Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tarlggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peiaturan Berita Daeral Provinsi Riau. Ditetapkandi Pekanbaru pada tanggal . ARSYADJULIANDI RACHMAN INSI RIAU. BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN NoMoR A. LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : TANGGAL i PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAI{IP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Dalam kerangka pembangunan good governa-nce, kebiiakan umum pemerintah adalah ingin menjalankal pemeiintahan yang berorientasi pada hasil {result oiented gooemment). Oliel:Itasi pada input, terutana uang, yang seperti selama ini dijalankan, hendak ditinggalkan. Pemerintaha! yang beroiientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyaralat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengal kebutuhal masyarakat Output merupakan hasil iangsulg dari prograrn-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dal! dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dal jasa tersebut sehingga memberikan ma-rlfaat bagi masyaiakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipaldang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tedentu berupa baik output maupun outcome. Moneg follows funcdon, bukal sebaliknya, karerra itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah no perfonnance, no moneA. Defiaisl / Termirologl Beberapa peristilahan atau terminologi dalam pedomal ini, antara lain:
1.Satua$ Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalalt Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Peme.intah Provinsi Riau.
2.Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungiawabkar keberhasilarr/kegaga-1an pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamalatkan pa,ra pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telai ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
B. 5. 6. 3. 7. 8. 9. 11. Kinerja SKPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasajan ataupun tqjuan instansi pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yarg selaljutnya disingkat SAKIP adalah instrumen yarrg digunakar SKPD dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organ isasi. Implementasi SAKIP adalah tindakan nyata atas penerapan SAKIP sesuai dengal peraturan perundang-undangan. Kinerja Instansi Pemerintal adalah gambaran mengenai lingkat pencapaian sasaralr aLaupun tujuan organisasi. Sistem adalah kerangka dari prosedur/sub sistem yang sa-ling berhubungan, dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan implementasi SAKIP. Prosedur adalah urusan pekerjaan yalg dilaksanakal oleh aparatur untuk menjamin konsistensi penerapan SAKIP. Rencana pembaigunan jangka menengah daerai yang sela$jutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Rensba SKPD adalah dolarmen perencanaarr SKPD untuk periode 5 (lima) taiun. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disiogkat dengar IKU adalah variabel yang digunakan untuk mengukur faktor-faktor kunci keberhasilan (citical success fador) yar:g krusial terhadap pencapaian program/kegiatan yartg menggambarkan keberhasilan dan/atau kegagalan suatu organisasi. lndikator Kinerja adalah variabel yang mengindikasikan/rnemberi petunjuk tentang suatu keadaan tertentu untuk mengukur perubaha:r atau merupakan unsur dalam akuntabilitas kine{a yang akan dihituag dan diukur dalam pengukuran capaian kine{a. Rencana Kinerja Tahunal adalah dokumen resmi tahunal mengenai kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yarg atar dicapai pada tahun yaig bersangkutan. Perjanjian Kine{a adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah uotuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kine{a. 10. 72. 13. r4.
15.Pengukuran Kinerja adatah perbandingan kinerja artara realisasi kineia al 4U 2 i !.1 E * { z z FJ I Petunjuk Pengisian 1.
