(1)Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN. BAB II IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. 1 Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 44) diubah sebagai berikut: BERITA D H PROVINS! RIAU TAHUN NOMOR : Diundangkan di P Padatanggal SEKRETARIS ~ttf.W!in.>.ttH PROVINS! RIAU, Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal GUBERNUR RIAU Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Pasal II Peraturan Gubernur mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. A. Latar Belakang Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinarnika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhimya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalarn rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. Sasaran Reformasi Birokrasi vaitu: 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek hard element (perangkat terkait akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalarn pemerintahan), dan 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAKdengan ASN yang professional sebagai aspek soft element (berbagai perangkat yang terkait bud a ya dan sumber daya manusia). Seiring dengan berkembangnya penerapan Reformasi Birokrasi pada pemerintahan saat ini, implementasi SAKIP juga mengalami penyesuaian dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) 89 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan implementasi SAKIP bertujuan untuk meningkatkan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Adanya perubahan dalam implementasi SAKIP tersebut, maka perlu dilakukan BAB I PENDAHULUAN PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SA.KIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! RIAU AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAK.IP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! RIAU SISTEMPED OMANTENTANG LAMPI RAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2016 B. Deflnisi I Terminologi Beberapa peristilahan atau terminologi dalam pedoman ini, antara lain:
1.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya dibilang SAKIPadalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningakatan kinerja instansi pemerintah.
2.Implementasi SAKIPadalah tindakan nyata atas penerapan SAKIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.Kinerja lnstansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi.
4.Sistem adalah kerangka dari prosedur /sub sistem yang saling berhubungan, dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan implementasi SAKIP.
5.Prosedur adalah urusan pekerjaan yang dilaksanakan oleh aparatur untuk menjamin konsistensi penerapan SAKIP.
6.Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dantarget kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa jabatan Kepala Daerah;
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
10.Rencana Kerja, yang selanjutnya disingkat Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
perubahan pada Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. -2 Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau bertujuan untuk menyediakan acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP)agar dapat menghasilkan keseragaman. C. Tujuan Pedoman program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja
12.Rencana Aksi adalah dokumen yang berpedoman kepada dokumen RKPD atau Renja yang memuat sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, satuan dan target secara berkala yaitu triwulan atau bulanan
13.lndikator Kinerja Utarna adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
14.Pengukuran Kinerja adalah perbandingan kinerja antara realisasi kinerja aktual dengan target, realisasi tahun sebelumnya, standar praktek terbaik atau benchmarking.
15.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah suatu proses penilaian atas pencapaian kinerja dalam formulir pengukuran kinerja yang menguraikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan pencapaian program/kegiatan serta kendala yang terjadi.
16.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen resmi tahunan Instansi Pemerintah, berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.
11.Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpman instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rend ah untuk melaksanakan Setiap Ruang Lingkup Pelaksanaan SAKIPdijelaskan sebagai berikut :
A. Perencanaan Kinerja Proses perencanan kinerja dimulai dengan penyusunan pohon kinerja, penjenjangan kinerja, hingga menerjemahkan pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan yaitu RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, lndikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Rencana Aksi, hingga Perjanjian Kinerja . Di dalam implementasi SAKIPpembagian Komponen SAKIPini sebagai alat untuk memperrnudah implementasi dan pengukuran Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, dengan terbitnya Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan jumlah Komponen SAKIP yang semulanya 5 (lima) komponen yaitu ; 1) Perencanaan Kinerja, 2) Pengukuran Kinerja, 3) Pelaporan Kinerja, 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan 5) Capaian Kinerja, menjadi 4 (empat) komponen SAKIPsebagai berikut : 1 . Perencanaan Kinerja;
2.Pengukuran Kinerja;
3.Pelaporan Kinerja:
4.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Untuk mendukung pelaksanaan Komponen tersebut Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah perlu membentuk Tim SAKIPpaling sedikit terdiri dari :
1.Penanggung Jawab
2.Ketua
3.Wakil Ketua
4.Anggota Komponen SAKIP diatas terrnuat dalam 3 (tiga) Ruang Lingkup Pelaksanaan SAKIP yaitu :
A. Perencanaan Kinerja; B. Pengumpulan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja; dan C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Komponen SAKIP BAB II IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) racucc: Ob cct \0
1.Sasaran/ Kinerja Level Strategis Final Outcome/Result
2.Sasaran/Kinerja Level Taktis Intermediate Outcome/ Has1I Program 3.Sasaran/Kinerja Level Operasional Output I Hastl dan Aktivitas atau Keg1atan Garn bar 1. Leveling of Objective
1.Pohon Kinerja Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan.
Adapun Prinsip umum penyusunan pohon kinerja adalah sebagai berikut:
a.Logis, yakni pohon kinerja harus menggambarkan hubungan 'sebab-akibat' ataupun jika-maka'. Pohon kinerja disusun untuk mengawal ketepatan logika. Kondisi yang berada di level/hierarki lebih tinggi adalah akibat/hasil dari kondisi/hierarki dibawahnya.
b.Empiris, yakni pohon kinerja harus berdasarkan kondisi isu strategis/permasalahan factual yang terjadi. Fungsi pohon kinerja adalah untuk mendapatkan alternatif solusi atau pemecahan masalah yang tepat tentu penyusunan pohon kinerja harus didasari pada kondisi factual di lapangan dan berdasar pada evidence dan informasi yang andal.
c.Antisipasif, yakni pohon kinerja harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi masa depan karena akan digunakan dalam jangka waktu lebh dari satu tahun
d.Dinamis, yakni suatu pohon kinerja harus mengikuti perubahan lingkungan strategis.
e.Holistic, yakni suatu pohon kinerja harus mempertimbangkan keterkaitan dengan urusan lainnya.
f.Out of the box, yakni suatu pohon kinerja harus mengedepankan kerangka logis untuk mendapatkan upaya/ strategi terbaik, bukan untuk mempertahankan status quo.
g.Materialisme, yakni suatu pohon kinerja harus diisi oleh kondisi- kondisi yang penting, strategis, dan paling berdampak.
