DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: 1) Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat; 2) pengaturan umum mengenai pemberian tunjangan kehormatan dan biaya perjalan dinas

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk mengatur pendanaaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Honorarium dan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat;
c.bahwa dalam rangka menyesuaikan pemberian Tunjangan Kehormatan dan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, maka Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 Honorarium dan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kehormatan dan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN JDIH Provinsi Sulawesi Barat
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2011 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Pusat;
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26); JDIH Provinsi Sulawesi Barat MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KEHORMATAN DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT.

Pasal 1

(1)Dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Barat, dibentuk Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat.
(2)Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) orang anggota.
(3)Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administrasi ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 2

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya ketua, wakil ketua dan anggota diberikan tunjangan kehormatan setiap bulan dan biaya perjalanan dinas yang besarannya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 3

(1)Besaran tunjangan kehormatan ketua, wakil ketua dan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(2)Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat pada setiap tahun anggaran berkenaan setelah termuat dalam Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
(3)Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keaktifan melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya.

Pasal 4

Biaya perjalanan dinas bagi ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan setara dengan Eselon III (tiga) Golongan IV.a atau Golongan IV.b yang besarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Pasa 6 Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Honorarium dan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. JDIH Provinsi Sulawesi Barat Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 2 februari 2017 Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd CARLO B. TEWU

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 1 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 2 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd H. ISMAIL ZAINUDDIN Paraf Koordinasi No. Jabatan Paraf & Tanggal

1.Sekretaris Daerah
2.Asisten Bidang Pemerintahan
3.Kepala Sekretariat KIP
4.Plh. Kepala Biro Hukum
5.Kabag. Per- UU/Kasubag. Peny. Raperda dan Rapergub Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, 6 Februari 2017 Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina NIP. : 19750630 200212 1 010

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…