAD selaku PPKD dan Inspektorat Provinsi Riau dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(10)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah disertai kelengkapan administrasi dan daftar nominatif calon penerima hibah kepada Gubernur.
(11)Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)atau Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
(12)Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/ataujasa.
(13)Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPDterkait.
(14)RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(15)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.
(16)Penyampaian permohonan hibah mempedomani jadwal dan tahapan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD. ( 1 7) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dengan format sebagaimana pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(1)NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling sedikit memuat :
1. a.pemberi dan penerima belanja hibah;
2. b.jumlah dan tujuan pemberian Belanja Hibah;
3. c.pencairan belanja hibah;
4. d.penggunaan;
5. e.hak dan kewajiban;
6. f.penyelesaian perselisihan;
7. g.pengawasan dan pemeriksaan;
8. h.sanksi.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan anggaran Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan pada DPA-SKPDdan/atau DPPA-SKPD.
(2)Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD berdasarkan Penjabaran APBDdan DPA/DPPA.
(3)Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja terkait memberitahukan secara tertulis kepada calon penerima hibah tentang anggaran belanja hibah yang akan diberikan sesuai Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
(4)Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait menyiapkan draft NPHD dan memproses penandatanganan NPHD sesuai bidang tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan memperhatikan tahapan penandatanganan secara berjenjang.
(5)Penyiapan draft NPHD dan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan hasil evaluasi usulan pencairan dana hibah dari penerima hibah.
(6)Draft NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi Perangkat Daerah/Unit Kerja pemberi rekomendasi meliputi :
1. a.kesesuaian pagu anggaran dengan usulan pencairan;
2. b.kesesuaian rencana penggunaan dana dengan kegiatan yang diusulkan;
3. c.kewajaran dan kepatutan biaya yang akan digunakan berdasarkan standar biaya yang berlaku di lingkup Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah terkait menerbitkan SPP belanja hibah uang dengan melampirkan dokumen:
1. a.NPHD yang telah ditandatangani dan bermaterai cukup;
2. b.Rencana penggunaan dana;
3. c.Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif dan dilegalisir;
4. d.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/identitas diri pimpinan/ketua, sekretaris dan bendahara yang masih berlaku;

Pasal 10

(1)Pembayaran Belanja Hibah Berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pembayaran belanja hibah didasarkan pada DPA/DPPASKPDdan NPHD.
2. b.Pembayaran belanja hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Belanja Hibah.
3. c.Dalam hal pembayaran belanja hibah berupa uang dengan nilai diatas Rpl00.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dapat dilakukan secara bertahap kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
4. d.Pelaksanaan pembayaran tahap berikutnya dilakukan setelah Penerima Belanja Hibah menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah tahap sebelumnya kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja terkait selaku pemberi rekomendasi.
(2)Pelaksanaan belanja hibah berupa barang atau jasa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(2)NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan dengan persyaratan :
1. a.Penerima hibah mengajukan permohonan perubahan NPHDkepada Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Unit Kerja dengan melampirkan proposal yang paling sedikit memuat alasan / dasar perubahan NPHD.
2. b.Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan evaluasi atas permohonan perubahan NPHDyang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
(3)Format minimal NPHDtercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(1)Mekanisme penerbitan SPP / SPM /SP2D belanja hibah berupa barang dan jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(2)Pengadaan Hibah Barang dan Jasa yang telah dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang- undangan diserahkan kepada penerima hibah disertai berita acara serah terima barang dan jasa.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020