Pergub ini terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal yang mengatur tentang: Ketentuan Umum, Penerima Insentif, Pembayaran Insentif, Pembayaran Insentif Pajak dan Retribusi, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 4 1 Menetapkan: 10. 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161): 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157): Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 15): Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 19), MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 21
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 10. 11. 12. 13, Gubernur adalah Gubernur Riau. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah provinsi Riau. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 4 Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 5. Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang melaksanakan pemungutan Pajak. 6. Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang melaksanakan pemungutan Retribusi 7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Riau yang melaksanakan pemungutan Retribusi: 8. Pihak Lain adalah Instansi yang membantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan pemungutan Pajak. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Unit Pelayanan yang selanjutnya disingkat UP adalah Unit Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP). Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 3 14. 15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyak dan subyek Pajak/Retribusi, penetapan besarnya Pajak/Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak/retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
Pemberian Insentif dimaksudkan untuk: a. b.
BAB II
Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
Penpri Inyolifontugaimara dimaksud dalam Pasai 4 ayat
BAB III
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan apabila mencapai kinerja tertentu. Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. ' Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian per jenis Pajak Daerah yang dijabarkan dan ditetapkan secara triwulan sebagai berikut :
Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 34 dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi. 6
BAB IV
Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. Besaran pencapaian target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dihitung berdasarkan data hasil rekonsiliasi penerimaan Pajak dari seluruh UPT/UP. Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dibayarkan apabila mencapai kinerja tertentu. Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
BAB V
Kepala Badan dan Kepala Perangkat Daerah menyusun penganggaran Insentif. 7
Pelaksanaan Pembayaran Insentif dilaksanakan berdasarkan DPA/DPPA-SKPD Badan Pendapatan Daerah.
Membuka PDF…