DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara dalam pelayanan publik demi mencapai tujuan bersama dengan memperhatikan azas-azas, dan standar dalam memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Provinsi berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang bertujuan untuk mempercepat kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang SALINAN JDIH Provinsi Sulawesi Barat Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaran Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 616);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1609);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, AZAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah :

a.terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
b.terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas- asas pemerintahan dan korporasi yang baik;
c.terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 4

Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.kesamaan hak;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.keprofesionalan; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
f.partisipatif;
g.persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h.keterbukaan;
i.akuntabilitas;
j.fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k.ketepatan waktu; dan
l.kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 5

(1)Ruang Lingkup Pelayanan Publik meliputi :
1. a.pelayanan barang publik;
2. b.pelayanan jasa publik; dan
3. c.pelayanan administratif.
(2)Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pendidikan;
2. b.pengajaran;
3. c.pekerjaan dan usaha;
4. d.tempat tinggal;
5. e.komunikasi dan informasi;
6. f.lingkungan hidup;
7. g.kesehatan;
8. h.jaminan sosial;
9. i.energi;
10. j.perbankan;
11. k.perhubungan;
12. l.sumber daya alam;
13. m.pariwisata; dan
14. n.sektor strategis lainnya.

Pasal 6

(1)Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh Penyelenggara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD dan APBN;
2. b.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh BUMD yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
3. c.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh Penyelenggara yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD, tetapi JDIH Provinsi Sulawesi Barat ketersediaannya menjadi misi Negara/Daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.penyediaan jasa publik yang dilakukan oleh Penyelenggara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD dan APBN;
2. b.penyediaan jasa publik yang dilakukan oleh BUMD Penyelenggara yang modal pendiriannya atau sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
3. c.penyediaan jasa publik yang dilakukan oleh Penyelenggara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD dan APBN;
(3)Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi :
1. a.tindakan administratif yang dilakukan oleh Penyelenggara yang diwajibkan oleh negara atau daerah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlidungan pribadi dan/atau keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga Negara.
2. b.tindakan administratif yang dilakukan oleh Penyelenggara yang diwajibkan oleh negara atau daerah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Pasal 7

(1)Tindakan administratif yang dilakukan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen berupa perizinan dan non perizinan.
(2)Dokumen berupa perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pda ayat
(1)merupakan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang bersifat wewenang atau melimpahkan wewenang kepada OPD lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyelenggara pelayanan meliputi:

a.setiap OPD yang melaksanakan pelayanan publik;
b.koorporasi atau BUMD yang melaksanakan pelayanan publik;
c.lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur yang melaksanakan pelayanan publik; dan
d.badan hukum lain yang dibentuk dengan Peraturan Daerah semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara yang melaksanakan pelayanan publik.

BAB III

SISTEM PELAYANAN TERPADU

Pasal 9

(1)Penyelenggara dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu.
(2)Sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan : JDIH Provinsi Sulawesi Barat
1. a.memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
2. b.mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. c.memperpendek proses pelayanan;
4. d.mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
5. e.memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pasal 10

Sistem pelayanan terpadu dilaksanakan dengan prinsip :

a.keterpaduan;
b.ekonomis;
c.koordinasi;
d.pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
e.akuntabilitas; dan
f.aksesibilitas.

Pasal 11

(1)Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan Standar Pelayanan.
(2)Sistem pelayanan terpadu secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
1. a.sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau
2. b.sistem pelayanan terpadu satu atap.
(3)Sistem pelayanan terpadu secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem pelayanan yang dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…