DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 44 Tahun 2016

Nomor: 44
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai ruang lingkup manajemen kerja sama operasional swakelola kegiatan uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan pada UPTDPSADL-PM, dan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam Pergub.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentangManajemen Kerja Sama Operasional Swakelola Kegiatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Pengujian Material Kegiatan Uji Mutu dan Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, SALINAN JDIH Provinsi Sulawesi Barat Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-UndangNomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJ asa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 54);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Uji Mutu Bahan Bangunan, Konstruksi Bangunan dan Standarisasi Tata Bangunan/Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 3, TambahanLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 74); JDIH Provinsi Sulawesi Barat MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANGMANAJEMEN KERJA SAMA OPERASIONAL SWAKELOLA KEGIATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LOKAL DAN PENGUJIAN MATERIAL KEGIATAN UJI MUTU DAN STANDARDISASI TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Sulawesi Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Pengujian Material yang disingkat UPTDPSDAL-PM adalah laboratorium Unit Pelaksana Teknis Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat yang melaksanakan sebagian tugas di bidang adiminitrasi retribusi, teknis operasional standardisasi tata bangunan/lingkungan dan pengujian pengembangan sumber daya lokal dan pengujian material di wilayah kerja kabupaten/kota se- Provinsi Sulawesi Barat.
7.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untukmemperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/SatuanKerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnyadimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannyaseluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
8.Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan kegiatan anggota serta sumber daya lainnya untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan.
9.Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
10.Prosedur Penyusunan Rencana Umum Kerja Sama Operasional Swakelola Kegatan adalah tata cara perumusan kegiaran persiapan kerja sama operasional swakelola kegiatan yang dimulai dari pengidentifikasian kebutuhan kerja sama operasional sampai dengan diumumkannya rencana umum kerja sama operasional swakelola kegiatan yang akan dilakukan. JDIH Provinsi Sulawesi Barat
11.Prosedur Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama Operasional Swakelola Kegiatan adalah tata cara perumusan kegiatan persiapan kerjasama operasional kegiatan swakelola yang dimulai dari penjelasan atas rencana umum kerjasama kegiatan swakelola yang telah disiapkan.
12.Standar Biaya Masukan Pengendalian Uji Mutu dan Standardisasi Tata Bangunan lingkungan yang selanjutnya disingkat SBM adalahAcuan Biaya kerjasama operasional Swakelola kegiatan UPTD PSDAL-PM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Manajemen kerja sama operasional swakelola kegiatan uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan pada UPTDPSADL-PM meliputi:
1. a.manajemen perencanaan kerjasama operasional swakelola kegiatan;
2. b.manajemen pelaksanaan swakelola kegiatan yang dikerjasamakan dengan masyarakat;
3. c.manajemen pegawasan swakelola kegiatan yang dikerjasamakan dengan masyarakat;
4. d.manajemen pelaporan swakelola kegiatan yang dikerjasamakan dengan masyarakat;
5. e.manajemen penyerahan dan pertanggung jawaban swakelola kegiatan yang dikerjasamakan dengan masyarakat.
(2)Kerja sama operasional swakelola kegiatan dilakukan apabila dalam pekerjaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat atau untuk kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya.
(3)Manajemen kerja sama operasional swakelola kegiatan uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan diselenggarakan oleh UPTDPSDAL-PM.

BAB III

PELAKSANAAN MANAJEMEN KERJA SAMA OPERASIONAL SWAKELOLA KEGIATAN

Pasal 3

(1)Kerja sama operasional swakelola kegiatan uji mutu dan standarisasi tata bangunan/lingkungan yang diselenggarakan oleh UPTDPSDAL-PM dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perencanaan atas kegiatan yang akan dikerjasamakan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. a.Kepala Dinas PUPR membentuk tim pelaksana swakelola kegiatan yang dikerjasamakan dengan masyarakat pada UPTD PSDAL-PM;
2. b.Kepala Dinas PUPR membentuk struktur organisasi tim pelaksana swakelola yang dikerjasamakan dengan masyarakat;
3. c.tim pelaksana swakelola menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan swakelola yang dikerjasamakan dengan pihak masyarakat; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
4. d.tim pelaksana swakelola menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan Swakelola (POKS) yang dikerjasamakan dengan pihak masyarakat;
5. e.tim pelaksana swakelola menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan kerja sama operasional swakelola kegiatan uji mutu dan standarisasi tata bangunan/lingkungan dengan berpedoman kepada POKS;
6. f.tim pelaksana swakelola membuat gambar/struktur/skema rencana kerja untuk kerja sama operasional swakelola kegiatan uji mutu dan jasa konstruksi;
7. g.tim pelaksana swakelola menyusun syarat/spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang akan dikerjasamakan dengan pihak masyarakat;
8. h.tim pelaksana swakelola menyusun jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan; dan
9. i.tim pelaksana swakelola menyusun rincian biaya pekerjaan.
(2)Perencanaan kerja sama operasional swakelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh UPTDPSDAL-PM dalam melakukan kegiatan swakelola yang dikerjasamakan dengan pihak masyarakat terhadap kegiatan uji mutu dan standarisasi tata bangunan/lingkungan.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan kegiatan swakelola dalam lingkup UPTDPSDAL-PM yang dikerjasamakan dengan masyarakat dilaksanakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
(2)Pelaksanaan swakelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
1. a.tim pelaksana swakelola kegiatan kerjasama operasional uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat;
2. b.tim pelaksana swakelola kegiatan kerjasama operasional uji mutu dan standardisasi tata bangunan/lingkungan menyampaikan rencana kegiatan swakelola yang akan dikerjasamakan kepada masyarakat calon pelaksana kegiatan, termasuk menyampaikan dan menjelaskan Term Of Reference(TOR);
3. c.pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menyampaikan surat permintaan kepada calon mitra kerjasama operasional untuk menyampaikan penawaran harga/biaya kegiatan swakelola yang akan dikerjasamakan;
4. d.calon mitra kerjasama operasional kegiatan swakelola menyampaikan surat penawaran harga/biaya kegiatan dengan melampirkan dokumen penawaran beserta rencana anggaran dan biaya;
5. e.pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan calon mitra kerjasama operasional swakelola kegiatan melakukan negosiasi harga/biaya dan hasil negosiasi dibuatkan berita acara hasil negosiasi harga/biaya; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
6. f.penandatanganan perjanjian kerja sama operasional antara pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan mitra kerjasama operasional kegiatan swakelola;
7. g.pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) kepada mitra kerjasama operasional swakelola kegiatan;
8. h.pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pembayaran uang muka atau termin yang diperjanjikan kepada mitra kerjasama operasional;dan
9. i.mitra kerjasama operasional swakelola kegiatan melaksanakan kegiatan yang diperjanjikan.
(3)Pelaksanaan kerja sama operasional swakelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh UPTDPSDAL-PM dalam melaksanakan kegiatan swakelola yang dikerjasamakan dengan pihak masyarakat terhadap kegiatan uji mutu dan standarisasi tata bangunan/lingkungan. BagianKe tiga Pegawasan KerjaSama Operasional Swakelola