Dalam sebuah organisasi, setidaknya dikenal 3 (tiga) level sasaran/kinerja, yaitu sasaran/kinerja strategis (strategic objectives), sasaran/kinerja level taktis (tactical objectives), dan sasaran/kinerja operasional (operational objectives).
c.menguraikan faktor kunci keberhasilan (critical success factor) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional;
d.merumuskan lndikator Kinerja; dan dalama. menentukan Hasil (outcome) yang akan dijabarkan penjenjangan Kinerja;
b.menentukan faktor kunci keberhasilan (critical success factor);
penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Penjenjangan Kinerja sebagaimana dimaksud terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu: danpenjabaranprosesadalahKinerjaPenjenjangan
2.Penjenjangan Kinerja lndikator OutputOutputOutputOutput lndikatorlndikator lndikatorlndikatorlndikator lndikator OutputIntermediate Outcome OutputIntermediate Outcome lndikator lndikator lndikator intermediate Outcome Intermediate Outcome Intermediate Outcome lndikator Interrnediate Outcome 'ritermediate Outcome lndikator lndikator Ultimate Outcome Gambar 2. Skema Pohon Kinerja Organisasi Piramida di atas juga menunjukkan bahwa seharusnya kinerja strategis diisi oleh kondisi final outcome/longer term outcome, kinerja taktis diisi oleh outcome antara (intermediate outcome/initial outcome), dan kinerja operasional diisi oleh output - output. Semakin ke bawah jenjang sebuah organisasi, maka kinerja nya akan semakin teknis / operasional.
Penerapan Piramida diatas dalam sebuah skema pohon kinerja organisasi dapat dilihat pada gambar 2. dibawah ini . Outcome/Output JFT/Pelaksana Indikator tndikator Outcome/Output JFT/Pe,_IJ_ks_Jn_a---1 Outcome Eselon IV/JFT Outcome Eselon [[1/JFT Sasaran Perang)«M Daerah ~-'-----Sa.saran Perangkat Oa.P «:1t:>r Outcome Contoh penuangan cascade dalam Renstra Perangkat Daerah
(4)Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
i.pendahuluan;
ii. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
111.tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
iv. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
v.penutup.
c) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, meliputi : ( 1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
(2)Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempumakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah;
(3)Rancangan Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
i.Pendahuluan;
11.hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
m.tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
iv. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
v.penutup.
d) Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, meliputi: ( 1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD;
(2)Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
(3)Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika yang memuat :
i.Pendahuluan;
ii. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; iii. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; iv. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
v.penutup.
e) Penetapan Renja Perangkat Daerah, meliputi: ( 1) BAPPEDAmenyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada:
(2)Penetapan Renja Perangkat Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPDditetapkan.
GUBERNUR RIAU II I I No. Strategis RPJMD FormulasiKincrja Utama Strategis RPJMD I Ket. Perangkat Daerah Pcnanggung Jawab 1 Tujuan 1 Sasaran -i-;:dikator Instansi : Pemerintah Provinsi Riau 4) Rumusan sasaran harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Rumusan sasaran menjabarkan kata kunci yang terdapat pada tujuan; b) Sasaran berorientasi basil, spesifik, dapat diukur, memperhatikan kurun waktu dapat dicapai; c) Sasaran wajib dilengkapi indikator sasaran yang terukur ( diberi angka target dan satuannya). 5) Proses Penyusunan dan Format Indikator Kinerja mengacu pada peraturan perundang-undangan. Tabel 1. Format Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
e.lndikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Rumusan Indikator harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, berorientasi hasil dan dapat dibandingkan 2) Indikator kinerja dapat dievaluasi secara berkala dan ditajamkan apabila perlu untuk mengukur keberhasilan sasaran yang lebih spesifik. 3) Sasaran dari Indikator Kinerja adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, atau bulanan. Perumusan sasaran harus mengacu pada RPJMD. diisi nomor urut indikator diisi Sasaran Strategis pada RPJMD yang diacu diisi Sararan pada Rcnstra Perangkat Daerah diisi Ukuran Kebcrhasilan (lndikator Kinerja Utama) diisi Formulasi perhitungan Indikator Kincrja Utama diisi keterangan tambahan jika perlu Catatan: Kolom (1) : Kolom (2): Kolom (3): Kolom (4): Kolom (5): Kolom (6): Kepala Perangkat Daerah - I I lSasaran Strategis I I- - -i Sa saran Indikator No. I Sasaran Forrnulasi Ket. I Renstra RPJMD yang Kinerja Uta.ma I diacu Perangkat Daerah
(1)(2) (3) I (4) (5) T (6) I I I I I I I I I I ! I I I I I I
1.Nama Perangkat Daerah 2.Tugas
3.Fungsi Tabel 2. Format lndikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Catatan:
a.Kolom (1) .diisi nomor urut indikator
b.Kolom (2) : diisi Tujuan Strategis pada RPJMD
c.Kolom (3) : diisi Sasaran Strategis pada RPJMD
d.Kolom (4) .diisi Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja Utama)
e.Kolom (5) :diisi Formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama
f.Kolom (6) :diisi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terrhadap indikator kinerja utama
g.Kolom (7) :diisi keterangan tambahan jika perlu.
Catatan:
a.Kolom (1) : diisi nomor urut
b.Kolom (2) : diisi dengan Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Gubernur Riau/ Kepala Perangkat Daerah Sasaran/ Program/ I I Indikaror Target Target No.
I Kegiatarr/ Sub ' Satuan I I Kinerja I Tahun x Triwulan/ Bulanan I Kegiatan -·----
(1)' (2) (3) (4) (5) (6) Sasaran A ..... TW I :
TW 11 : I I TW III : I I TV.! IV : I Program A... TWI : I I TW Ii : j TW III : I I TWIV : I I Kegiatan A .. T\\"I I nv II : I nv m I I TWIV : I - ' Sub Keg. A. TW I : I TW II I : I T\V III : I I TW IV : Tabel 3. Format Rencana Aksi Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah Perangkat Daerah : f, Rencana Aksi Rencana Aksi merupakan langkah Pemerintah Provinsi Riau atau Perangkat Daerah didalam mencapai sasaran, didalam penyusunan rencana aksi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Mengacu pada RKPDatau Renja tahun berjalan; b) Menggambarkan progress yang ingin dicapai pada skala waktu tertentu; c) Memuat informasi mengenai Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Satuan Target Tahun berjalan, dan Target yang dirinci secara berkala (Triwulan atau Bulan); d) Dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Perjanjian kinetja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertaidengan indikator kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja harus memperhatikan hal sebagai berikut: a) Secara umum format Perjanjian Kinetja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu: 1) Pemyataan Perjanjian Kinetja Pernyataan perjanjian Kinerja irii paling tidak terdiri atas Pemyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu dan Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat. 2) Lampiran Perjanjian Kinerja Lampiran perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya. b) Penyusunan dan Format Perjanjian Kinerja mengacu pada peraturan perundang-undangan, dengan format sebagai berikut:
g.Perjanjian Kinerja
c.Kolom (3) : diisi Indikator Kinerja sesuai dengan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
d.Kolom(4) : diisi dengan Satuan sesuai dengan Jndikator
e.Kolom (5) : diisi dengan Target lndikator tahun berjalan
f.Kolom(6) : diisi dengan Target Indikator yang dirinci Triwulan/Bulanan Pihak Pertama,Pihak Ked ua, ...................... , .
