DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai penetapan indeks "K", penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun, Pembinaan dan Pengawasan terhadap perusahaan kelapa sawit dan pekebun kelapa sawit.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDEKS ”K” DAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4.Kabupaten adalah Kabupatendi lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
5.Dinas Perkebunan adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perkebunan.
6.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
7.Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
8.Pekebun kelapa sawit adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9.Kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit adalah kerjasama usaha antara perusahaanperkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sekitar perusahaan dan atau pekebun kelapa sawit bedasarkan pada azas manfaat, berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat, Serta dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang diketahui oleh Bupati dan atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten.
10.Perusahaan Perkebunan kelapa sawit adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala tertentu yang melakukan kemitraan dengan pekebun kelapa sawit/kelembagaan pekebun kelapa sawit. JDIH Provinsi Sulawesi Barat
11.Kelembagaan pekebun kelapa sawit adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk pekebun kelapa sawit guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun kelapa sawit.
12.Kelompok pekebun kelapa sawit adalah kumpulan pekebun kelapa sawit dalam suatu hamparan yang terkait secara non formal yang bekerja sama atas dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh untuk keberhasilan usaha taninya yang dipimpin oleh seorang ketua.
13.Pekebun kelapa sawit mitra inti plasma adalah pekebun kelapa sawit yang kebunnya dibangunkan oleh perusahaan perkebunan sebagai mitra.
14.Pekebun kelapa sawit swadaya adalah pekebun kelapa sawit yang membangun sendiri usaha perkebunannya.
15.Tandan Buah Segar kelapa sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun kelapa sawit.
16.Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan rendemen inti sawit (PK) adalah berat CPO/PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100%.
17.Indeks “K” adalah Indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun kelapa sawit.
18.Crude Palm Oil yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak kelapa sawit kasar yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit.
19.Palm Kernel yang selanjutnya disingkat PK adalah inti sawit yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit.
20.Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut PKS adalah pabrik yang mengolah TBS milik perusahaan dan mitra.
21.Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kelapa Sawit Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Tim Provinsi adalah Tim yang bertugas menetapkan Indeks K dan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Sulawesi Barat.
22.Assosiasi PetaniKelapa Sawit Indonesia yang selanjutnya disingkat APKASINDO adalah kumpulan dari Petani Kelapa Sawit dan atau gabungan dari Kelompok Pekebun Kelapa Sawit untuk memperjuangkan kepentingan Pekebun Kelapa Sawit.
23.Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut GAPKI adalah kumpulan dari pengusaha kelapa sawit.
24.Izin Usaha Perkebunan untuk Budidayayang selanjutnya disingkatIUP-B adalah Izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
25.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahanselanjutnya disingkatIUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industi pengolahan hasil perkebunan.
26.Izin Usaha Perkebunan selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. JDIH Provinsi Sulawesi Barat

BAB II

TUJUAN, FUNGSI, MAKSUD DAN RUANG LINGKUP Bagian Tujuan

Pasal 2

Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk memberikan perlindungan dan kepastian harga kepada pekebun kelapa sawit akibat adanya perbedaan perlakuan harga pembelian TBS pekebun kelapa sawit oleh PKS dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara PKS yang ada.

Pasal 3

Fungsi Peraturan Gubernur ini adalah untuk pedoman dan acuan oleh Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Sulawesi Barat dalam memproses penetapan indeks “K” dan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun Sulawesi Barat, sehingga di dapat angka dan harga yang wajar dan dapat dikontrol secara transparan.

Pasal 4

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar hukum bagi Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Sulawesi Barat dalam Pelaksanaan Penetapan Indeks “K” dan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

a.penetapan Indeks “K”;
b.penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit produksi pekebun;
c.kemitraan Pengolahan dan Pembelian harga TBS kelapa sawit produksi pekebun;
d.pembinaan;
e.pengawasan; dan
f.sanksi. JDIH Provinsi Sulawesi Barat

BAB III

PENETAPAN INDEKS “K”

Pasal 6

(1)Penetapan Indeks ”K” bulan berjalan, menggunakan data pendukung dua bulan sebelumnya.
(2)Semua PKS yang mengolah TBS mitra harus memasukkan Indeks “K” setiap bulan.
(3)Penetapan Indeks “K” dilakukan satu kali dalam satu bulan.
(4)Penetapan Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui Rapat yang dilaksanakan paling lambat pada tanggal 15 setiap bulan.

Pasal 7

(1)Penetapan indeks ”K” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menggunakan 13 komponen, terdiri dari :
1. a.harga penjualan CPO dan PK (FOB) eksport dan lokal periode sebelumnya termasuk PPn;
2. b.pajak penjualan CPO dan PK ;
3. c.biaya pemasaran CPO dan PK;
4. d.harga CPO dan PK (FOB bersih);
5. e.pengangkutan ke pelabuhan CPO dan PK;
6. f.harga bersih CPO dan PK di pabrik;
7. g.rendemen CPO dan PK;
8. h.harga TBS;
9. i.persentase volume penjualan CPO dan PK;
10. j.harga TBS rata-rata ex pabrik;
11. k.biaya pengolahan;
12. l.penyusutan;
13. m.nilai TBS di pabrik;
(2)Komponen Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

