DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai tempat parkir roda dua, roda empat dan pihak pengamanan dalam penataan parkir.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban parkir di kompleks kantor gubernur sulawesi Barat, perlu dilakukan penataan parkir;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penataan Parkir Di Kompleks Kantor Gubenur Provinsi Sulawesi Barat;

1.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); JDIH Provinsi Sulawesi Barat Menetapkan :
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan. MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAAN PARKIR DI KOMPLEKS KANTOR GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
3.Sekretaris adalah sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4.Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam penegakan produk hukum peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5.Aparatur adalah aparatur pemerintah daerah.
6.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7.Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.
8.Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
9.Tempat parkir di badan jalan, (on street parking) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan.
10.Fasilitas parkir di luar badan jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.
11.Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. Untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang.
12.Jalur sirkulasi adalah tempat, yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
13.Jalur gang merupakan jalur antara dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
14.Kawasan parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk. JDIH Provinsi Sulawesi Barat

Pasal 2

Penataan Parkir di Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dilakukan berdasarkan azas :

a.Ketertiban.
b.Keamanan.
c.Kerapian dan
d.Estetika.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan Penataan parkir Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II

TEMPAT PARKIR RODA EMPAT

Pasal 4

1) Gubernur dan wakil Gubernur tempat parkir teras depan gedung utama. 2) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat parkir teras di depan gedung utama. 3) Para Asisten Parkir di teras belakang gedung utama. 4) Kepala SKPD parkir diteras depan kantor masing-masing. 5) Eselon III, IV dan staf parkir di teras depan kantor masing-masing.

BAB III

TEMPAT PARKIR RODA DUA

Pasal 5

1) Khusus roda dua parkir sesuai rambu-rambu yang sudah ditentukan. 2) Khusus tamu roda empat parkir sesuai rambu-rambu yang sudah ditentuan.

Pasal 6

Sangksi Administrasi berupa :

a.teguran lisan atau tulisan.
b.bagi yang tidak mengindahkan akan diberikan teguran lisan untuk pertamakali, selanjutnya apabila masih melanggar maka diberikan teguran tulisan.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…