Pihak kedua akan melakukan supe.rvisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ~ dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pernberian I penghargaan dan sanksi. I Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah scpcrti yang telah ditetapkan dalam dokumen percncanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Jabatan Nama sclanjutnya disebut pihak pertama Jabatan Nama Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan a.kuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: PERJANJIAN KINERJA TAHUN . -Logo Lernbaga- Format Pernyataan Perjanjian KinerjaTabel 4. Ruang lingkup pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
1.Pengumpulan data kinerja.
Pengukuran kinerja dalam rangka menjamm adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dilakukan dengan cara klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja di lakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Ruang lingkup pengukuran kinerja yaitu sebagai berikut:
1.Pengumpulan data kinerja;
2.Pengukuran data kinerja;
3.Pelaporan Kinerja;
4.Pemanfaatan Pengumpulan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja;
5.Metode Pengumpulan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja.
B. Pengukuran dan Pelaporan Kinerja ( ..•.•...••....•••.•.•.....••.•..•..• ) GUBERNUR RIAU / KEPALAPERANGKATDAERAH Pekanbaru, . Anggaran Rp . Rp . Rp . Program 1 .
2.···················· 3 .
I I I I ( 1) (2) (3) (4) I I I I I ~ I Targetlndikator Kinerja Sasaran StrategisNO PERJANJIAN KINERJA T AHUN . PEMERlNTAH PROVINSI RIAU/ PERANGKAT DAERAH Format Pernyataan Perjanjian KinerjaTabel 5. 25- Pengukuran data kinerja merupakan tindak lanjut dari pengumpulan data kinerja yaitu proses perhitungan perbandingan kinerja yang telah dicapai terhadap target kinerja yang diharapkan secara berkala, dalam pengukuran kinerja, paling tidak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
2.Pengukuran Kinerja.
1) Sasaran Perangkat Daerah; 2) Program Perangkat Daerah; 3) Kegiatan Perangkat Daerah; 4) Sub Kegiatan Perangkat Daerah; 5) lndikator Kinerja; 6) Satuan lndikator Kinerja; 7) Target Tahunan; 8) Target Triwularr/ Bulan; 9) Realisasi (Outcome/Output yang telah dicapai); 10) Capaian Kinerja (Perbandingan antara realisasi dan target); 11) Pagu Anggaran; 12) Realiasi Anggaran; dan 13) Persentase Realisasi Anggaran. d) Penyampaian data kinerja harus dibahas dan disetujui pimpinan perangkat daerah; e) Waktu pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (Triwulan/Bulanan), selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah waktu pengumpulan ditetapkan; Pengumpulan data kinerja adalah proses pengumpulan data yang dilakukan secara berkala baik dalam waktu 5 (lima) tahun, 1 (satu) tahun, triwulan dan/atau bulanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data kinerja adalah sebagai berikut: a) Perangkat Dearah menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja; b) Pengumpulan data kinerja berpedoman kepada Rencana Aksi yang sebelumnya telah ditetapkan: c) Data kinerja yang akan dikumpulkan paling tidak memuat informasi: Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubemur, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan terwujud. untuk setiap sasaran strategis atau kondisi terakhir yang seharusnya
3.Pelaporan Kinerja Pelaporan kinerja dimuat dalam dokumen Laporan Akuntabiltias Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)yaitu dokumen resmi tahunan yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure).
Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi ten tang:
a.Uraian singkat organisasi;
b.Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
c.Pengukuran kinerja;
d.Evaluasi dan analisis kinerja hasil program/kegiatan dan
a) Memiliki cara ukur /hi tung indikator kinerja yang jelas (jika diukur oleh pihak lain, maka sumber perhitungan harus terpercaya dan dapat dipertanggunjawabkan); b) Memiliki sumber data (perhitungan) yang jelas dan dapat diandalkan; Setelah memenuhi 2 (dua) persyaratan diatas, maka pengukuran data kinerja dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a) Membandingkan data capaian kinerja dengan target kinerja yang diharapkan secara berkala (tahunan, triwulan dan/atau bulanan); b) Mengidentifikasi data capaian kinerja yang telah dikumpulkan; c) Melakukan validasi dan klarifikasi data kinerja Perangkat Daerah; d) Melakukan analisa faktor penghambat atau pengungkit terhadap data sasaran kinerja/Indikator Kinerja Uta.maPerangkat Daerah; e) Membuat laporan data kinerja perangkat daerah sebagai bahan pertimbangan; Uraian terkait perjanjian kinerja tahun yang bcr sangkutan. 2.2 PERJANJIAN KlNERJA Uraian terkait tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh perangkat dacrah. 2.1 RENCANA STRATEGIS PERANGKATDAERAH BAB II PERENCANAANKINERJA Penjelasan terkait permasalahan utama terkait aspek strategis Perangkat Daerah. 1.5. PERMASALAHAN UTAMA Penjelasan terkait peran strategis Perangkat Daerah se suai dengan kcwenangan Perangkat Daerah. 1.4. ASP.EKSTRATEGIS ORGANISASI Penjelasan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 1.3. TUGAS DAN FUNGSI Pcnjelasan singkat dasar pembentukan Perangkat Daerah, struktur Organisasi. Diikuti dengan gambar struktur organisasi dan jumlah SDM yang ada pada Perangkat Daerah. 1.2. STRUKTUR ORGANISASI Latar belakang pcnyusunan LKJiP Perangkat Daerah tahun bersangkutan. 1.1. LATAR BELAKANG BAB I PENDAHULUAN DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL DAFTAR ISI KATA PENGANTAR COVER Sistematika penyusunan LKjlPPerangkat Daerah sebagai berikut: Gambar l. Format LKjIPPerangkat Daerah perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Perencanaan Nasional, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam menyusun laporan tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja paling sedikit terdiri dari :
1.Penanggung J awab
2.Ketua
3.Wakil Ketua
4.Anggota Uraikan perbandingan dan analisis antara realisasi tahun n dcngan tahun elumnya per indikator kinerja yang dicapai. Apabila indikator kincrja yang ditctapkan jadi indikator pada tahun perrama Renstra dan berbeda dengan indikator pada tahun elumnya, maka tidak pcrlu dibandingkan. Akan tctapi apabila indikator tcrsebut upakan indikator yang memiliki capaian setiap tahun, maka perlu dibandingkan.
