DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2023 berupa laporan keuangan yang memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas; e. Neraca; f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-3441 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 dan Fancangean Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Angraran 2023, perlu ditindakianjuti; bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimakeud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkar Peraturan Daerah tentang Pertangeungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, Pasal 1& ayal (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaeran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 ~~ tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6808); Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027}; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5. 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 7. 10, ll. Peraturan Pemerintah Nemor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 49576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nemor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah fLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomeor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomcr 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Steandar Akuntansi Pemecerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomeor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kevangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); Peraturan Pemerintah Nomer 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomoer 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Mengingat

12.Peraturan Menteri1 Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1425}, 13. 14. 15. 16, 1%, 18. 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomoer 11}; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 2019 Nomor 1114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201% Nomor 6399); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomer 4 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 4); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 {Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 9}; .Peraturan Daerah Provinst Riau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 6}; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan CUBERNUR RIAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2023,

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pravinsi Riau Tahun 2023 berupa laporan kevangan yang TMemtat: Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasicnal; Lapoeran Perubahan Ekuitas; Neraca; a. d. Laporan Arus Kas; dan11 Catatan atas Laporan Keuangan. [2) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilengkapi dengan lampiran-lampiran pendukung.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.Pendaparan Rp 109.009.979.591.478,20 b, Belanja Rp 10.315.609.539.104,00 Surphis/(Defisit] Rp (505.629.947.625,79) c, Pemblayaan 1, Penernnaan Rp 374.741.312.692,4]
1. 2.Pengeluaran Rp 0,00 Pembiayaan Netto Rp 374.741,.312.692,41 SILPA Tahun Berkenaan Rp 69.111.365.066,62

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: a, Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumilah Rp (225.057.188.720,79) dengan rincian sebagai berikut:

1.Anggaran pendapatan Ep 10.235.036.780,199,00
2.Realisasi Rp_10.009.979.591,478,20 Selisih lebih/{kurang] Rp {(225.057.188.720,79)

b.Sclisih anggaran dengar. realisasi belanja sejumlah Rp 294,962, 168.624,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Angearan hbelanja Rp 10.810.571,707.728,00
2. 2.Realisasi Rp 10,515.609.539 104,00 Selisih lehih/ (kurang} Rp 294 .962.168.624,00 a c, Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) Rp (69.904.979.903,21) dengan rincian sebagai berikut: 1. Surphis/ {defisit) Rp (575,.534.927.529,00)
3. 2.Realisasi Selisih lebih/ (kurang) Rp (69,904.979.903,21)
d.Selisih angearan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumilah Rp 793.614.836,59 dengan rincian sebagai benikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 575.534.927.529,00
2. 2.Realisasi Rp 574.741.512.692,9] Selisih lebih/(kurang} Rp. 793.614.836,59
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah RpO,0O dengan rincian sebagai berikut: I, Angfaran pengeluaran pembiayaan Rp 0,00
1. 2.Realisasi Rp O.00 Sclisih lebih / (kurang} Rp 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan bersih sejumlah Rp 793.614.836,59 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan bersih Rp 575.554.927.529,00
2. 2.Realisasi Rp 574.741.312,692,41 selisth lebih/ (kurang} Rp 793,.614.836,59 Rp__ {505.629,947,625,79}

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih scbagaimana dimaksud dalam Pasal | ayat {1} huruf b sebagai berikut:

a.Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal
b.Jumlah Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggearan Akhir Tahun Berjalan
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelummnya ¢, Jumlsh Salde Anggaran Lebih Akhir

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal benkut:

a.Jumlah Pendapatan
b.Jumlah Beban ce. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Operasi
d.Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
e.Jumlah Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa
f.Surplus/ (Defisit] LO

Pasal 6

Rp Rp Rp Rp Rp 575.258.940.765,41 574.705.203.139,41 69,111,.365.066,62 (553.737.626,00) 69.111.365,066,62 i ayat (1) huruf c sebagai Rp Rp 11.025.540.466.374,10 9.736.520.369.922,96 1.289.020.096.451,10 (3,.633.806.354,74) Rp Rp 1.285.386.290.096,36Rp 1.285.386,290.096,36Rp Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal | ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a.Jumlah Ekuitas Awal
b.Surphis/(Defisit) LO
e.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar d, Jumlah Ekuitas Akhir

Pasal 7

Rp Rp Rp Rp 32.457.941.451.756,70 1.285, 386.290.096,36 49,172,041,820,64 33.792.499.783,673,70 Neraca sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a.Jumlah asct bh. dJumlah kewajiban
c.Jumilah ekuitas Rp 34.209.123.752.885,10 Rp Rp 33.792.499.783.673,70 416.623.969,211,40

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1} huruf f sebagai berikut: Rp ‘1.576.958.555.814,21

a.Arus kas dari aktivitas aperasi
b.Arus kas dari alktivitas investasi aset Rp (2,.082.585.503.440,00} non keuangan
c.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp 36,109,.553,00
d.Arus kas dari aklivitas non anggaran Rp 1.072.488,124,00
e.Saldo akhir kas Rp 69.947.263.934,62k

Pasal 9

Catatan atas Laporan Kevangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal | ayat

(1)huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 108 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 108 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2022