DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 25 Tahun 2016

Nomor: 25
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai sumber dan penyertaan modal, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH JDIH Provinsi Sulawesi Barat PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah DaerahProvinsi Sulawesi Barat.
2.PemerintahProvinsiadalahPemerintahProvinsi Sulawesi Barat.
3.GubernuradalahGubernur Sulawesi Barat.
4.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnyadisebut PT. Bank SULSELBAR adalahBadan Usaha MilikPemerintahProvinsi Sulawesi Selatan danKabupaten/Kota di wilayahnyasertaPemerintahProvinsi Sulawesi Barat danKabupaten/Kota di wilayahnya, yang berbentuk Perseroan Terbatas.
5.Perseroan Terbatas, yang selanjutnyadisebut Perseroan, adalahbadanhukum yang merupakanpersekutuan modal, didirikanberdasarkanperjanjian, melakukankegiatanusahadengan modal dasar yang seluruhnyaterbagidalamsahamdanmemenuhipersyaratan yang ditetapkandalamUndang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassertaperaturanpelaksanaannya.
6.Organ Perseroan adalahRapatUmumPemegangSaham, Direksi, danKomisaris.
7.RapatUmumPemegangSaham, yang selanjutnyadisebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyaiwewenang yang tidakdiberikankepadaDireksiatauDewanKomisarisdalambatas yang ditentukandalamUndang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8.DireksiadalahDireksi PT. Bank SULSELBAR.
9.DewanKomisarisadalahDewanKomisaris PT. Bank SULSELBAR.
10.PemegangSahamadalahPemerintahProvinsi Sulawesi Selatan, PemerintahProvinsi Sulawesi Barat, PemerintahKabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Selatan danPemerintahKabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Barat, orang ataubadan yang menyertakansahamnyadalam PT. Bank SULSELBAR.
11.Modal Daerah adalahkekayaandaerah (yang tidakdipisahkan) baikberwujuduangmaupunbarang yang dapatdinilaidenganuangsepertitanah, bangunan, mesin-mesin, surat-suratberharga, fasilitasdanhak-haklainnya.
12.Penyertaan Modal adalahpemisahankekayaandaerahdariAnggaranPendapatandanBelanja Daerah atausumberlainuntukdijadikansebagai modal PT. Bank SULSELBAR dandikelolasecarakorporasi, denganprinsipsalingmenguntungkan.

(1)Penyertaan Modal PemerintahProvinsi Sulawesi Barat kepada PT. Bank SULSELBAR sebesarRp. 10.000.000.000,00 (sepuluhmilyar rupiah) yang JDIH Provinsi Sulawesi Barat ditetapkandenganPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2011tentang Penyertaan Modal PemerintahProvnsi Sulawesi Barat kepada PT. Bank SULSELBAR.
(2)DenganPeraturanGubernuriniPemerintahProvinsi Sulawesi BaratmelakukanPenambahanPenyertaan Modal kepada PT. Bank SULSELBAR sebesarRp. 30.000.000.000,00 (tigapuluhmilyar rupiah).
(3)BesarnyajumlahPenyertaan Modal kepada PT. Bank SULSELBAR sebagaimanadimaksudpadaayat (1) danayat (2) sebesarRp. 40.000.000.000,00 (empatpuluhmilyar rupiah).

BAB II

SUMBER DAN PENYERTAAN MODAL Pasal 2

Pasal 3

(1)PemerintahProvinsi Sulawesi Barat selakupemegangsahammelakukanPenambahanpenyertaan modal pada PT. Bank SULSELBAR dalambentuksaham yang besarannyaRp. 30.000.000.000,00 (tigapuluhmilyar rupiah).
(2)PenambahanPenyertaan Modal sebagaimanadimaksudpadaayat (1) disetordalam 3 (tiga) tahapdandimulaipadaTahunAnggaran 2017, yaitu :
1. a.tahun 2017 sebesarRp. 8.000.000.000,00 (delapanmilyar rupiah);
2. b.tahun 2018 sebesarRp. 10.000.000.000,00 (sepuluhmilyar rupiah);
3. c.tahun 2019 sebesarRp. 12.000.000.000,00 (duabelasmilyar rupiah).
(1)PenambahanPenyertaan Modal kepada PT. Bank SULSELBAR ditetapkandalamAnggaranPendapatandanBelanja Daerah (APBD) tahunanggaranberkenaan.
(2)PenambahanPenyertaan Modal dalam 1 (satu) tahunanggaranmenjadipengeluaranPembiayaanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah dalamtahunanggaranberkenan.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN dan PENATAUSAHAAN Pasal 4

Pasal 5

Pelaksanaananggaran PenambahanPenyertaan Modal kepada PT. Bank SULSELBAR berdasarkan AnggaranPendapatandanBelanja Daerah (APBD).

Pasal 6

PencairandanaPenyertaan Modal sebagaimanadimaksuddalamPasal3ayat (2), dilakukandengancarapemindahbukuandariKasUmum Daerah padakoderekeningPengeluaranJenisPenyertaan Modal kePT. Bank SULSELBARpaling lambatpadaBulanMaretTahunberkenaan.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 7 JDIH Provinsi Sulawesi Barat Pengelolaan modal yang disetorolehPemerintah Daerah kepada PT. BANK SULSELBAR wajibdikelolasecara professional danproporsionalsehinggadapatmemberikanmanfaat yang sebesar- besarnyabaikkepadaPemerintah Daerah maupunkepadamasyarakat Sulawesi Barat.

Pasal 8

(1)Pengelolaan modal yang disetorsebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat (1), sepenuhnyamenjaditanggungjawab PT. Bank SULSELBAR dandikelolaberdasarkanprinsip-prinsippengelolaankeuangan yang efektif, efesien, transparandanakuntabel.
(2)Pertanggungjawabanpengelolaan modal yang disetorsebagaimanadimaksudpadaayat (1) disampaikankepadaGubernursesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

(1)Direksi PT. BANK SULSELBAR wajibmelaporkanrealisasipenyertaan modal daerahkepadaGubernurmelaluiSekretaris Daerah yang terdiridarilaporantriwulan, semesterandantahunansebagaibahanevaluasidanbahanpertanggungjawabantahu nanGubernuratasPelaksanaan APBD.
(2)Selainlaporansebagaimanadimaksudpadaayat (1), PT. BANK SULSELBARsetiaptahunwajibmenyampaikanlaporanpertanggungjawabanberupai khtisarRealisasiKinerjadanLaporanKeuanganPT. BANK SULSELBAR kepadaGubernur.

Pasal 10

PeraturanGubernurinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturanGubernurdenganpenempatannyadalamBeri taDaerah Provinsi Sulawesi Barat. Ditetapkan di Mamuju Padatanggal 31 Agustus 2016 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. ANWAR ADNAN SALEH

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…