DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pembentukan dan kedudukan organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, susunan organisasi, tata kerja dalam organisasi, serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
c.bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Bakorluh dalam peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); JDIH Provinsi Sulawesi Barat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 48); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI BARAT. JDIH Provinsi Sulawesi Barat

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Badan Daerah adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulwaesi Barat.
5.Kepala Badan adalah Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulwaesi Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Adalah Unit Pelaksana teknis pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat yang melaksanakan tugas dibidang Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.
7.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.
8.Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.
9.Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

1.Dengan peraturan ini dibentuk UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.
2.Dengan peraturan ini Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat berkedudukan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. JDIH Provinsi Sulawesi Barat

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 3

(1)BPPP Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat merupakan Unsur Pelaksana Tekhnis Daerah yang mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAKORLUH) di bidang Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Aparatur Penyuluh dan non Aparatur (Pelaku Utama dan Pelaku Agribisnis lainnya).
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT- BPPPP mempunyai fungsi;
1. a.merumuskan kebijakan Peningkatan kapasitas Aparatur Penyuluh dan non Aparatur (Pelaku Utama);
2. b.menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan teknis dan non teknis bagi Aparatur Penyuluh;
3. c.menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan teknis bagi Non Aparatur (Pelaku Utama dan Pelaku Agribisnis lainnya);
4. d.menyelenggarakan pelayanan urusan umum dan administrasi kepegawaian
5. e.menyediakan fasilitasi penyelenggaraan pendidkan dan pelatihan yang refresentatif;
6. f.menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, fasilitasi dan bimbingan dibidang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
7. g.menyelenggarakan koordinasi dengan Daerah Daerah terkait.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPT BPPP terdiri atas:
1. a.kepala;
2. b.sub bagian tata usaha;
3. c.seksi penyelenggara pendidikan dan pelatihan aparatur; dan
4. d.seksi penyelenggara pelatihan non aparatur.
(2)Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. JDIH Provinsi Sulawesi Barat

BAB V

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Pasal 5

(1)Kepala UPT-BPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijaksanaan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis dalam penyelenggaraan kegiatan perbenihan, pengkajian teknologi dan proteksi tanaman Provinsi Sulawesi Barat.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT-BPPP mempunyai Fungsi:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
2. b.pelaksanaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
3. c.pengelolaan keuangan;
4. d.mengoordinasikan dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
5. e.pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan;
6. f.pelaksanaan tugas kedaerahan lain sesuai dengan Bidang tugasnya.
(3)Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana UPT-BPPP sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehinggga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. c.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan;
4. d.membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Daerah untuk menghindari kesalahan;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.mengoordinasikan, menyusun rencana dan Program UPT-BPPP;
7. g.melaksanakan kebijakan dan standar teknis dibidang penyelengaraan pelatihan;
8. h.mengembangkan metode penyelenggaraan pelatihan;
9. i.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
10. j.melakukan urusan ketatausahaan UPT-BPPP;
11. k.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPT-BPPP dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
12. l.melaksanakan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. JDIH Provinsi Sulawesi Barat

Pasal 6

(1)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pengukuran kinerja lingkup UPT-BPPP serta menyusun laporan.
(2)Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana sekretariat dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan;
2. b.melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
3. c.melakukan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
4. d.melaksanakan urusan penyusunan laporan organisasi UPT-BPPP;
5. e.melaksanakan penatausahaan keuangan;
6. f.melakukan urusan dokumentasi perkantoran;
7. g.menyusun laporan perkembangan kinerja UPT- BPPP;
8. h.melaksanakan tugas kedaerah lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

(1)Seksi penyelenggara pelatihan aparatur dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT-BPPP dalam hal perencanaan, pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi dibidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparat penyuluh;
(2)Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
1. a.melaksanakan kegiatan perencanaan seksi;
2. b.melaksanakan perencanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparaur penyuluh;
3. c.melaksanakan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur penyuluh;
4. d.melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur penyuluh;
5. e.melaksanakan perencanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
6. f.melaksanakan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
7. g.melaksanakan tugas kedaerah yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya demi kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

(1)Seksi Penyelenggara pelatihan non aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT-BPPP dalam hal perencanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi dibidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan non aparatur (pelaku utama dan pelaku agribisnis lainnya).
(2)Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
1. a.melaksanakan kegiatan perencanaan seksi;
2. b.melaksanakan perencanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi non aparatur;
3. c.melaksanakan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi non aparatur;
4. d.melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi non aparatur;
5. e.melaksanakan perencanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
6. f.melaksanakan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan;
7. g.melaksanakan tugas kedaerah yang yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya demi kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Kepala UPT-BPPP dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT-BPPP, Kepala Sub Bagian tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi lain diluar UPT-BPPP yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

Pasal 10

(1)Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT-BPPP wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala ke atasannya tepat waktu.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…