DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 23 Tahun 2016

Nomor: 23
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai kelembagaan organisasi JDIH, Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH OPD dan kabupaten/kota.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumen Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah SALINAN JDIH Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI SULAWESI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Kabupaten/kota adalah di Sulawesi Barat.
5.Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7.Jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8.Dokumen hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9.Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum. 10.Sistem informasi hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan. 11.Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum. 12.Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

JDIH Provinsi Sulawesi Barat Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu melalui sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegritasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota;
b.Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
c.Mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat JDIH dan anggota JDIH serta antar anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan JDIH, meliputi :

a.Kelembagaan JDIH;
b.Pengelolaan JDIH; dan
c.Pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan organisasi JDIH, terdiri dari :
1. a.Pusat JDIH;
2. b.Anggota JDIH.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Biro Hukum.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
1. a.OPD; dan
2. b.Bagian Hukum di Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
2. b.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
3. c.pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum;
4. d.penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional dan anggota JDIH;
5. e.pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
6. f.pembinaan sumberdaya manusia pengelola JDIH; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
7. g.penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH; dan
8. h.pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

Pasal 7

(1)Anggota JDIH mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH mempunyai fungsi :
1. a.Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
2. b.Penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIH;
3. c.Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
4. d.Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola JDIH di lingkungannya; dan
5. e.Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Pengelola JDIH pemerintah daerah berkedudukan di Biro Hukum.
(2)Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:
1. a.Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan
2. b.Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

(1)Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap :
1. a.Informasi hukum; dan
2. b.Informasi hukum lainnya.
(2)Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit :
1. a.Ketetapan MPR;
2. b.Undang-Undang;
3. c.Peraturan Pemerintah;
4. d.Peraturan Presiden;
5. e.Peraturan Menteri;
6. f.Keputusan Menteri
7. g.Peraturan Daerah;
8. h.Peraturan Gubernur;
9. i.Peraturan Bersama Gubernur; dan
10. j.Peraturan DPRD Provinsi.

Pasal 10

Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 (2) huruf b, memuat paling sedikit :

a.Putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
b.Putusan Mahkamah Konstitusi; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
c.Surat Edaran Menteri;
d.Klarifikasi Peraturan Daerah;
e.Rancangan Produk Hukum;
f.Artikel Hukum; dan
g.Surat Edaran Gubernur.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…