arget perubahan apabila ada, apabila tidak, target murni, . Tahun n-1 Tahun n Sasaran Indskatorl , Reali- C . al ~------ ) (7) (ll) ( • I~ No. Reali· Capai- an Target Penghnmbat/p I tor an saai IUl I engungkit (!) I
(2)I
(3)'
(4)(5) (6) I
(7)(8) (9) I
(10)I I Tahu nan:
I II ! TWX· ii I I I I I I Perangkat Daerah : Triwulan Tabel 7. Format Data Capaian Kinerja Perangkat Daerah Berikut tabel format analis faktor penghambat/pengungkit kinerja jika pengumpulan data kinerja dilakukan secara konvensional : diisi dengan persen dari pagu anggaran banding realisasi anggaran diisi dengan realisasi anggaran targetdenganmenyesuaikan dimaksud; diisi dengan pagu anggaran;8. Kolom(8)
9.Kolom(9)
10.Kolom(10) perhitungan(6),targetdan Kolom(6)6. diisi dengan realisasi (keadaan saat ini) dari target indikator kinerja triwulan berjalan;
diisi dengan perbandingan realisasi (5)Kolom(7)7. Ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,
2.Ruang Lingkup Evaluasi berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
Tujuan khusus dilakukannya Evaluasi SAKIPsetiap tahunnya, untuk:
a.Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
b.Menilai tingkat implernentasi SAKIP;
c.Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d.Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP Instansi Pemerintah pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; dan
e.Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
kinerja yang tepat sasaran danserta un tuk mendorong pencapaian
1.Tujuan Evaluasi AKIP Tujuan pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau secara umum adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10.Kolom(10) Kolom(8)8.
Kolom(7)7. Kolom(6)6. Kolom(5)5. diisi dengan target tahunan dan triwulan berjalan indikator kinerja; diisi dengan realisasi (keadaan saat ini) dari target indikator kinerja triwulan berjalan; diisi dengan perbandingan realisasi (Kolom(5)) dan target (Kolom (6)), perhitungan menyesuaikan dengan target dimaksud; diisi faktor penghambat/ pengungkit capaian kinerja (Kolom (7)); diisi dengan upaya yang akan dilakukan terhadap hambatan; diisi dengan keterangan jika perlu. Kolom(9)9. Elemen-elemen desain yang harus dipertimbangkan secara spesifik sebelum pengumpulan informasi adalah:
a.Jenis informasi yang akan diperoleh;
b.Sumber informasi;
c.Metode pengumpulan informasi;
3.Perancangan Desain Evaluasi Desain Evaluasi, dalam melakukan evaluasi, perlu diperhatikan beberapa keterbatasan yang secara umum dialami oleh tim evaluator. Keterbatasan tersebut meliputi keterbatasan waktu, dana, orang/personil yang kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi. Persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi dapat dilakukan dengan menyusun desain evaluasi yang baik agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil.
evaluasi internal serta pencapaian kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja (LKjIP)Perangkat Daerah bukanlah satu-satunya komponen pengukuran yang digunakan untuk menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge)yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan perangkat daerah. Lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencakup:
a.Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
b.Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
c.Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
d.Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningakatan implementasi SAKIPuntuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
e.Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.
Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia. Perencanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu:
a.Evaluasi Sederhana (desk evaluation} Evaluasi AKIP sederhana hanya dengan menelaah dokumen ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP.
2) Perencanaan Evaluasi Perencanaan evaluasi merupakan bagian yang penting dalam keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka kerja (frame work) bagi seluruh tingkatan manajemen evaluasi dalam melaksanakan proses evaluasi. Dan yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi AKIP,yaitu:
a.Identifikasi pengguna hasil evaluasi;
b.Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;
c.ldentifikasi Informasi yang akan dihasilkan; dan
d.Identifikasi system komunikasi dengan pihak terkait
a.Penangung jawab;
b.Pengendali Teknis:
c.Ketua Tim;
d.AnggotaTim
a) Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi 1) Kebutuhan SDM Evaluator Hal terpenting dalam pelaksanaan evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai standar dan kode etik evaluator. Kualitas SDM evaluator menjadi pemicu utama keberhasilan pelaksanaan evaluasi yang berkualitas. Susunan Tim Evaluasi minimal terdiri atas: Berdasarkan pertimbangan tersebut maka desain evaluasi SAKIP yang perlu dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut :
d.Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
e.Pembandingan hasil analisis informasi {dampak atau hubungan sebab- akibat); dan
f.Analisis perencanaan.
b) Metodologidan Teknik Evaluasi 1 ) MetodologiEvaluasi Metodologi yang digunakan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, Evaluasi mi menggunakan langkah-langkah pada evaluasi sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi, pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau evaluasi untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas pada penelitian, pengujian dan penilaian atas kinerja pelaksanaan program tertentu.
c.Evaluasi Mendalam (in-depth evaluation atau disebut evaluasi saja), Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana dan evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan pembuktian di lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi SAKIPsecara mendalam tidak harus dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, ataupun kebijakan, program, dan kegiatan pada instansi pemerintah/unit kerja. Evaluasi dapat dilakukan pada instansi pemerintah/unit kerja. Evaluasi dapat dilakukan dengan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap uji petik (sampling) atau pemilihan beberapa elemen, unit ataupun kebijkan, program dan kegiatan.
b.Evaluasi terbatas, Tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui reviu atau wawancara langsung kepada evaluatan. Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian informasi kinerja dalam dokumen laporan kinerja, dokumen Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan melakukan telaah misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan / diusulkan, serta keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.
38- menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri. Checklist kebutuhan data dan /informasi berisi daftar dokumen,data dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga Perangkat Daerah dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
b.Komunikasi melalui tan ya jawab sederhana Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, dan jawaban yang diterima dari responden dicatat secara langsung. Dalam hal ini, seorang pewawancara sebaiknya menyiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan adalah sikap, penampilan dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama dengan calon responden. Untuk itu seorang pewawancara hendaknya bersikap netral dan tidak berusaha untuk mengarahkan jawaban atau tanggapan responden.
dengandata/informasiMerupakan teknik pengumpulan Sedangkan teknik analisis data antara lain:
a.Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
2) Teknik Evaluasi Berbagai teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator tergantung pada:
a.Kedalaman evaluatan (Instansi Pemerintah) dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP;
b.Tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content} permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan akan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program, demikian juga evaluasi terhadap pelaksanaan program akan berbeda dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
c.Validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh.
evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktifitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang ada kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja. Meskipun sebelum penyusunan draft LHE telah diadakan pertemuan pembahasan di internal tim evaluator, dalam penerapannya perlu dilakukan pembahasan rancangan LHE bersama-sama dengan tim yang lain.
4.Mekanisme Evaluasi AKIP Kegiatan pelaksanaan evaluasi meliputi beberapa tahapan, yaitu:
a.Pendokumentasian, Analisis, dan Tnterpretasi Data Kegiatan utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterprestasikan hasilnya melalui Lembar kerja Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Perangkat Daerah telah memadai dan kemudian diberikan saran atau rekomendasi guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah.
b.Pembahasan dan Penyusuan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Penyusunan draft LHE dilakukan oleh tim evaluasi. termasuk pengendali teknis dan penanggung jawab atas informasi hasil evaluasi yang diperoleh tim evaluator. Rancangan LHE harus disusun oleh ketua tim dan setidaknyan memuat :
1) Nilai / Predikat Hasil evaluasi 2) Kondisi 3) Rekomendasi Merupakan teknik mengumpulkan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah dan organisasi yang dievaluasi melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundang-undangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/ digital. melakukan pengamatan terhadap kegiatan suatu organisasi. Observasi dalam pengertian sernpit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya kegiatan.
c.Studi Dokumentasi teknik pengumpulan data dan informasi dengan
b.Observasi Merupakan Pengendalian evaluasi AKIPyang dapat dilakukan antara lain :
1) Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator; 2) Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator; 3) Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahli). 2) Penyampaian dan Pengkomunikasian LHE Penyampaian LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan mengkomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak, untuk mendapatkan respon atau tindakan dari para pengambil keputusan pada Perangkat Daerah yang dievaluasi.
d.Pengendalian Evaluasi Pengendalian evaluasi dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya.
LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal- hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambigu sehingga membingungkan dalam penyimpulan dan kompilasi data. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterprestasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan, dan menuangkannya dalam LHE. 1) Finalisasi LHE Fina1isasi LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan evaluasi Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan LHE oleh penanggung jawab basil evaluasi AKJP,yang dilakukan setelah adanya reviu berjenjang. Draft LHE yang disusun oleh Ketua Tim Evaluasi termasuk KKE- nya akan direviu terlebih dahulu secara berjenjang oleh Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu sebelum disampaikan kepada Penanggungjawab.
c.Reviu Rancangan LHE AKIP pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi, antara lain:
a) Peraturan perundangan yang mendasari; b) Mandat; c) Tugas, fungsi, dan kewenangan; d) Struktur organisasi; beberapa instansi tujuan dan manfaat pra evaluasi, yang diharapkan diperoleh terkait sesuai dengan data/ informasi Dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, dilalui dengan tahapan sebagai berikut: A. Pra Evaluasi AKIP 1) Tujuan dan Manfaat Pra Evaluasi AKIP Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran awal secara umum tentang intansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi. Sedangkan manfaat pra evaluasi, antara lain: a) Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja utama atau peran dasar instansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi; b) Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi perhatian dalam evaluasi; dan c) Agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara berkualitas dan sesuai tujuan. 2) Jenis Data dan lnformasi Jenis Data dan informasi yang Dikumpulkan pada Pra Evaluasi
5.Pelaksanaan Evaluasi Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti mekanisme penerbitan surat tugas serta penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektur Daerah Provinsi Riau selaku penanggungjawab evaluasi.
1) Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing internal tim evaluasi 2) Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, lintas tim evaluasi, untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori hasil evaluasi. Dalam rangka untuk menjaga mutu dalam penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator antara lain dengan cara sebagai berikut: B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP 1) Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian Evaluasi atas implementasi SAKIPdifokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIPtahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut: a) Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan; b) Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja; c) Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; Pengumpulan data dan informasi pada pra evaluasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan survei melalui cheklist pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana kepada penyedia data dan informasi, observasi data dan informasi atau studi dokumentasi melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundang-undangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/ digital. Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP juga dapat dilakukan dengan kombinasi diantara beberapa cara tersebut. Dokumen yang digunakan dalam tahapan survei dapat berupa catatan, laporan, maupun informasi lain yang berkaitan dengan Perangkat Daerah yang dievaluasi. e) Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain; f) Permasalahan dan isu strategis; g) Kinerja utama (sasaran strategis dan indikator kinerja); h) Aktivitas utama; i) Sumber pembiayaan; j) Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja; k) Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan 1) Hasil evaluasi tahun sebelumnya. 3) Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Pra Evaluasi soNilai AKIP 2512,57,55 157,54,53 301596 301596 d) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKlP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan Hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi AKIPini, antara lain: Evaluasi harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif Perangkat Daerah mengimplementasikan SAKIP. Komponen-kornponen tersebut dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE)sesuai dengan kriteria masing-masing komponen, variabel tersebut, yaitu a) Komponen Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilias Kinerja Internal b} Sub Komponen Dibagi dengan gradasi keberadaan, kualitas dan pemanfaatan pada setiap komponen c) Kriteria Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dapat digambarkan atau tidak. LKEmenyajikan komponen, sub komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut Evaluasi AKIP dilakukan terhadap 4 (empat) Komponen SAKIP dengan masing-masing bobot sebagai berikut: Tabel 8. Bobot komponen dan sub komponen evaluasi AKIP ~ 5 Sumber Data Pengukuran Kinerja 6 Laporan Pengukuran Kinerja Unit Kerja 7 1 Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan 1, 2, 3, dan 4 1 1 I Peraturan / SK dari Gubemur atau PD tentang lndikator 1 Kinerja Utama (IKU) L' ,-- - - ~ 2f?eraturan /SK /SOP dari Gubemur atau PD tentang I I Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran data Kinerja 3 Peraturan / SK Gubemur mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Target Pencapaian Kinerja aturan /SK Gubemur mengenai penempatan / ghapusan jabatan struktural dan fungsional berdasarkan rja pegawai I 10 . Rencana Aksi (Renaksi); I 11 I Diagram Cascading l 12 Diagram Crosscutting 13 Perjanjian Kinerja (PK). - Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahannya 1 Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahannya ,_._ • 7 Rencana Kerja (Renja) dan Perubahannya; 1 Peraturan Pemerintah/Kementerian/ Lembaga/ Gubernur Riau atau SOP atau Juknis mengenai pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2 I Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) A. ' Perencanaan Kinerja C. Pelaksanaan Evaluasi AKIP 1) Kelengkapan Dokumen SAKIP Dokumen yang dibutuhkan dalam evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut: 1 PERENCA.NAAN KINERJA I 30,00 +, ... Ta Ookumen Perencanaan klnerja telah II 6,00 tersedla -- -t 1 IKrrteroa. 1 Terdapat pedoman tekrus perencanaan I I kmerja. 2 Terdapat dokumen perencanaan kiner1a I I 1an9ka panjang i I I I3 Terdapat dokumen perencanaan kinerja I I Jangka menengah. I II 4 T erdapat dokumen perencanaan k1ner:ia I IJangka penoek 5 Terdapat dokumen perencanaan aktrvrtas yang mendukung k1ner1a 6 1 Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung k1ner1a. Ookumen Perencanaan klnerja telah -1.b memenuhl standar yang balk. yaltu juntuk mencapal hasil, dengan ukuran I klncrja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) dlsctlap level 9,00 Isecara log ls, serta memperhatlkan I klnerja bldang lain (crosscutting) I I I Krrteria I 1 I Dokumen Perencanaan KinerJa telah I d1formalkan. 2 Dokumen Perencanaan KinerJa telah l I d1publikasikan tepat waktu I I I f---- 3- Dokumen Perencanaan Kineria tetah I I I menggambarkan Kebutuhan atas Kineria I I sebenarnya yang perlu d1capa1. I I I I I 4 Kuahtas Rumusan Has1I Tujuan/Sasaran) I I I Itelah 1eias menggambarkan kond1S1 k1ner1a yang akan drcaoar. I II 5 Ukuran Keberhasilan (lndikator Kinerja) I I tetah memenuh1 kntena SMART I i 6 lnd1kator Kineria Utama ( IKU) telah I menggambarkan kondrs: Krneria Utama I yang harus drcapai. tertuang secara berkelan1utan (sustainable - tidak sering d1gantJ dalam 1 penode Perencanaan Strate91s). I 7 Target yang dltetapkan dalam I Perencanaan Kiner1a dapat dicapar I (sch1evsbte). menantang, dan realisus 81 Setlap Dokumen Perencanaan KinerJa I menggambarkan hubungan yang berkes1nambungan. serta I setaras antara Kond1st/Hasd yang akan cicapa. do seuap level J&batan (Cascaumg). ' I Oaftar Evidence catatanBobot lnstansl Jawaban Nllai Komponen/Sub Komponcn/Krltcrla Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, LKE kemudian dianalisa, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE), variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai berikut: 2) Lembar Kerja Evaluasi (LKE) 1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); 2 Laporan Hasil Reviu (LHR) LKjIP 3 Bukti pengiriman / penyerahan / tanda terima LKjIP I No Komponen/Sub Komponen/Krlteri3 Bo bot lnstansl Catabn ~1 Jawaban Nila I Evidence I 91 Perencanaan kiner1adapat membenkan I mformasi tentang hubungan k:nerJa, I strategi. keb1Jakan,bahkan aktrvrtas antar btdang/dengan tugas dan fungs1lain yang I berkartan (Crosscutting)I I 10 Setiap unrt/satuan ker1a merumuskan dan I I monetapkan Perencanaan K1ner1a. 11 I Setiap pegawa1merumuskan dan I I I menetapkan