DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini terdiri dari 5 Bab dan 6 Pasal yang mengatur tentang: ketentuan umum, maksud dan tujuan, sistematika, pelaksanaan riau hijau, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaea, disusun rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaea;
b.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menurunkan errusi gas rumah kaca, diperlukan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Riau Hijau);
c.bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Riau Hijau) diperlukan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan secara menyeluruh dan terintegrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Riau Hijau; GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RIAU HIJAU TENTANG PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TAHUN GUBERNUR RIAU Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 ten tang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaea Nasional;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Provinsi Riau N omor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau N omor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
8.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
9.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3); Menetapkan

(1)Dalam rangka pelaksanaan rencana aksi Riau Hijau Gubernur dapat membentuk Forum Riau Hijau.

Pasal 4

(2)Dokumen Riau Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. : . Pendahuluan :. Gambaran Umum : Permasalahan dan Isu Strategis Lingkungan : .. Rencana Aksi
(1)Dokumen Riau Hijau disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB III

PELAKSANAAN RIAU HIJAU BAB V : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan BAB VI : Penutup

Pasal 3

(1)Maksud Peraturan Gubernur mi adalah mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan secara menyeluruh dan terintegrasi.
(2)Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan secara menyeluruh dan terintegrasi.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 2

3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Riau Hijau adalah komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat riau menuju pembangunan berkelanjutan.
5.Dokumen Riau Hijau adalah dokumen yang menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau. BERITADAERAHPROVINS!RIAUTAHUN2021 NOMOR Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal Pj,;. SEKRETA ..I Ditetapkan di pada tanggal ERNUR RIAU, Y~SU,AR. Peraturan Gubernur mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur im dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Pasal 6

BABV KETENTUAN PENUTUP Segala biaya yang timbul dari Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(2)Forum Riau Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan media, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BABIV PEMBIAYAAN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

PELAKSANAAN RIAU HIJAU BAB V : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan BAB VI : Penutup

Pasal 3

SISTEMATIKA

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

PELAKSANAAN RIAU HIJAU BAB V : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan BAB VI : Penutup

Pasal 3

SISTEMATIKA

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019