DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pembentukan, tugas, fungsi peran dan susunan kepengurusan Dewan Pendidikan, pemilihan, penetapan dan pemberhentian Anggota Dewan Pendidikan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
3.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
4.Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, PERAN DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pasal 2

JDIH Provinsi Sulawesi Barat

(1)Dewan Pendidikan Provinsi sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
(2)Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsinya bersifat mandiri dan profesional.
(3)Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Mamuju.

Pasal 3

(1)Anggota Dewan Pendidikan Provinsi berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang, yang terdiri atas tokoh yang berasal dari :
1. a.pakar pendidikan;
2. b.penyelenggara pendidikan;
3. c.pengusaha;
4. d.organisasi profesi;
5. e.pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
6. f.pendidikan bertaraf nasional;;
7. g.pendidikan berbasis keunggulan lokal;dan/atau
8. h.organisasi sosial kemasyarakatan.
(2)Anggota Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara.
(3)Rekrutmen calon Anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
(4)Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan Provinsi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(5)Anggota Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdomisili di Ibukota Provinsi yaitu Mamuju.

Pasal 4

(1)Dewan Pendidikan Provinsi mempunyai tugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
(2)Dewan Pendidikan Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada masyarakat melalui media cetak, elektonik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis pertanggungjawaban publik. JDIH Provinsi Sulawesi Barat

Pasal 5

(1)Dewan Pendidikan Provinsi menyelenggarakan fungsi peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di tingkat Provinsi.
(2)Dewan Pendidikan Provinsi menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri dan profesional.

Pasal 6

Dewan Pendidikan berperan sebagai :

a.memberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
b.pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
c.pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
d.mediator antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Pasal 7

(1)Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan Provinsi terdiri atas :
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua
3. c.sekretaris;
4. d.wakil sekretaris
5. e.bendahara; dan
6. f.bidang-bidang.
(2)Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara. JDIH Provinsi Sulawesi Barat

BAB III

PEMILIHAN, PENETAPAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

(1)Gubernur membentuk Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan kepada Gubernur paling banyak 26 (dua puluh enam) orang calon anggota Dewan Pendidikan Provinsi setelah mendapatkan usulan dari :
1. a.Organisasi profesi pendidik;
2. b.Organisasi profesi lain; atau
3. c.Organisasi kemasyarakatan.
(3)Gubernur memilih anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

(1)Gubernur menetapkan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi sebanyak 13 (tiga belas) orang berdasarkan Usulan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(2)Penetapan anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)Anggota Dewan Pendidikan Provinsi diberhentikan apabila :
1. a.masa jabatannya berakhir
2. b.mengundurkan diri;
3. c.meninggal dunia;
4. d.tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
5. e.dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2)Dalam hal Anggota Dewan Pendidikan Provinsi diberhentikan antar waktu karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Ketua Dewan Pendidikan mengajukan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Pendidikan yang diambil dari hasil seleksi berdasarkan musyawarah dan mufakat Dewan Pendidikan Provinsi Kepada Gubernur.
(3)Penggantian Anggota Dewan Pendidikan Provinsi antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari hasil seleksi berdasarkan musyawarah dan mufakat Dewan Pendidikan Provinsi dan diajukan oleh Ketua Dewan JDIH Provinsi Sulawesi Barat Pendidikan Provinsi Kepada Gubernur untuk ditetapkan.
(4)Masa jabatan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melanjutkan sisa masa jabatan anggota Dewan Pendidikan Provinsi yang digantikan.
(5)Anggota Dewan Pendidikan Provinsi yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pesangon.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 11

(1)Untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Dewan Pendidikan Provinsi, dibentuk Sekretariat Dewan Pendidikan Provinsi yang berkedudukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau ditempat lain yang ditunjuk.
(2)Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…