DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 47 Tahun 2016

Nomor: 47
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai kawasan larangan anak sehat, kewajiban dan larangan setiap petugas RSD, tempat penitipan anak, peran serta masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANGLARANGAN ANAK SEHAT MASUK RUMAH SAKIT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Baratyang selanjutnya disingkat RSD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pelayanan kesehatan.
6.Direktur Rumah sakit adalah Direktur RSD.
7.Larangan anak sehat masuk Rumah Sakit adalah kondisi dimana rumah sakit bebas dari anak petugas, pasien dan pengunjung RSD.
8.Anak adalah anak sehat petugas Rumah Sakit, pasien dan pengunjung di bawah usia 12 Tahun.
9.Petugas adalah semua pegawai/karyawan RSD baik yang bersatatus Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil. JDIH Provinsi Sulawesi Barat
10.Pasien adalah orang yang berobat dan/atau dirawat di RSD.
11.Pengunjung adalah keluarga atau pengantar/pendamping pasien yang berobat di RSD.
12.Tempat penitipan anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak lainnya.
13.Kepala ruangan/instalasi adalah penanggung jawab pada satu ruangan atau instalasi RSD.
14.InfeksiInoks adalah infeksi yang didapatkan pada saat anak berada di RS dengan adanya kontaminasi virus, bakteri dan kuman-kuman lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah meningkatkan kualitas dan ketertiban pelayanankesehatan di RSD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

a.melindungi kesehatan anak dari bahaya berbagai macam penyakit yang ada di Rumah Sakit;
b.menjaga psikologis anak;
c.tidak menjadikan Rumah Sakit sebagai area permainan anak;
d.menjaga ketenangan pasien;
e.menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian infeksiinoks; dan
f.tidak mengganggu kinerja petugas Rumah Sakit.

BAB III

KAWASANLARANGAN ANAK SEHAT

Pasal 4

Kawasan Larangan Anak Sehat meliputi:

a.IGD;
b.ruang rawat inap;
c.ruang rawat jalan;
d.penunjang medik;
e.manajmen;
f.OK sentral;
g.NICU/PICU/HCU/ICCU/ICU;dan
h.halaman RSD.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

(1)Setiap petugas RSD berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanan yang maksimal JDIH Provinsi Sulawesi Barat
(2)Kepala ruangan/instalasi tiapbagian dan unit di RSD wajib untuk:
1. a.melaksanakan laranganmembawa anak sehat di ruangan/instalasi;
2. b.melakukan pengawasan internal diruangan/instalasi yang menjadi tanggung jawabnya;
3. c.melarang setiap petugas dan pengunjung membawa masuk anak diruangan/instalasi yang menjadi tanggung jawabnya;
4. d.memasang tanda laranganmembawa anak sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang telah ditetapkan, dan tempat yang mudah terbaca;
5. e.menegur, memberi peringatan, dan mengambil tindakan terhadap orang yang terbukti melakukan pelanggaran pada lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.
(3)Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berbunyi: KAWASAN LARANGAN ANAK SEHAT.

Pasal 6

Setiap Petugas, pasien dan pengunjung RSD dilarang membawa anak sehat ke dalam lingkungan kawasan bebas anak RSD.

BAB V

TEMPAT PENITIPAN ANAK

Pasal 7

(1)RSD dapat menyediakan tempat penitipan anak dan sarana bermain.
(2)Penyedian tempat penitipan anak dan sarana bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerjasama perangkat daerah/instansi terkait dan/atau pihak ketiga.
(3)Kepala ruangan/instalasiberkewajiban mengarahkan petugas, pasien dan pengunjung untuk menitipkan anak di tempat penitipan anak.
(1)Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam mewujudkan larangan anak sehat masuk Rumah Sakit.
(2)Peranserta masyarakat sebagaimanadimaksudpada ayat (1), dapatberbentuk penyebarluasan dan/atau informasi dampak berbagai macam penyakit bagi kesehatan anak.
(1)Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melakukan Pembinaan Larangan membawa anak sehat ke Rumah Sakitmelalui Direktur RSD.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi kepada petugas dan pengunjung RSD. JDIH Provinsi Sulawesi Barat
(3)PelaksanaanPembinaan RSD bebas anak dalam rangka kesadaran petugas sebagai orang tua anak untuk menjaga kesehatan anaknya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Direktur RSD melalui kepala ruangan/instalasi bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Larangan anak sehat masuk Rumah Sakit.

Pasal 11

(1)Pengawasan oleh Kepala ruangan/instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan di ruangan/instalasi yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)Pengawasan oleh satuan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan diseluruh wilayah/kawasan Larangan anak sehat masuk RSD.
(3)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing Kepala ruangan/instalasi dan Kepala Satuan Keamanan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Direktur RSD setiap 1 (satu) bulan sekali.
(4)Untuk efektifitas pengawasan Direktur RSD membentuk Satuan Tugas Pengawasan Pencegahan Infeksi Penyakit dilingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 12

Laporan pelaksanan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 13

(1)Petugas dan pengunjung RSD dapatdikenakansanksiadministratif dan denda:
1. a.peringatan lisan; b.peringatan tertulis;
2. c.denda.
(2)Apabila peringatan lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dilanggar, maka petugas ruangan/Instalasi dan satuan keamanan serta satuan pengawasan dapat melakukan upaya paksa anak sehat keluar dari area RSD.
(3)Apabila upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak juga diindahkan maka yang bersangkutandikenakan denda berupa uang sebanyak Rp. 100.000,- untuk hari pertama, Rp 150.000,- hari kedua, Rp. 300.000,- untuk hari ketiga dan seterusya.
(4)Pemanfaatan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk biaya keamanan dan ketertiban RSD.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…