DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 21 Tahun 2017

Nomor: 21
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tugas, kedudukan, dan wewenang Lembaga Kehumasan, ruang lingkup tugas Pejabat Kehumasan, mekanisme penyampaian keluhan masyarakat, dan mekanisme penyebarluasan informasi di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 44 huruf b Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat, perlu memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas di bidang kehumasan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir SALINAN JDIH Provinsi Sulawesi Barat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887);
9.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12.Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sususan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- JDIH Provinsi Sulawesi Barat undangan bagi setiap Warga Negara dan penduduk ataa barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7.Hubungan Masyarakat Pemerintah yang selanjutnya disebut Humas Pemerintah adalah aktivitas lembaga dan atau individu penyelenggara pemerintahan, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya.
8.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
9.Penyebarluasan informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media, baik melalui media cetak, media elektronik, median on-line dan berbagai media lainnya.
10.Lembaga Kehumasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Lembaga Kehumasan adalah Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan fungsi manajemen kehumasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
11.Juru Bicara Gubernur dan Juru Bicara Pemerintah Provinsi adalah Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
12.Pejabat Kehumasan adalah Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang melaksanakan tugas-tugas kehumasan.
13.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
14.Pengelolaan keluhan masyarakat adalah kegiatan penganganan keluhan masyarakat sesuai mekanisme dan tata cara pengelolaan keluhan yang diatur dalam peraturan ini.
15.Keluhan masyarakat adalah penyampaian keluhan oleh masyarakat kepada Gubernur mengenai pelayanan publik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau penyampaian saran atau pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

TUGAS, KEDUDUKAN DAN WEWENANG LEMBAGA KEHUMASAN

Pasal 2

Biro Humas dan Protokol sebagai Lembaga Kehumasan melaksanakan tugas kehumasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 3

(1)Lembaga Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :
1. a.memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah;
2. b.mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, proporsional dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat;
3. c.menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah secara lengkap, utuh, tepat dan benar kepada masyarakat.
4. d.memberikan pemahaman kesamaan visi, misi dan persepsi antara masyarakat dan pemerintah;
5. e.menyiapkan sarana yang dapat dipergunakan masyarakat untuk menyampaikan masukan baik di media cetak, media online maupun media elektronik;
6. f.menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
7. g.mengelola masukan masyarakat atau para pihak dengan menyampaikan kepada Gubernur atau Pimpinan lainnya untuk ditanggapi segera.
(2)Lembaga Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai sarana komunikasi pemerintah kepada masyarakat dan atau sebaliknya.

Pasal 4

(1)Kepala Biro Humas dan Protokol Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat selaku Pejabat Kehumasan di lingkungan Pemerintah Provinsi bertindak sebagai juru bicara Gubernur dan Pemerintah Provinsi;
(2)Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 5

Pejabat Kehumasan secara fungsional dapat berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal :

a.meminta pendapat mengenai rencana penyampaian informasi tertentu;
b.meminta arahan dan penjelasan untuk mengetahui latar belakang pengambilan kebijakan, keputusan dan tindakan pimpinan yang dianggap perlu; dan
c.menyampaikan laporan tentang masukan dari masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diikutsertakan dalam rapat pembahasan dan perumusan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

Pejabat Kehumasan Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang :

a.mencari, mengolah dan menganalisa informasi;
b.menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan strategis kehumasan untuk menigkatkan citra pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab;
c.memberikan informasi kebijakan;
d.menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintahan, politik, pembangunan dan kemasyarakatan;
e.menanggapi berita dan pendapat publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
f.mengelola sarana konvensional dan teknologi informasi untuk penyebarluasan informasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup tugas Pejabat Kehumasan meliputi:

a.manajemen hubungan masyarakat;
b.hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga;
c.pengembangan analisa media dan informasi;
d.manajemen komunikasi krisis;
e.analisa pemberitaan media massa;
f.tata kelola infrastruktur kehumasan;
g.konsultasi publik;
h.pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi;
i.pengawasan penyelenggaraan kehumasan; dan JDIH Provinsi Sulawesi Barat
j.evaluasi penyelenggaraan kehumasan.

Pasal 9

(1)Manajemen hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan :
1. a.fungsi manajemen kehumasan untuk menilai sikap dan opini publik;
2. b.identifikasi kebijaksanaan dan tata cara organisasi; dan
3. c.perencanaan kebijakan, program dan kegiatan komunikasi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publik.
(2)Manajemen hubungan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.mencari, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi;
2. b.menyusun program dan kegiatan kehumasan;
3. c.merencanakan dan menyusun anggaran kehumasan;
4. d.membuat standar operasional dan prosedur humas;
5. e.merencanakan dan mengusulkan pengadaan infrastruktur penunjang tugas kehumasan;
6. f.meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia di bidang kehumasan;
7. g.membentuk pusat pengelolaan informasi dan dokumentasi;
8. h.menyebarluaskan informasi; dan
9. i.melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehumasan.

Pasal 10

(1)Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan dengan membangun hubungan koordinatif dan konsultatif dengan praktisi kehumasan unit atau satuan kerja, atau instansi lainnya atau organisasi perangkat daerah lainnya, juga dengan media massa dan lembaga masyarakat lainnya;
(2)Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
1. a.menjalin hubungan kerja dengan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
2. b.dengan organisasi perangkat daerah lainnya melalui peningkatan kapasitas staf yang secara fungsional diberi tugas penyebarluasan informasi;
3. c.menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan praktisi kehumasan pada instansi lainnya melalui forum koordinasi kehumasan;
4. d.menjalin hubungan dengan media;
5. e.memetakan dan monitoring media massa;
6. f.menyusun data dan informasi lembaga dan organisasi mitra;
7. g.melakukan komunikasi persuasif dan negosiasi;
8. h.memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakat;
9. i.melaksanakan hubungan kemitraan dengan pihak swasta;
10. j.melaksanakan forum diskusi;
11. k.memberikan hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberitaan media massa;
12. l.melaksanakan program kemanusiaan; dan
13. m.menyelenggarakan dan mengikuti pameran.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…