Perencanaan Kiner1a ----- I I1.c Porcncanaan Kinerja telah 15,00 dlmanfaatkan untuk mewujudkanhasll I yang berkcsinambungan I Krrtena. - I ~ 1 Anggaran yang drtetapkan telah mengacu I I pada Kmerja yang 1ngm dicapa1. l I 2 Akbvitas yang dilaksanakan telah I mendukung Kinerja yang ingin dicapa1. - j I 31 Target yang dltetapkan dalam Perencanaan K1neria telah d1capa1 dengan I baik. atau setidaknya masrh on the nght track I 4 Terdapat perbaikarvpenyernpurnaan I I Dokumen Perencanaan Kmerja yang I drtetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. I I I I I 5 I Terdapat perbaikanzpenyempurnaan IDokumen Perencanaan Klneria dalam mewujudkan kondisi/hasil y:mg leb1h ba1k I : I 6 Setiap unrtlsatuan keria memahami dan ~ pedult. serta berkomrtmen dalam mencapai kiner1ayang telah direncanakan. I I I I I I 7 Setlap Pegawa1mernaharru can peduh. Iserta berkormtrnen dalam mencacai k1ner1a yang telah direncanakan I: -~ ---2 PENGUKURAN KINERJA 30,00 2.a I Pengukuran Kinerja tetah dllakukan 6,00 I 1 Terdapat pedoman teknis pengukuran I kmeria dan pengumpulan data kmerja. I 2 I Terdapat Definrsi Operasional yang jelas Iatas kmeria dan cara mengukur mdikatcr I krneria I j I 3 Terdapat mekamsme yang jetas ternadap I pengumpulan data krneria yang dapat ! I diandalkan 2.b Pengukuran Kinerja telah mcnjadl I !kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja Isecara Efektif dan Efisicn dan telah 9,00 f dllakukan secara berjenjang dan i I bcrkelanjutan 1 I Ptrnpinan selalu tenbat sebagai pengambil Ikeputusan (Decision Maker) dalam 1 mengukureapaian I 2 Data k1neria yang drkumputcan tel ah relevan untuk mengukur capaian kinerja I I yang diharapkan I 3 Data k1ne1Ja yang dikumpulkan tel ah I I mendukung capaian kinerJa yang I diharapkan. 4 Pengukuran kinerja telah dilakukan secara I j I Iberkala I j I I 5 SetJap level orgarusass melakukan I pemantauan atas pengukuran capa.an I kineria unrt d1bawahnya secara berienjang. 6 Pengumpulan data ktn0TJ3 dan l pengukuran caparan k1nerJa telah mornanraatxan Telmofog1 lnformasi 1 (AphkaS1) -- - - 2.c Pengukuran Kanerja telah d1Jadlkan I ~ I I j 1 dasar dalam pemborlan Reward dan II Punishment, serta penyesuaian strategi 15,00 dalam meneapal klnerja yang ofekt11 dan eflslen..__ 1 Pengukuran Kmeria tolah meniad1 dasar dalam penyesu:11an (PCmbcrian I I I /pengurangan)twiiangan I I kinerJa/penghasllan I I 2 Pengukuran Kinerja tslah menJad1 dasar I datam penempataril P«)ghapusan Jabatan I I baakstruktural I rr.8\lpun fu'lgs.ional. I --- ~ 3 I Pengukuran kmeria telah mempe;garuht I penyesuaian (Refocusing) Orgarnsasi I - 4 "° Pengukuron kineria tetah mempengaNhi I I ' penyesua:an S:rateg1 dalam mencnp:u 'kineria 1---c 5 Pengukuran kmerJa telah mempengaruhi penyesua1an Keb11akan dalam mencapai kmoria ~ II 6 ?ens;ukuran i andinganrealisasl I Ik1neria dengan target tanunan. I I I I 4 Dokumen laporan Ktne mbatannya, II 8 Dokumen Laporan K1nerja telah I L::ngmfokanefisrensr atas penggunaan mbor caya dalam rnencapai kmerja. - I -- -9 Ookui:nen Laporan Krneria telah I +- 3 Terdapat dokumcn perencanaan kincrjajangka mcncngah I Dokumen Pendukung: Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Dacrah (RPJMD)~ Provinsi Ria u Rcncana Strategis (Rcnstra) untuk Perangkat Dacrah Penjelasan ~ Peraturan Daerah Riau Nomor 4 Tahun 2022 tent.ang Perubahan Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 Renstra OPD tahun L~~---- 2 Terdapat dokumen percncanaan kinerja jangka panjang. Dokumen Pendukung: Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Dacrah (RPJPD\ Provinsi Riau disertai Peraturan Dacrah Provinsi Riau mengcnai RP,JPD Penjelasan ~ I Pcraturan Daerah Riau Nornor 12 Tahun 2017 tcntang Rcncana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025 a.1 Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia Terdapat pedoman teknis percncanaan kinerja Dokurnen Pendukung: Peraturan Pemcrintah /Kementcrian/Lembaga / Gubernur Riau atau SOP atau petunjuk tcknis rncngenai pedoman pelaksanaan Sistcm Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ISAKIP) Penjelasan : Tcrdapat pedornan pelaksanaan SAKIP yang rncmuat cara pcmbuatan Pcrcncanaan, Perjanjian. Pengukuran, Pengelolaan Data, Pelaporan, dan Evaluasi Kincrja. Contoh pedoman S:\KIP di Provinsi Riau adalah Pcraturan Gubemur Riau Nomor 44 Tahun 2016.
a.Perencanaan Kinerja
3) Penjelasan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) r No 31 Komponen/Sub Komponen!Knterla Bo bot lnstansl ' Catatan I ~!'tar I I Jawaban ~ Evidence Ha::.:I Evalua51 Akuntab1litas KinerJa · r I Internal telah dimanfaatkan untuk I perbaik.ancan peningkatan I I a~untllbllrtas k:nerJa I .: Hasil dan Evalu3SI Alculltabdrtas Kinoqa I l I I Internal telah cirnantaatxan dalam I I ~ mendukung efektif1tasdan I I ef1s1enSl kinerJa I 5 i elah tcrj;idi pe."tla1kan dan pen.ngkat3n k..">eJ"ja dengan memanfaa 30- 50 Ku rang, I l Sistem dan tatanan kurang dapat diand memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi I I I banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar 7 D 0-30 Sangat Kurang Sistem dan Tatanan tidak dapat diandalkan penerapan manajemen kinerja, Perlu b I perbaikan, scbagian perubahan yang sI >60 -70 Balk, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada PD, khususnya pada unit kerjautama. Terlihat masih perlunya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai ,:-_--; 1 dengan level eselon 2 Perangkat Daerah __, >50 - 60 Cukup (Mcmadai), B >70 - 80 I Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 1 2/3 pada unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pcndukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, mcmiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis tekhnologi informasi, serta pcngukuran kincrja telah dilakukan sarnpai ke level . eselon 3 koordinator BB3 >80- 90A Sangat Memuaskan, Telah terwujudnya Good Governance seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien [reform} Pengukuran Kinerja telah dilakkan sampai ke level individu _ I • Memuaskan, ---i Terdapat gambaran bahwa Pcrangkat Daerahdapat memimpin perubahan dalam mewujudkan • pcmerintahan bcrorientasi hasil, karcna pengukuran 11 kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 / Pengawas / Sub Koordinator akuntabel >90 -100 2 1 lnterpretasiNilai Angka AA Kategori No Predikat dan InterprestasiTabe19. Tabel 