(1)Penetapan indeks ”K” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menggunakan Rumus sebagai berikut : Htbs K = --------------------------------------------- x 100 % (Hcpo x Rcpo) + (Hpk x Rpk) dengan pengertian : JDIH Provinsi Sulawesi Barat Htbs = Nilai TBS di pabrik; Hcpo = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar (harga FOB bersih); Hpk = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit Rcpo = Rendemen minyak sawit kasar Rpk = Rendemen inti sawit
(2)Rumus penetapan indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Tabel Penghitungan indeks “K” sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Mekanisme penetapan Indeks ”K” dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu :
1. a.tahap verifikasi keabsahan dan akurasi data pendukung usulan indeks ”K” yang disampaikan PKS.
2. b.tahap verifikasi keabsahan data pendukung usulan Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan di tingkat Provinsi dan dituangkan dalam Berita Acara serta ditandatangani peserta rapat dan bersifat final.
3. c.tahap penetapan indeks “K” sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Tim Provinsi.
(2)Data pendukung usulan indeks “K” sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, sudah diterima oleh Sekretariat Tim Provinsi paling lambat 2 (dua) hari sebelum Rapat Penetapan Indeks “K” setiap bulan.
(3)Hal-hal yang harus dipatuhi dalam proses penetapan indeks “K” adalah sebagai berikut :
1. a.Indeks ”K” merupakan hasil perhitungan rumus penetapan indeks ”K”;
2. b.harga CPO dan PK (FOB) yang disampaikan perusahaan merupakan harga penjualan CPO dan PK (FOB) Sulawesi Barat termasuk PPn yang dilengkapi dengan bukti jual beli dan invouice CPO dan PK pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya;
3. c.perusahaan menyampaikan data pendukung penetapan indeks ”K” kepada Tim Provinsi paling lambat H-2 sebelum rapat;
4. d.perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan atau PK harus melaporkan secara tertulis yang menyatakan perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK kepada Tim Provinsi, Perusahaan ini wajib menghadiri rapat Tim Provinsi;
5. e.apabila terdapat data yang diragukan oleh Tim Provinsi, maka Tim Provinsi dapat melakukan verifikasi data;
6. f.apabila Tim Provinsi tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut tetap diikut sertakan dalam penetapan indeks ”K” dengan menggunakan indeks ”K” rata-rata perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan.
7. g.perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan atau PK akan tetapi tidak melaporkan atau terlambat melaporkan sampai batas JDIH Provinsi Sulawesi Barat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap melakukan penjulan CPO dan PK sehingga perusahaan tersebut tetap diikut sertakan dalam penetapan indeks K dengan menggunakan indeks K rata- rata perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan dan Tim Provinsi akan melakukan peninjauan ke PKS tersebut, yang biaya Tim ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan.
8. h.Apabila 3 (tiga) kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan data dan atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan, Tim Provinsi akan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan untuk melakukan klarifikasi data, yang biaya Tim ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan;
9. i.perusahaan perkebunan yang wajib ikut serta dalam penetapan indeks ”K” adalah yang memiliki kemitraan usaha perkebunan dan dalam posisi pabrik sudah operasional;
10. j.petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat penetapan indeks ”K” adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan indeks ”K” perusahaan yang bersangkutan;
11. k.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi wajib menyampaikan harga CPO dan PK dunia paling kurang dua kali setiap bulan kepada Tim Provinsi.
12. l.Besarnya indeks ”K” yang digunakan untuk perhitungan harga TBS ditetapkan pada saat dilaksanakan rapat penetapan Harga TBS dan batas minimum nilai indeks yang diperbolehkan adalah 80 %, dan penetapan Indeks ”K” minimum ini akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

Pasal 10

Data yang diperlukan untuk penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun Provinsi Sulawesi Barat adalah :

a.kontrak penjualan CPO dan PK periode dua minggu sebelumnya dan harus sudah dicap dan ditanda tangani oleh pembeli dan penjual.
b.daftar rekapitulasi seluruh penjualan CPO dan PK pada periode dua minggu sebelumnya;
c.harga penjualan CPO dan PK pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya, dan dilengkapi dengan inovouice.
d.Rendemen CPO dan PK berdasarkan umur tanaman.
e.Apabila PKS tidak ada yang memasukkan harga penjualan CPO dan PK, maka Tim Provinsi menetapkan harga CPO dan PK dengan menggunakan harga rata- rata dari tiga tempat (Kantor Pemasaran Bersama, GAPKI, dan Kalimantan) dengan mempertimbangkan biaya transport.

Pasal 11

(1)Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun kelapa sawit Sulawesi Barat dilakukan paling sedikit1 (satu) kali dalam satu bulan.
(2)Penetapan harga TBS kelapa sawit sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Provinsi. JDIH Provinsi Sulawesi Barat
(3)Penetapan harga TBS kelapa sawit paling lambat tanggal 15bulan berjalan.
(4)Penetapan harga TBS menggunakan rumus : H TBS = K (H ms x R ms + H is x R is) dengan pengertian : H TBS : Harga TBS kelapa sawit yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg K : Indek proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam %. H ms : Harga rata-rata minyak sawit (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode dua minggu sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg R ms : Rendemen minyak sawit CPO, dinyatakan dalam persentase (%) H is : Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode dua minggu sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg R is : Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase (%).

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…