DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 31 Tahun 2020

Nomor: 31
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Mei 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini memuat 10 (sepuluh) Bab dan 15 (lima belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur berisi Ketentuan Umum; Asas Pemberian dan Pemanfaatan Insentif; Maksud Pemberian Insentif; Penerima Insentif; Target Kinerja; Pembayaran Insentif; Sumber Insentif; Besaran Insentif; Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan bubernur Tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6L Tahun 1958 tentang penetafan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 ientani pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 751 sebagai undang-undang (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor II2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $a6l; undang-Undang Nomor 28 Tahun 2oo9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244, Tarrbahan Lembarart Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubatr beberapa kati terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tatrun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 2. 3. 4.

5.Perahtran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2OlO Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL9 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali teraktrir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2I Tahun 2OIt tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 310);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 20361, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L2O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hulmm Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ol9 Nomor 157);

g.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2oII tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2oLI Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daeratr Nomor 8 Tahun 2oLI tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2oI8 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 15); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTAISG IIISEilTIF PEMI'I{GUTAN PA.IAI( DAERAII.

BAB I

KEIENTUAN I'MI'M

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Kepala Daerah adalah Gubernur Riau.
2.Wakil Kepale Daerah adalah Wakil Gubernur Riau-
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daeratr Provinsi Riau.
4.Badan Pend,apatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau'
6.Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Riau.
7.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalatr unit Pelaksana Telsris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau'
8.Unit Pelayanan yang selanjutnya disingkat UP adalah Unit Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau'
9.Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan'
10.Pihak Lain adatah Instansi/Badan yang membantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor'
11.Insentif Pemungutan Pajak yang setanjutnya dise-but Insentif adalah tambahan pengtasilan yang diU"tit "tt sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak' L2. Pemungutan adalah suatu rangkaian kggiatan mulai dari penghimpulal data o51.t dan subjek pajak at ,, retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terltang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak "qd+ kontribusi wajib pajak kepada 6""r"tt yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berlasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah fagi sebesar-besarnya kemakmuran ralgrat. L4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor'
15.Bea Balik Narna Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milili kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian au" pittat atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi L"*tti jual belil tukar men tkat, hibah, warisa', atau pemasukan ke dalam badan usaha-
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yarig selar$utnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau'
17.Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak yang diterapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan' BAA II AsAsPEMBERIAIIDANPEMAIIFAATANINStilTIT. Pasd 2 pemberian dan pemanfaatan insentif diberikan berdasarkan asas kepatutan' kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan beban tugas masing-masing penerima insentif dalam pelaksanaan pemungutan Pajak.

a.meningkatkan kinerja Instansi;
b.semangat kerja bagr pejabat atau pegawai Instansi;
c.pendapatan daeratr; dan
d.pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

PINERIMA INSENTIF

Pasal 4

(1)Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; (21 Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional dibayarkan kepada:
1. a.Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
2. b.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
3. c.Sekretaris Daerah selaku koodinator pengelola keuangan daerah; dan
4. d.Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
(3)Pemberian Insentif kepada Kepala Daeraho Wakit Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi daerah.

BAB V

TARGET KINER.'A

Pasal 5

(1)Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (21 dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu. {21 Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihihrng berdasarkan pencapaian per jenis Pajak yang dljabarkan dart ditetapkan secara triwulan sebagai berikut:
1. a.Target penerimaan PKB, yaitu:
  1. 1.sampai dengan triwulan I : 20 o/o (dua puluh persen);
  2. 2.sampai dengan triwulan II ; 43 % (empat puluh tiga persen);
  3. 3.sampai dengan triwulan III : 68o/o (enam puluh delapan persen);dan
  4. 4.sampai dengan triwulan IV : LOO o/o (seratus persen).
2. b.Target penerimaan BBNKB, yaitu:
  1. 1.sampai dengan triwulan I : 20 o/o (dua puluh persen);
  2. 2.sampai dengan triwulan II : 43 o/o (empat puluh tiga persen);
  3. 3.sampai dengan triwulan III : 65 o/o (enam puluh lima persen);dan
  4. 4.sampai dengan triwulan IV : 100 %o (seratus persen).
3. c.Target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yaitu:
  1. 1.sampai dengan triwulan I
  2. 2.sampai dengan triwulan II
  3. 3.sampai dengan triwulan III
  4. 4.sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
4. d.Target penerimaan Pajak Air Permukaan, yaitu:
  1. 1.sampai dengan triwulan I
  2. 2.sampai dengan triwulan II
  3. 3.sampai dengan triwulan III
  4. 4.sampai dengan triwulan IV 20 o/o (dua puluh persen); 43 o/o (empat puluh tiga persen); 63 Yo (enam puluh tiga persen);dan 15 o/o fiitna belas persen); 30 o/o (tiga puluh persen); 54 o/o (lima puluh empat persen);dan IOO o/o (seratus persen).
(3)Besaran pencapaian target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan data hasil rekonsiliasi penerima€rn Pajak dari seluruh UPT/UP,

BAB VI

PEMBAYARAIT INSENTIF

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. (21 Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(3)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. (41 Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
(5)Dalam hal target kinerja sampai dengan akhir triwulan IV tidak tercapai tetapi telah melebihi target sampai dengan triwulan III, Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

BAB VII

STIMBER INSINTIF

Pasal 7

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)(21

BAB VIII

BESARAIT IITSENTIF

Pasal 8

Besaran Insentif ditetapkan sebesar 3o/o (tiga persen) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun €rnggaran berkenaan untrrk tiap jenis Pajak. Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (21 huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya, dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun sebelumnya, berpedoman pada ketentuan perattrran perundang-undangan. Besaran pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, ditetapkan pding tinggr 1O% (sepuluh persen) dari besaran insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1). Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1)ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompoklcan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.

BAB IX

PTNGAIIGIGARAIT' PTLAKSANAAII DAN PERTAIIGGUNCnIAUIABAN Pasal 1() Kepala Badan men5rusun penganggaran Insentif berdasarkan ketenftraR sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 8 ayat (21.

Pasal 11

(1)Perhitungan besaran Insentif ditetapkan berdasarkan Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat pada awal minggu pertama triwulan bersangkutan. (21 Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil pindahan dapat diberikan Insentif sebesar 60% (enam puluh persen) selama 3 (tiga) bulan bekerja terhitung mulai tanggal Nota Dinas Penempatan dari Kepala Badan dan untuk bulan berikutnya dibayarkan IOOo/o (seratus persen).

Pasal 12

(1)Dalam hal target penerimaan pajak triwulan keempat telah tercapai atau terlampaui sebelum batas waktu akhir pencairan anggaran, pembayaran Insentif dilakukan pada tahun €ulggaran berkenaan.
(1)(21
(3)
(1)
(2)Pada akhir tahun anggaran telah as akhir Pencairan anggaran dan at dilakukan Pada tahun anggaran f diberikan Pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2OI7 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2ol7 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…