DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 37 Tahun 2021

Nomor: 37
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Wali Kota ini berisi 8 (delapan) Bab dan 47 (empat puluh tujuh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Penganggaran; Pelaksanaan dan Penatausahaan; Pertanggungjawaban Dan Pelaporan; Monitoring Dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga; GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TAHUN 2021 TENT ANG GUBERNUR RIAU Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2.Gubernur adalah Gubernur Riau.
3.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4.Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
5.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan belanja tidak terduga yang menjadi tanggung jawabnya.
7.Bendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 2 Menetapkan :

(1)Penyusunan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal 3

a.penganggaran;
b.pelaksanaan dan penatausahaan;
c.pertanggungjawaban dan laporan;
d.monitoring clan evaluasi.

BAB II

PENGANGGARAN Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

Pasal 2

9.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
10.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPDadalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11.Pengelolaan adalah manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.
12.Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/ masyarakat yung memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
13.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, clan dampak psikologis.
14.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 3

a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/ atau
d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi dan/ atau masyarakat.

(4)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara rinci diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. dapatc. kerusakan sarana/prasarana yang mengganggu kegiatan pelayanan pu blik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi :
(1)Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBDuntuk:
1. a.keadaan darurat;
2. b.keperluan mendesak;
3. c.pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya;
4. d.bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.bencana alarn, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

Pasal 4

sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi, serta apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi dan/ a tau masyarakat.

(2)Penganggaran belanja tidak terduga dialokasikan pada SKPD selaku SKPKD dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga. 4 Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD,kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.keadaan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
  1. 1.pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  2. 2.pertolongan darurat, evakuasi korban bencana;
  3. 3.kebutuhan air bersih dan sanitasi; dan
  4. 4.pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
3. c.keadaan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.berdasarkan penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf c dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan, sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan proposal serta rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD;
5. e.Sekretaris Daerah membentuk tim untuk menilai dan mengevaluasi apakah kegiatan yang dimuat dalam proposal dan rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan pendanaan untuk keadaan tanggap darurat,
6. f.tim sebagaimana dimaksud pada huruf e berwenang memberikan rekomendasi sebagai dasar pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
7. g.pengeluaran belanja tidak terduga untuk keperluan darurat atau tanggap darurat dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efiktifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
8. h.pengeluaran belanja tidak terduga untuk keperluan darurat dilaksanakan sepanjang status darurat diberlakukan oleh Gubernur.

Pasal 5

b.dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
c.RKA-SKPD dan/ atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
a.dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA- SKPD;

BAB III

r~~Ali§Alf MN PAlt f~NATAVOA11MN BELANJA TIDAK TERDUGA 5

Pasal 6

1.surat permohonan permintaan belanja tidak terduga;
2.surat pernyataan kelengkapan dokumen;
3.surat pernyataan penggunaan dana;
4.surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak;
5.berita acara basil telaah Rencana Kebutuhan Belanja. j, berdasarkan rencana kebutuhan belanja yang sudah dinilai dan dievaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;

k.pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung melalui mekanisme langsung (LS) dan/ atau tambah uang persediaan (TU) serta diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penaggulangan bencana;
1. 1.Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan dana tanggap darurat yang dikelolanya; m, belanja kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial dan/ atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan. 6 Pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang bersumber dari belanja tidak terduga yang dialokasikan dalam APBD, diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Tata cara pengajuan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan kelengkapan bukti-bukti yang sah.
2. b.pengajuan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada PPKDselaku BUD.
3. c.Pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan:
  1. 1.surat permintaan pengembalian atas kelebihan pembayaran pihak pemohon;
  2. 2.bukti setor atas kelebihan pembayaran dari pemohon.
4. d.Surat permintaan pengembalian dan bukti setor sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. e.Kelengkapan bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Gubernur sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD teknis melalui PPKD.
6. f.Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilengkapi dengan surat permintaan pengembalian disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
(2)Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)PPKD menerbitkan surat penyediaan dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanja yang tercantum dalam DPA-SKPD/DPA-PPKD.
(2)Penatausahaan DPA-SKPD yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penatausahaan DPA-PPKD dengan cara PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan belanja tidak terduga.
(4)Pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekaligus melalui mekanisme langsung {LS) dan/ atau tambah uang persediaan (TU).

Pasal 10

PPKD selaku BUD mengendalikan pelaksanaan anggaran belanja tidak terduga sesuai dengan kewenangan BUD. a .. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD selaku BUD;

b.Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi rekomendasi dari SKPD terkait dan usulan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
c.PPKD selaku BUD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan mencairkan belanja tidak terduga kepada Kepala SKPD setelah diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja;
d.Pencairan dana belanja bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme langsung (LS) dan/atau tambah uang persediaan (TU);
e.Pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja;
f.Penggunaan belanja dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD yang mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja;
g.Kepala SKPD yang mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja, bertanggungjawab secara formal dan material terhadap belanja yang dikelolanya;
h.Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja, disampaikan oleh kepala SKPD yang mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggungjawab belanja.

Pasal 9

bantuan rangka memberikan lain dalam

(1)Pemerintah Provinsi dapat keuangan kepada daerah penanggulangan bencana.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1)SKPD penerima belanja tidak terduga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari belanja tidak terduga.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan clan fungsi keuangan daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2024