3: Bobot penilaian kritcria kualitas dan pemanfaatan :-Nna Kriteria Penilaian Bobot Nil~ I AA Pemenuhan kriteria 100 % dan tcrdapat upaya inovatif 100 1----1--s-'--ertalayak menjadi pcrcontohan secara nasional ---i'r-------1 A 1 Pemenuhan kriteria 100 % dan terdapat beberapa 90 upava yang bisa dihargai _9aripemenuhan kriteria_ BB Pemenuhan kriteria 100 % sesuai dengan mandat 80 1 kebijakan B 1 Kualitas Sebagian-besar kriteria terpenuhi (>75% - 70 100%) ~ ~---~ CC Kualitas Sebagian besar kriteria terpenuhi (>50% - 75%) 60 ' C~ Kualitas Sebagian kecil kriteria terpenuhi (>25% -50%) j 50 - D I Kriteria penilaian telah mulai dipenuhi (0% - 25~/o) r 30 J: 75% - 70 100%) ~--- cc Kualitas Sebagian besar kriteria terpenuhi (>50% - 60 75%) ~~--~ C . Kualitas Sebagian kec_!l kriteria terpenuhi (>25% -500/c~): 50 D I Kriteria penilaian telah mulai dipenuhi (0% - 25%) 30 : Nilai Sub Komponen : Bobot Nilai Kriteria sesuai Tabel 1 atau 2 : Bobot Nilai Sub Komponen sesuai Tabel 3 Nilai SK Bobot Nilai Kriteria Bobot Nilai SK 100 x 100% Kemudian konversi nilai kriteria menjadi nilai AA/A/88/B/CC/C/D/E berdasarkan pada tabel 2 atau 3 (berdasarkan jcnis sub komponen), lalu didapatkan bobot nilai kriteria. Kemudian lakukan perhitungan nilai sub kornponen menggunakan rumus berikut : Nilai SK= Bobot Nilai Kriteria Jumlah Keseluruhan Kriteria xJumlah Kriteria Yax 100% 100% Nilai Kriteria = Penilaian untuk kriteria menggunakan rumus: 4,2Nilai SK= x670 100 Nilai SK 100 Nilai kriteria 83,33% dalam tabel 3 termasuk nilai B, sehingga bobot nilai kriteria adalah 70. Untuk komponen Perencanaan Kinerja dengan Sub Komponen 1 mengenai keberadaan, berdasarkan tabel 4 mcmiliki bobot nilai sub komponen yaitu 6, sehingga Nilai Sub Komponn adalah: Nilai SK = Bobot Nilai Kriteria x Bobot Nilai SK = 83,33%Nilai Kriteria 6 x 100%5Nilai Kriteria Jumlah Keseluruhan Kriteria 100% xJumlah Kriteria YaNilai Kriteria = Penilaian untuk kriteria adalah: - ----< 1 1 1 ~ 1 1 Q I 24 42.._l .Y 83,3 ltERENCANAAN-~I~i::RJA 30,0 .LfDokumen Perencanaan kineria telah tersedia 6~00 B Kritcria: 1 TTerdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. .. ~ - 2 Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang. 3 tTerdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. 4 Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. 5 ~Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. 6 Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mcndukung kinerja. ~ : llni.t /~~t ~ , • Nil::i1 Contoh Pengisian Tabel 4 : Bobot penilaian sub komponen I Sub I Su Su Total Komponen Xomponen 1 b b Bobot i Keberadaan Komponen Komponen Perencanaan Kinerja 6 9 15 30 I Pengukuran Kinerja 6 9 15 30 Pelaporan Kinerja 3 4,5 7,5 15 Evaluasi Akuntabilitas 5 7,5 12,5 25 Kinerja Internal Nilai Akuntabilitas 20 30 50 100 . .Kineria j.._ - -- Sumber: PermenPANRB No. 88 Tamm 2021 : Tahun penilaian SAKIP yang dievaluasi : Tahun scbelum penilian SAKIP yang dievaluasi 4 Il . 2 I I I ~ 15 I I dst . - L_.__ Keterangan: Tahun (n) Tahun (n-I] No Rckornendasi 1 -- Komponen/Sub Nilai Akuntabilitas No. Bobot Tahun (n- 1) Tahun Komponen/Kriteria (n)
1.Perencanaan Kinerja 30,00 ~2. ~cngukuran Kinerja 30,00 ~-- ---1
3.Pclaporan Kincrja 15,00 j I 4. Evaluasi Akuntabilitas 25,00 Kineria Internal Total Nilai Akuntabilitas 100,00 - 1 ~incrj§. _ • I I- - +- - -- I I Prcdikat Nilai Akuntabilitas - I Kincrja II r No Catatan - 1 ---- - ----- 2 I I 3 I I I 4 I I 5 --- dst Penilaian SAKlP Perangkat Daerah Penilaian SAKIP Perangkat Dacrah dcngan mcngisi I Iasil l'~valuasi Akuntabilitas Kincrja,. Serclah total Nilai SAKIP didapat, kemudian sesuaikan dcngan Tabcl 1 untuk mcndapatkan Pcdiket Nilai SAK.IP AA/ A/BB/B/CC/C/D. Sampaikan temuan positif dan negatif pada tabcl catatan hasil reviu, lalu dilakukan pcngisian rekornendasi untuk perbaikan dari temuan negatf seperti contoh di bawah ini
6.Pelaporan dan Pengomunikasian Basil Evaluasi Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus menghasilkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).LHE ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam LKE.
Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam LKE. Lembar Kertas Kerja Evaluasi tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi), sampai pada simpulannya. Bagi Perangkat Daerah yang sudah pemah dievaluasi, pelaporan basil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal- hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak Perangkat Daerah yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya. Penulisan LHE mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain berupa penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterprestasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan. LHE AKIP Perangkat Daerahdisampaikan kepada pimpinan Perangkat Daerahyang dievaluasi dengan tembusan kepada Gubernur Riau. Format LHE selain bentuk surat (short form) juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (long form). Secara garis besar, penyusunan LHEAKIPdapat disampaikan seperti berikut:
a.Pendahuluan
1) Dasar Hukum Evaluasi 2) Latar Belakang Evaluasi 3) Tujuan Evaluasi 72- 41 Ruang Lingkup Evaluasi 5) Metodologi Evaluasi 6) Gambaran Umum Perangkat Daerah 7) Gambaran Umum Implementasi SAKIPPerangkat Daerah 8) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelurnnya dievaluasi: b.Gambaran Hasil Evaluasi 1) Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah serta dampak keberhasilan pada: a) Evaluasi aras Perencanaan Kinerja; b) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja; c) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja; d) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; e) Evaluasi atas Capaian Kinerja. 2) Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan
c.Penutupan li Simpulan
2) Dorongan terhadap implementasi SAKfP yang lebih baik .73. GUBERNUR RIAU Pedoman SAK.IP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau merupakan pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam mengimplementasikan SAKIPpada Perangkat Daerah dengan harapan terdapat keseragaman dalam proses dan basil implementasinya. Implementasi SAKIP merupakan bahan masukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kinerja dan sebagai upaya berkesinambungan untuk perbaikan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. BAB IV PENUTUP