DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2024

Nomor: 20
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Riau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 2 (Dua) Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Vegeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan Pergeseran anggaran yang tidak mcnyobabkan perubahan APBD yaitu, pergoseran antar objek dalam jenis yang sama melalui persetujuan Sekretaris Daerah, pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama melali perserujuan PPKD, pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama melalui persetujuan PPKD, perubahan atau pergescran atas uraian dari sub rincian objck melalui perserujuan Pengguna Anggaran, C bahwa erdasarkan Negeri Nomor 15 Lampirun Peraturan Menteri Dalam Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Thun Anggaran 2024 dinyatakan Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mcngatasi permasalahan ekonomi scktor riil serta merjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan nggaran untuk diantaranya pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kcbutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) hahan pokok, melalui TT yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan,
d.bahwa bcrdasarkan Surat Ddaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 1/2692/S tentang Tindak Lanjut Atas Surat Menteri Dular Negeri Nomor 900.1 1/2284/SJ tanggal 15 Mei 2024 Hal Dukungan Anggaran Biaya Akomodasi Alet dan Official Peserta Dacrah perlu untuk ditindaklanjut;
e.bahwa berdasarkan Kcputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.293/111/2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Rau Tahun 2024 perlu untuk ditindaklanjuti; f bahwa berdasarkan Pasul 9 Peraturan Daerah Nomor l tahun 2024 tentang nggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 dinyatakan dalam keadaan darurat termasuk koperluan mendcsak, Pererintah Dacrah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pongelaaran zelebihi pagu yang ditctapkan dalam peraruran daerah ini dcngan mclakukan perubahan Peraturan Gubermur tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2024; • bahwa berdaserkan pertirbangan scbagaimana diraksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetopkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubermur Rieu Nonor Tahu 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286],
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara [Lcmbaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355], 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peerintahan Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diulah beberapa kali terakhir dcngan Undang Un.dang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), tentang Republik Lembaran Meneta pkan
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pererintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lombaran Negara Republik Indonesia NO1Or 6757)
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 en±ang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6808),
7.Peratuaran Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom.or 6322,
8.peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Noor 2036) scbagaimana telah diubah dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pcrat.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembcntukan Produk Hukum Dacrah (Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 10.Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 779; I 1 . Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor ; Tahun 2024 tentang nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 [Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor I); 12 Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatatusahaan, Pertanggungiawaban dan Pclaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga [Berita Daerah Provinsi Ria Tahun 2021 NomOr 37]

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR RlAU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. Pasal I 1 . Ketentuan dalam Lampiran I dan Larpiran II Peraruran Gubernur Riau Noror 1 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 19) diubah sebagairnana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 2 . Pauda saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nornor 1 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlak. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbar pada ranggal Pi. GUBERNUR RIAU, S. R. HARIYANTO Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU, INDRA BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 N O M O R : -PR(inan Sesuai Dengan Aslinya .KEPALA BIRO HUKUMI, mbina (IV/ a) 840326 200903 1 003 .

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Vegeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan Pergeseran anggaran yang tidak mcnyobabkan perubahan APBD yaitu, pergoseran antar objek dalam jenis yang sama melalui persetujuan Sekretaris Daerah, pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama melali perserujuan PPKD, pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama melalui persetujuan PPKD, perubahan atau pergescran atas uraian dari sub rincian objck melalui perserujuan Pengguna Anggaran, C bahwa erdasarkan Negeri Nomor 15 Lampirun Peraturan Menteri Dalam Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Thun Anggaran 2024 dinyatakan Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mcngatasi permasalahan ekonomi scktor riil serta merjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan nggaran untuk diantaranya pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kcbutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) hahan pokok, melalui TT yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan,
d.bahwa bcrdasarkan Surat Ddaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 1/2692/S tentang Tindak Lanjut Atas Surat Menteri Dular Negeri Nomor 900.1 1/2284/SJ tanggal 15 Mei 2024 Hal Dukungan Anggaran Biaya Akomodasi Alet dan Official Peserta Dacrah perlu untuk ditindaklanjut;
e.bahwa berdasarkan Kcputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.293/111/2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Rau Tahun 2024 perlu untuk ditindaklanjuti; f bahwa berdasarkan Pasul 9 Peraturan Daerah Nomor l tahun 2024 tentang nggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 dinyatakan dalam keadaan darurat termasuk koperluan mendcsak, Pererintah Dacrah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pongelaaran zelebihi pagu yang ditctapkan dalam peraruran daerah ini dcngan mclakukan perubahan Peraturan Gubermur tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2024; • bahwa berdaserkan pertirbangan scbagaimana diraksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetopkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubermur Rieu Nonor Tahu 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286],
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara [Lcmbaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355], 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peerintahan Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diulah beberapa kali terakhir dcngan Undang Un.dang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), tentang Republik Lembaran Meneta pkan
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pererintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lombaran Negara Republik Indonesia NO1Or 6757)
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 en±ang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6808),
7.Peratuaran Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom.or 6322,
8.peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Noor 2036) scbagaimana telah diubah dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pcrat.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembcntukan Produk Hukum Dacrah (Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 10.Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 779; I 1 . Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor ; Tahun 2024 tentang nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 [Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor I); 12 Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatatusahaan, Pertanggungiawaban dan Pclaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga [Berita Daerah Provinsi Ria Tahun 2021 NomOr 37]

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 37 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 37 Tahun 2021