DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Maret 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai ketentuan penetapan Target Penerimaan Perjenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Triwulan sebagai dasar pembayaran insentif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Target Penerimaaan Perjenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Triwulan Sebagai Dasar Pembayaran Insentif; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); JDIH Provinsi Sulawesi Barat
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 56);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 61);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 62); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PERJENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP TRIWULAN SEBAGAI DASAR PEMBAYARAN INSENTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Kepala Instansi adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Dinas/Biro/Kantor lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
5.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara JDIH Provinsi Sulawesi Barat langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
7.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah atau retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah atau retribusi daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak Daerah atau Wajib Retribusi Daerah dan penyetoran, pelaporan serta Pengawasan.
8.Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

KETENTUAN PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PERJENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP TRIWULAN SEBAGAI DASAR PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 2

Ketentuan penetapan Target Penerimaan Perjenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Triwulan sebagai dasar pembayaran insentif diatur sebagai berikut :

a.sampai dengan Triwulan I minimal 15 % ( lima belas per seratus);
b.sampai dengan Triwulan II minimal 40 % ( empat puluh per seratus);
c.sampai dengan Triwulan III minimal 75 % ( tujuh puluh lima per seratus);
d.sampai dengan Triwulan IV minimal 100 % (seratus per seratus).

Pasal 3

(1)Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai minimal 15 % (lima belas persearatus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
(2)Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
(3)Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai minimal 40 %(empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
(4)Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 % (empat puluh perseratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan dan pada awal triwulan III;
(5)Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
(6)Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai minimal 75 % (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
(7)Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai minimal 100 % (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
(8)Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus perseratus) tetapi lebih 75 % (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. ttd BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 10

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…