*)
3.Kolom (1)
4.Kolom (2)
5.Kolom (3)
6.Kolom (4)
7.Kolom (5)
8.Kolom (6)
9.Kolom (7)
10.Kolom (8)
11.Kolom (9)
12.Kolom (10)
13.Kolom (11)
14.Kolom (12)
15.Kolom (13)
16.Kolom (14)
17.Kolom (15)
18.Kolom (16)
19.Kolom (17)
20.Kolom (18)
21.Kolom (19)
22.Kolollr. (2O)
23.Kolom (21) diisi Nama SKPD yang bersangkutan diisi Nama Provinsi/Kabupaten/Kota yarg bersangkutan diisi Tujuan diisi Sasaran diisi Indikator sasafan diisi Kode Program/ Kegiatan diisi Nama Program/Kegiatan diisi Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) diisi Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaal diisi Target Kinerja Program pada Tahun- 1 diisi Kerangka Pendanaan pada Tahun- 1 diisi Target Kinerja Program pada Tahun-2 diisi Kerangka Pendalaal pada Tahun-2 diisi Target Kinerja Program pada Tahun-3 diisi Kerangka Pendalaal pada Tahun-3 diisi Target Kinerja Program pada Tahun-4 diisi Kerangka Pendanaan pada Taiun-4 diisi Target Kinerja Program pada Tahun-s diisi Kerangka Pendanaan pada Tahun-s diisi Target Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra diisi Kerangka Pendanaan pada akhfu periode Rertstra diisi Unit Kerja Penanggung Jawab diisi Lokasi
3.INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) IKU SKPD mengacu pada IKU Provinsi Riau. IKU harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Rumusan Indikator harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, berorientasi hasil dan dapat dibandingkarl
b.Outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang menunjukkan berfungsinya keluararr
c.Output (keluaran) adalah hasil langsung dari kegiatan baik berupa fisik mauoun non fisik d.
e, Indikator kinerja dapat dievaluasi secara berkala darr ditajamkan apabila perlu untuk mengukur keberhasilan sasaran yang lebih spesifrk. Sasaran dari Indikator Kinerja adalai penjabaran dari tujua-o, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintalr dalam jalgka wai<tu tahunan, semester, triwulan, atau bulanan, sasaran disajikan dalam bentuk kalimat yang terukur. Perumusan sasaran harus mengacu pada RPJMD Provinsi Riau, Rumusan sasaran harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1.Rumusan sasaran menjabarkan kata kunci yang terdapat pada tujuan;
2.Sasaran berorientasi hasil, spesifik, dapat diukur, memperhatikan kurun wa&tu dapat dicapai;
3.Sasaran wajib dilengkapi indikator sasaran yang terukur (diben argka taJget dan satuannya).
f.Format IKU berpedoman pada ketentuan peraturan peruldalg- undallgall SKPD Penanggungja\Yab Peh.rnjuk Pengisian :
1.Kolom (1)
2.Kolom (2)
3.Kolom (3)
4.Kolom (4)
5.Kotom (5)
6.Kolom (6)
7.Kolom (7) diisi nomor urut diisi dengan Urusa-n Pemerintahan/ Prioritas diisi dengan Sasaran RPJMD diisi dengar Indikator Kinerja Utarna diisi dengan Formulasi diisi dengan SKPD Penanggungjawab diisi dengan Keterangan
4.PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yalg berisikan penugasar dari pimpinal instarrsi yang lebih tinggi kepada pimpinal instansi yang lebih rendah untlrk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja harus memperhatikan hal sebagai berikut:
a.Secara umum format Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu:
l.Pernyataan Perjanjian Kinerja Pernyataan perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas Pernyataan untuk mewujudkan suatu kineda pada suatu tahun tertentu dan Tanda tangarr pihak yarg berjanji/para pihak yang bersepakat.
2.Lampiran Perjanjian Kinerja Lampiran perjanjian Kineda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjaljial kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjiar kinerja disesuaikal dengan tingkatnya
b.Format Perjanjian Kinerja mengacu pada ketentuan peraturan perundalg-undalgal -Logo Lembaga- PERJANJIAN KINERJA TAHUN Dalam ralgka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yaig bertanda tansan di bawah ini:
selanjutnya disebur pihak pertama Nama Jabatan NaIna Jabatan selaku atasan pihat pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama befanji akan mewujudkan target kineda yang seharusnya sesuai lampiran perjanjiar ini, dalam raJtgka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalal pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yalg diperlukal serta akan melakukan evaluasi terhadap capaial kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukal dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, Pihak Pertama,
5.PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peniogkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dilakrkan dengal cara klarifikasi output dar' outcome yarl.g akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terw-ujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja di lakukal dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) tedadi dengan kineia yang diharapkan.