Pasal 5

(1)Tim pelaksana kegiatan swakelola yang dikerjasamakan dengan mitra kerjasama operasional swakelola kegiatan melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh mitra kerjasama operasional.
(2)Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh mitra kerjasama operasional meliputi:
1. a.pengawasan teknis;
2. b.pengawasan administrasi;
3. c.pengawasan keuangan; dan
4. d.pengawasan barang/jasa hasil pekerjaan yang dikerjasamakan.
(3)Tim pelaksana kegiatan swakelola yang dikerjasamakan dengan mitra kerjasama operasional melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan.
(4)Hasil evaluasi hasil pekerjaan digunakan sebagai dasar untuk pembayaran sisa anggaran (termin) selanjutnya.
(5)Apabila hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh mitra kerjasama operasional tidak sesuai dengan syarat yang diperjanjikan, maka pembayaran termin selanjutnya tidak dapat dilakukan.
(6)Atas penolakan hasil pekerjaan mitra kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka tim pelaksana kegiatan swakelola memberikan kesempatan kepada mitra kerjasama operasional untuk melakukan perbaikan hasil pekerjaan sesuai dengan syarat yang diperjanjikan.
(7)Apabila perbaikan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilakukan, maka penyelesaian perselisihan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BagianKeempat Pelaporan KerjaSama Operasional Swakelola JDIH Provinsi Sulawesi Barat

Pasal 6

(1)Tim pelaksana swakelola membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh mitra kerja sama operasional swakelola kegiatan kepada pengguna anggaran.
(2)Laporan kemajuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan atas pekerjaan swakelola yang dikerjasamakan dengan mitra kerjasama operasional kepada pengguna anggaran.
(3)Tim pelaksana swakelola membuat laporan kemajuan realisasi non fisik atas pekerjaan yang dikerjasamakan dengan pihak mitra kerjasama operasional kepada pengguna anggaran.
(4)Tim pelaksana swakelola mengambil dokumentasi pekerjaan atas pekerjaan swakelola yang dikerjasamakan dengan pihak mitra kerjasama operasional. BagianKelima Penyerahandan Pertanggungjawaban Kegiatan KerjaSama Operasional Swakelola

Pasal 7

(1)Mitra kerjasama operasional kegiatan swakelola menyampaikan laporan hasil kegiatan yang dilakukan kepada tim pelaksana swakelola UPTDPSDAL-PM.
(2)Tim pelaksana swakelola UPTDPSDAL-PM melakukan evaluasi dan pemeriksaan atas laporan hasil kegiatan yang diterima dari mitra kerjasama operasional.
(3)Hasil evaluasi dan pemeriksaan laporan kegiatan yang dilakukan oleh mitra kerjasama operasional dibuatkan berita acara hasil evaluasi dan pemeriksaan.
(4)Tim pelaksana swakelola melaporkan dan menyampaikan dokumen administrasi penyerahan dan pertanggungjawaban kegiatan kerjasama operasional swakelola kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
(5)Pelaksanaan pembayaran sisa anggaran/biaya pekerjaan dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi pertanggungjawaban keuangan telah diterima oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

BAB IV

SANKSI

Pasal 8

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 akan dikenakan sanksi administrasi.
(2)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan; dan
3. c.pencabutan. JDIH Provinsi Sulawesi Barat
(3)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
(4)Terhadap mitra kerja sama operasional swakelola yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pembekuan.
(5)Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan untuk jangka waktu 2 (dua) bulan.
(6)Pengenaan sanksi administrasi terhadap mitra kerja sama operasional swakelola dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan swakelola yang dikerjasamakan dengan masyarakat pada UPTDPSDAL-PM.
(2)Selain pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Gubernur ini juga menjadi pedoman dalam pengajuan penawaran dan pelaksanaan pekerjaan swakelola yang dilakukan oleh Mitra Kerja Sama Operasional Kegiatan Uji Mutu dan Jasa Konstruksi di Provinsi Sulawesi Barat.
(3)Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas kesesuaian prosedur pelaksanaan kerjasama operasional swakelola kegiatan.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 9 Desember 2016 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. ANWAR ADNAN SALEH

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…