DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini di atur tentang penganggaran, penggunaan, serta pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Bersih Dari Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ( Lembaran Negara SALINAN JDIH Provinsi Sulawesi Barat Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. 11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 79); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Barat. JDIH Provinsi Sulawesi Barat
4.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Sulawesi Barat.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Anggaran dan pendapatan belanja daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7.Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, penggunaan, serta pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

(1)Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Rincian Obyek Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
(2)Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas Rp. 250 Milliar (dua ratus lima puluh milliar rupiah) sampai dengan Rp. 500 Milliar (lima ratus milliar rupiah), paling rendah Rp. 1 Milliar (satu milliard rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD.
(3)Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 4

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) oleh Kepala Daerah dan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) oleh Wakil Kepala Daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

(1)Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
(2)Mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
(3)Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : JDIH Provinsi Sulawesi Barat Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 2 Februari 2017 Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd CARLO B. TEWU
1. a.surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
2. b.ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
3. c.rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
4. d.kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernurini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 2 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 2 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd H. ISMAIL ZAINUDDIN Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina NIP. : 19750630 200212 1 010

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…