DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai penanganan perkara litigasi dan non litigasi, tata cara pelaksanaan penanganan perkara pidana, perdata, Tata Usaha Negara, sengketa perkara kewenangan, dan perkara di Badan Peradilan lainnya, serta pembinaan dan pengawasan dalam penanganan perkara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanganan Perkara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4958);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 2 tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah SALINAN JDIH Provinsi Sulawesi Barat diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214); JDIH Provinsi Sulawesi Barat
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5.Biro Hukum Provinsi adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8.Litigasi adalah penyelesaian, permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan. JDIH Provinsi Sulawesi Barat
9.Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan diluar lembaga peradilan.
8.Perkara adalah masalah hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
9.Perkara Pidana adalah proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
10.Perkara Perdata adalah perkara yang berkaitan dengan hak keperdataan yang melibatkan Pemerintah Daerah, dengan pihak lain.
11.Perkara Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul berkaitan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.
12.Uji Materiil adalah pengujian atas materi muatan undang-undang, dan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.
13.Sengketa Kewenangan Lembaga Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Hukum Tata Negara.
14.Perkara Badan Peradilan lainya adalah Perkara yang Penyelesaiannya di luar Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.
15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala Daerah/Gubernur dalam lingkup Pemerintah Daerah, termasuk unit kerja.
16.Unit Kerja adalah Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
17.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat.
18.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Kabupaten/Kota baik dalam wilayah Provinsi maupun di luar wilayah Provinsi.

BAB II

PENANGANAN PERKARA

Pasal 2

(1)Penanganan perkara Pemerintah Daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Biro Hukum Provinsi.
(2)Penanganan perkara di lingkungan Pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Kabupaten.
(3)Biro Hukum Provinsi dalam menangani perkara berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, SKPD serta pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.litigasi; dan
b.non litigasi.

Pasal 4

Perkara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa:

a.uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
c.perkara perdata;
d.perkara pidana;
e.perkara tata usaha Negara;
f.sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
g.perkara di Badan Peradilan Lainnya.

Pasal 5

(1)Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan di tingkat:
1. a.Pengadilan Negeri;
2. b.Pengadilan Tinggi; dan
3. c.Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(4)Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan hanya pada tahap penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pendampingan.
(5)Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan di tingkat:
1. a.Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. b.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
3. c.Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(6)Penanganan perkara di Badan Peradilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dilakukan antara lain pada:
1. a.Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik;
2. b.Ajudikasi;
3. c.Arbitrase;
4. d.Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. e.Peradilan Pajak; dan
6. f.Hubungan Industrial dan lembaga lainnya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Pasal 6

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a.pengaduan hukum;
b.konsultansi hukum; dan
c.penanganan unjuk rasa. JDIH Provinsi Sulawesi Barat

Pasal 7

(1)Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk dapat difasilitasi oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota.
(2)Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk dapat difasilitasi oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota.
(3)Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum daerah Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota kepada pengunjuk rasa.
(4)Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan Unit Kerja Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah dan SKPD terkait.

Pasal 8

(1)Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah provinsi terkait penyelenggaraan pemerintah Kabupaten/Kota, dilakukan oleh Biro Hukum provinsi.
(2)Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh bagian hukum Kabupaten/Kota.
(3)Biro Hukum Provinsi dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Kementerian Dalam Negeri dan SKPD Provinsi terkait.
(4)Bagian Hukum Kabupaten/Kota dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1)Penanganan konsultasi hukum kepada pemerintah daerah provinsi, dilakukan oleh Biro Hukum provinsi.
(2)Penanganan konsultasi hukum kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, dilakukan oleh Bagian Hukum kabupaten/kota.
(3)Biro Hukum pemerintah daerah provinsi dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD provinsi terkait.
(4)Bagian Hukum pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD kabupaten/kota terkait. JDIH Provinsi Sulawesi Barat

Pasal 10

(1)Penanganan unjuk rasa di provinsi dilakukan oleh SKPD provinsi yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Biro Hukum provinsi.
(2)Penanganan unjuk rasa di pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan oleh SKPD kabupaten/kota yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang sampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum kabupaten/kota.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…