Bagian Kedua Keadaan Mendesak ·i. pengajuan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf d dilengkapi dengan:
1.surat permohonan permintaan belanja tidak terduga;
2.surat pernyataan kelengkapan dokumen;
3.surat pernyataan penggunaan dana;
4.surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak;
5.berita acara basil telaah Rencana Kebutuhan Belanja.
j, berdasarkan rencana kebutuhan belanja yang sudah dinilai dan dievaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
k.pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung melalui mekanisme langsung (LS) dan/ atau tambah uang persediaan (TU) serta diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penaggulangan bencana;
1.Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan dana tanggap darurat yang dikelolanya;
m, belanja kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial dan/ atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan. 6 Pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang bersumber dari belanja tidak terduga yang dialokasikan dalam APBD, diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut: