DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 23 Tahun 2020

Nomor: 23
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau sebagai berikut: 1. mengubah ketentuan Pasal 1 angka 7, 18, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 tentang pengertian/definisi istilah-istilah yang digunakan dalam Pergub; 2. mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tentang perencanaan kebutuhan dan besarnya CPPD; 3. mengubah ketentuan Pasal 9 tentang pembiayaan pengadaan CPPD; 4. mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) tentang perangkat daerah pengelola CPPD dan Tim Teknis CPPD Provinsi; 5. mengubah ketentuan Pasal 11 tentang pemantauan dan evaluasi; 6. mengubah ketentuan Pasal 13 ayat (1) tentang pelaporan pelaksanaan pengelolaan CPPD.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provins;i Riau;
2.Provinsi adalah Provinsi Riau; 3. pemerintah Daerah aclalah Gubernur serta perangkat daerah sebagai unsur penyelen ggat a llemerintah daerah ;
4.Gubernur adalah Gubernur Riau;
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau;
6.Kabupate nlKotaadalah Kabupatenl Kotase Provinsi Riau; T. Dinas pangan, Tanan:Lan Pangan dan Hortikultura atau sebutan lain adalah Perangkat Daerah yarrg menyelenggarakan urusan pemerintahan bid,ang pangan di Provinsi Riau;
8.Bupati/walikota adalah Bupati/walikota se Provinsi Riau;

g.Wakil Bupati/Wakil Wdikota adalah Wakil Bupati/Wakil Walikota se Provinsi Riau;
1. 10.Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Riau;
2. 11.Pangan adalah segala sr:suatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang aiotan maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makaian atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan_ lain yang digunakan dalam pro.". penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atiau minuman;
3. 12.Cadangan Pangan ada.l,ah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh f,emerint.ah du-r -""yarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat Lntuk l<eperluan konsumsi maupun menghaCapi kead,aan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak lrl:arga;
4. 13.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan p€mgan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau;
5. 14.Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesu'ai dengan potensi sumber daya dan kearifan iokal;
6. 15.Bantuan pangan adalatr bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang dibirikan oleh .Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarat at dalam metrgatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan dan gizi <lan kerjasama internasional; 1,6. lMasalah pangan adala.h keadaan kekurangan, kelebihan dan atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan;
7. 17.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan .pangan yang dialami sebagian bJsar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lai.n kesulitan clistribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan ling4kungan, dan konflik sosial termasuk akibat perang;
8. 18.Keadaan darurat adalah terjadinya bencana alam, bencana non alam seperti wabah penyakit dan atau pandemic, paceklik yang hebat dan kejadian yang ierjadi ililuar kemampuan manusia untuk mencegah ,Jan/ atau menghind arinya meskipun dapat diperkirakan;
p.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gelrlpa burni, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah Longsor dan bencana alam lainnya;
1. 20.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknoLogi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah pelyakit.
2. 21.Faceklik yang berkepeLnjangan adalah musim kekurangan pangan yang beikepan3angan sehingga merupakan masa sulit daiam penyediaan -baharr piangan disuatu wilayah tertentu termasuk peri,ode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan ri.an kebutuhan:
3. 22.Rawan pangan adalah kOnd.iSi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah f"ngg" yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk mimenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehataLn masyarakat;
4. 23.Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat m.nd"d"k dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain-lain;
5. 24.Rawan pangan kronis a<lalah ketidakmampuan rumah tangga untuk *..n"rrrrhi standar minimum kebutuhan pa.ngan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan, kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurang€rn pendapatan;
6. 25.Gejolak Harga Pangan aidalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pot<ot< ditingkat. pasar yang mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal.
7. 2.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) d,iubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)perencanaan kebutuharr dan besarnyaCPPDProvinsi meliputi :
1. a.Kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat transien;
2. b.Kebutuhan bantuan l'awan pangan pasca bencana;danf atau
3. c.Kebutuhan bantuan bencana non-alam'
(2)Ferencanaan pengadaan dan penggunaan CPPD Provinsi dilakukan oieh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau sebutan 1ain.

3.Ketentr.Lan Pasal 9 cliubah, sr:hingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

pembiayaan untuk pengad.aran CPPD berada pada Dokumel Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 'Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortiliultura dan anggaran operasional pengelolaan CppD provinsl dialokasi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Ferangkat Daerah 1nee,-Sf<eD) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau sebutan leLin.

4.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

(1)Per:angkat Daerah yang adalah Dinas Pangan, sebutan lain.

Pasal 10

ditugaskan untuk mengelola CPPD Provinsi Tanaman Pangan dan Hortikultura atau

(2)Untuk menunjang kelrancaran pengelolaan CPPD Provinsi, perlu dibentuk Tim Teknis c:PPD Provinsi dengan susunan Keanggotaan

1.Gubernur
2.Wakil Gubernur Sekretaris Daerah Provinsi Riau Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau sebutan lain Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau sebutan lain Anggota-anggota

l.Unsur Biro Perekon,cmian Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
1. 2.Unsur Dinas Pangein, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau sebutan lain;
2. 3.Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
3. 4.Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
4. 5.Unsur Dinas Sosial Provinsi Riau;
5. 6.Unsur Inspektorat Daerah Provinsi Riau;
6. 7.Unsur Perum Bulog Divisi Regionai Riau Kepri;
7. 8.Unsur Dinas Pemb,erdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipill Provinsi Riau;
g.Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peneiitian dan Pengembangan Provinsi Riau;
1. 10.Unsur Badan Penarrggulangan Bencana Daerah; Sekretariat : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau sebutan lain.

(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam pengelolaan CPPD Provinsi.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 1 Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pangan, Tanaman pangan dan Hortikultura atau sebutan lain dengan melibatkan Tim Teknis CPPD Provinsi.
6.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Pelaporan pelaksanaan pengelolaan CPPD Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanamar.L Pangan dan Hortikultura atau sebutan 1ain.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Gubernur'
(3)Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, secara berjenjang mr:laporkan kepada Presiden/Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangra,n Pusat. sebagai berikut : Pembina Ketua Umum Ketua Pelaksana Sekretaris Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau' Ditetapkan di PekanbaruLf, Ld.PAAlr Ur r ur\q d.a tanggal GUBERNVRRIA cl-r L.l, PROVINSI RIAU, Y A JAYA BERITA DAE VINSI RIAU .IAHUN 2O2O NOMOR :

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 23 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 62 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 62 Tahun 2021