Persentase capaian kinerja dapat diperoleh dengan .umus sehaoai herih tt' fteaiif,aji CataiEnKineria: _ x tojVo lafgPt PENGUI(URAN KINERJA SICPD : Tahun : Jumlah Anggamn Progam Talun .... Rp... (c) Jumlah Realisasi Anggaran Program Tatrun Rp... (d) Kepala SKPD ... No Sasalan Strategis Indikator Sasaran 9/. Capaian Kinerja Keuangan Ur.ian Satuan Target Realisasi Anggaratr Realisasi Vn
(1)(2) (3) (4) (6) (1) (8) (e) (r
0) (..................-.............., Petunjuk Pengisian diisi nama SKPD yang bersalgkutal diisi dengan Tahun Anggaran diisi dengan nomor urut diisi dengal Sasaran Strategis diisi dengan Indikator Kine{a SasaJan Strategis diisi dengal satuan dari setiap indikator kineia diisi dengan ar:gk,a/larget kinerja yang akan dicapai diisi dengan realisasi dari setiap indikator kinerja diisi dengal persentase pencapaian ta-rget dari setiap indikator kinerja diisi dengan jumlalr anggaran dalam DPA diisi dengal realisasi penyerapan anggaran berdasarkan SPJ diisi dengan persentase kinerja keuarrgan
1.Header (a)
2.Header (b)
3.Kolom (1)
4.Kolom (2)
5.Kolom (3)
6.Kolom {4)
7.Kolom (5)
8.Kolom (6)
9.Kolom (7)
10.Kolom
11.Kolom
12.Kolom (10)
(8)(e) 6, LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ IP} LKj IP merupatan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dal fulgsi yalg dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam pen''usun€rn laporan kinerja adalah pengukural kinerja dal evaluasi serta pengungkapan (di,sclosure).
SistemaLika laporan LKj lP adalah sebagai berikut: BAB I Pendahuluan Pada bab ini disajikal penjelasan umum organisasi, dengan penekalal kepada dengan penekalal kepada dengal penekanal kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedarg dihadapi orgalisasi. BAB II Perencalaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasal/ikhtisar perjanjian kine{a tahun yang bersangkutan. BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaiarr Kinerja Orgarisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasa.ran strategis untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaral strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1.Membandingkan anta-ra target dan realisasi kinerja tahun ini
2.Membandingkan artara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan lalu dan beberapa tahun terakhir
3.Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan taiun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalarfl dokumen perencanaan strategis organisasi
4.Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional fiika ada)
5.Anatisis penyebab keberhasilan/kegagalal atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6.Analisis atas elisiensi penggunaan sumber daya
7.Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaiar pernyataan kineda B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikal realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengal dokumen Perjanjian Kinerja.
' BAB IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yalg akalt dilakukan orgaiisasi untuk meningkatkai kinerjalya. . Lampiran; o Perjanjian Kine{a o LainJain yarg dianggap perlu BAB III MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMDRINTAH A. Teknik Penyusunan Laporan Kinerja Pada dasarnya lapora:r kinerja disusun oleh setiap tingkata! organisasi yang menJrusun perjanjian kinerja dal merryajikan informasi rcnmllg:
1.Uraian singkat organisasi;
2.Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3.Pengukurar kinerja;
4.Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaral strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud B. waktu Penyampaian Laporan Kepala SKPD menlrusun laporan kinerja tahunan berdasaJkan perjaljial kinerja yarlg disepalati dal menyampaikannya kepada Gubernur, paling lambat 2 (dua) bulal setelah tahun anggaran berakhir.
Gubernur menJrusun laporan kinerja tahunan berdasarkal perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikarnya kepada Menteri Peiencarraal Pembangunal Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Apa-ratur Negara dan Reformasi Birokrasi, darl Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun alggaran berakhir. BAB IV PENUTUP Pedoman SAKIP merupakan pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam mengimplementasikan SAKIP pada SKPD dengal harapan terdapat keseragarnai dalarn pioses daJl hasil implementasinya. Sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD dapat disusun secara benar, ehsien dan efektif serta dapat dipertanggungj awabkan. Implementasi SAKIP merupakan bahan masukar untuk menilai keberhasilar atau kegagalan kinerja dan sebagai upaya berkesinambungan untuk perbaikan bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. GUBDRNUR RIAU . ansvao;ur,rANDr RAcHMAN