DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai persyaratan penerima penghargaan dan tim penilai terkait pertimbangan terhadap pemberian Penghargaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentangPemberian Penghargaan Bagi YangBerprestasi dan Berjasa di Lingkup PemerintahProvinsi Sulawesi Barat; Menging at : 1 . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 2 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50023); 3 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor SALINAN JDIH Provinsi Sulawesi Barat 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tantang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115); 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 8 . Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26); 9 . Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65); MEMUTUSKAN: Menetap kan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI YANGBERPRESTASI DAN BERJASA DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT. JDIH Provinsi Sulawesi Barat

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernuriniyang dimaksud dengan:

1.Daerah adalahProvinsi Sulawesi Barat
2.Pemerintah Daerah adalahGubernurdanPerangkat Daerah sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahanDaerah.
3.GubernuradalahGubernur Sulawesi Barat.
4.Sekretaris Daerah adalahSekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.SatuanKerjaPerangkat Daerah yang selanjutnyadisingkat SKPD adalahSatuanKerjaPerangkat Daerah di lingkunganPemerintahProvinsi Sulawesi Barat.
6.PenghargaanadalahPengakuanPemerintahDaerahkepadaPNS danpihaktertentuatauperseoranganlainnyaatasprestasidanjasa-jasa.
7.PrestasiadalahHasilKerja yangberkualitasdanterukurdalammelaksanakantugas, berdedikasidanloyalitaskepadaPemerintah Daerah.
8.Penghargaanadalahpenghargaan yang diberikanolehPemerintahProvinsi Sulawesi Barat kepadaPNS danpihaktertentuatauperseoranganlainnyaatasprestasidanjasa-jasanya.
9.PegawaiNegeriSipil yang selanjutnyadisingkatPNS adalahPegawaiNegeriSipilLingkupPemerintahProvinsi Sulawesi Barat.
10.Karyawan/Non PegawaiNegeriSipil yang selanjutnyadisebutNon PNS adalahKaryawan/Pegawai Non PNS yang bekerja diLingkupPemerintahProvinsi Sulawesi.
11.Pihaktertentuatauperseoranganlainnyaadalahmasyarakatataukelompokmasyara kattertentu yang berprestasidanberjasadalampembangunan di Provinsi Sulawesi Barat yang ditentukanoleh Tim Penilai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)PengaturanPemberianpenghargaaninidimaksudkansebagaidasarhukumpemiliha ndanpenetapan PNS danpihaktertentuatauperseoranganlainnya yang berprestasidanberjasa.
(2)PenghargaandiberikankepadaPNS danpihaktertentuatauperseoranganlainnya yang berprestasidanberjasadalambidangtertentu yang bermanfaatbagikemajuan Daerah.
(3)PemberianpenghargaankepadaPNS danpihaktertentuatauperseoranganlainnyaberprestasidanberjasasebagaimanapa daayat (2) bertujuanuntukmeningkatkanmotivasidanprestasi.

Pasal 3

PenghargaansebagaimanadimaksuddalamPasal 2 diberikankepadaPNS danpihaktertentuatauperseoranganlainnya yang berprestasidanberjasa yang telahmemenuhipersyaratan yang ditentukan Tim Penilai. JDIH Provinsi Sulawesi Barat

Pasal 4

Pemberianpenghargaan yang diberikankepadaPNS danpihaktertentuatauperseoranganlainnya yang berprestasidanberjasadisesuaikandengankemampuankeuangan Daerah.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 5

(1)UntukmemperolehPenghargaansebagaimanadimaksuddalamPasal 2, harusmemenuhisyaratmeliputi:
1. a.umum; dan
2. b.khusus.
(2)Syaratumumsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a, terdiriatas :
1. a.bekerjadenganpenuhkesetiaankepadaPancasiladanUndang-UndangDasar 1945, pengabdian, kejujuran, dandisiplin;
2. b.berkelakuanbaik; dan
3. c.setiaterhadapPemerintah Daerah.
(3)Syaratkhusussebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b, ditentukanoleh Tim Penilai.

BAB IV

TIM PENILAI

Pasal 6

(1)Untukmenjaminketelitian, kecermatandanobyektivitasdalammenentukanPNS danpihaktertentuatauperseoranganlainnya yang berprestasidanberjasa, dibentuk Tim Penilaidengansusunankeanggotaanterdiriatas: Pembina, Pengarahdan Tim Pelaksana.
(2)Tim Pelaksanasebagaimanadimaksudpadaayat (1) terdiridariunsur: SKPD/Instansiterkaitdantokohmasyarakat/LSM.
(3)Tim PenilaibertugasmemberikanpenilaiandanpertimbanganterhadappemberianPengh argaansebagaimanadimaksudpadaayat (1) berdasarkankriteria yang ditentukan Tim Penilai.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segalabiaya yang timbulakibatpelaksanaanpemberianpenghargaandibebankanpadaAnggaranPendapat andanBelanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat dansumberlainnya yang sahdantidakmengikat.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…