DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 7 (tujuh) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Sistematika; Pelaksanaan RAD KSB; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau yang berkelanjutan, maka perlu Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
b.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 ten tang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sa wit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, Oubernur menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat provinsi penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah provinsi yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Riau Tahun 2022-2024; GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang GlTBE:!~NT.JR "RI ~U PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINS! RIAU TAHUN 2022 - 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

7.Pera tu ran Pemerin tah Nomor 71 Tahun 2014 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistern Gambut (Lernbaran Negara Republik
6.ten tang IndonesiaPerkebunan (Lembaran Negara Republik Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pemben tukan Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3); Rcncana Pcmbangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Ten tang Dae rah 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2018 Nomor 85);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi PerkebunanKelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
12.Peraturan Daerah Provin si Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 1omor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
13.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2023 (Lernbaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
14.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 NomorPertanianMenteri10. Peraturan 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Prociuk Hukum Dae rah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); NomorPertanianMenteri8. Peraturan Indonesia Nornor 260 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

Pasal 1

Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau
2.Pernerintah Daerah adalah Pernerintahan Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

o.Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang rnenjadi kunci (leading sector} dalarn pelaksanaan sebuah aksi dan rnenjalankan fungsi koordinasi.
1. 6.Mitra pendukung adalah lernbaga yang memberikan kornpetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
2. 7.Perkebunan adalah segala kegiatan yang rnengusahakan tanarnan tertentu pada tanah dan/ a tau media tumbuh lainnya dalarn ekosistern yang sesuai, mengolah dan rnernasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilrnu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta rnanajemen untuk rnewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan rnasyarakat.
3. 8.Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang rnenghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
4. 9.Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
5. 10.Peke bun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 ha. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINS! RIAU TAHUN 2022 - 2024. Menetapkan Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur · ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah yang lebih terarah dan terintegritas dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan para pemangku kepentingan.

12.Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekcnorni, layak sosial dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
13.Sertifikasi I SPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/ atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
14.Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan penunjukan terakhir tentang kawasan hutan Provinsi Riau.
15.Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Riau Tahun 2022 - 2024, yang selanjutnya disebut sebagai RAD KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan prod uktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit Riau dengan memperhatikan aspek ekonorni, sosial, budaya dan ekologi. usahapelakuadalahPerkebunan11. Perusahaan undangan.

BAB I

: Pendahuluan BAB II : In tcgrasi Program dan Kegiatan BAB III : Pcnyeleriggaraan Rcncana Aksi

Pasal 5

( 1) Pelaksanaan RAD KSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah, yang terdiri dari Dinas, Perangkat Daerah Pelaksana dan Mitra Pendukung serta dapai merigikutscrtakan peran ma syarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait perkebunan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

(1)Dokumen RAD KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun clengan sisternatika sebagai berikut :
(2)Dokumen RAD ~SB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aktor pembangunan dalam rncwujudkan pencapain program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah. SERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHU~ 2022 NOMOR: S.F'. HARIYANTO Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINS! RIAU, Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal GUBERNUR RIAU, sYAMSUAR

BAB II

SISTE\1ATIKA Pasal 3 RAD KSB dituangkan dalam bentuk matriks program dan kegiatan rneliputi 5 (lima) komponen yaitu Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur, Peningkatkan kapasiias dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan, Pcngelolaan dan pernantauan lingkungan, Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa dan Dukungan Percepatan Pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk-produk kelapa sawit.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar seuap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Gubernur mi dengan p~Q.em_patannya dalam Serita Daerah Provinsi Riau. KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pendanaan pelaksanaan RAD-KSB bersumber dari :

a.Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.Sumber-sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.

(2)Tim Pelaksana Dae rah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Untuk membantu Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Daerah yang berkedudukan di Dinas.
(4)Gubernur melaksanakan RAD KSB melalui Dinas.
(5)Dinas melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD KSB kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

: Pendahuluan BAB II : In tcgrasi Program dan Kegiatan BAB III : Pcnyeleriggaraan Rcncana Aksi

Pasal 5

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

: Pendahuluan BAB II : In tcgrasi Program dan Kegiatan BAB III : Pcnyeleriggaraan Rcncana Aksi

Pasal 5

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2024