DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 41 Tahun 2016

Nomor: 41
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai maksud dan tujuan pengaturan, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik serta pembinaan Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Pengutamaan adalah perbuatan mengutamakan atau menganggap lebih penting.
5.Penggunaan Bahasa Indonesia adalah perbuatan menggunakan Bahasa Indonesia.
6.Ruang Publik adalah wilayah umum.
7.Bahasa Indonesia adalah bahasa negara yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik adalah agar pengguna bahasa lebih mengutamakan penggunaan Bahasa Indonesia dalam penamaan geografi, penamaan papan nama instansi pemerintah dan swasta serta penulisan infomasi pelayanan publik. JDIH Provinsi Sulawesi Barat

BAB III

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK

Pasal 4

(1)Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Sulawesi Barat.
(2)Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk penamaan papan nama instansi pemerintah dan swasta, meliputi:
1. a.nama bangunan atau gedung;
2. b.nama jalan;
3. c.nama permukiman;
4. d.nama perkantoran;
5. e.nama kompleks perdagangan;
6. f.nama lembaga usaha, hotel, dan rumah makan; serta
7. g.organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
(3)Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk informasi pelayanan umum, meliputi:
1. a.rambu umum;
2. b.penunjuk jalan;
3. c.fasilitas umum;
4. d.spanduk;
5. e.pamflet;
6. f.brosur; dan
7. g.alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.
(4)Penamaan papan nama instansi pemerintah dan swasta serta informasi pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing dengan mengutamakan/mendahulukan penggunaan bahasa Indonesia.
(5)Penamaan papan nama instansi pemerintah dan swasta serta informasi pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.
(1)Gubernur dan Instansi terkait melakukan pembinaan Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 5

Pasal 6

(1)Gubernur melakukan pengawasan Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik.
(2)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerahdan/atau instansi teknis terkait.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk peringatan dan penertiban.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…