DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pembentukan dan kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi, susunan organisasi, tata kerja serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan urusan yang bersifat teknis operasional dan/atau teknis penunjang, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Proteksi, Perbenihan dan Pengkajian Tanaman Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Proteksi, Perbenihan dan Pengkajian Teknologi Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor JDIH Provinsi Sulawesi Barat 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012 sampai 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 1, tambahan lembaran daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 66). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROTEKSI, PERBENIHAN DAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat. JDIH Provinsi Sulawesi Barat
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Dinas Daerah adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulwaesi Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang melaksanakan tugas dibidang Proteksi, Perbenihan dan Pengkajian Teknologi Tanaman Perkebunan.
7.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Proteksi, Perbenihan dan Pengkajian Teknologi Tanaman Perkebunan.
8.Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Proteksi, Perbenihan dan Pengkajian Teknologi Tanaman Perkebunan.
9.Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada UPTD Proteksi, Perbenihan dan Pengkajian Teknologi Tanaman Perkebunan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Proteksi, Perbenihan dan Pengkajian Teknologi Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.
(2)UPTD Proteksi, Perbenihan dan Pengkajian Teknologi Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 3

(1)UPTD Proteksi, Perbenihan dan Pengkajian Teknologi Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat sebagai Unsur Pelaksana Tekhnis Dinas adalah mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Proteksi, Perbenihan dan Pengkajian Teknologi Tanaman Perkebunan.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Proteksi, Perbenihan dan Pengkajian Teknologi Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi ;
1. a.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis lingkup UPTD;
2. b.menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, fasilitas dan bimbingan dibidang Proteksi, Perbenihan dan Pengkajian Teknologi Tanaman Perkebunan;
3. c.menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas Daerah terkait.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD Proteksi, Perbenihan dan Pengkajian Teknologi Tanaman Perkebunan terdiri atas : JDIH Provinsi Sulawesi Barat
1. a.kepala;
2. b.sub Bagian tata Usaha;
3. c.seksi Proteksi;
4. d.seksi Perbenihan dan Pengkajian;
5. e.jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Pasal 5

(1)Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, menyelenggarakan Kegiatan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis dalam penyelenggaraan kegiatan Proteksi, Perbenihan dan Pengkajian Teknologi Tanaman Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Kepala UPTD mempunyai Fungsi :
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
2. b.pelaksanaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
3. c.pengelolaan keuangan;
4. d.Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
5. e.pengeloaan dan pembinaan Organisasi dan tatalaksana; dan
6. f.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
(3). Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana kerja UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas untuk menghindari kesalahan;
3. c.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehinggga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
4. d.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan;
5. e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.mengkoordinasikan Program kegiatan;
7. g.melaksanakan kebijakan dan standar teknis dibidang Proteksi, Perbenihan dan pengkajian teknologi Tanaman Perkebunan;
8. h.mengembangkan informasi Proteksi, Perbenihan dan Pengkajian Tehnologi Tanaman Perkebunan;
9. i.merencanakan dan Mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD)
10. j.pengujian adaptasi benih Tanaman Perkebunan; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
11. k.pelaksanaan pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas;
12. l.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
13. m.melakukan urusan ketatausahaan;
14. n.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. o.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pengukuran kinerja lingkup UPTD serta menyusun Laporan.
(2)Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana sekretariat dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan;
2. b.melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
3. c.melakukan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
4. d.melaksanakan urusan penyusunan laporan organisasi UPTD;
5. e.melaksanakan penatausahaan keuangan;
6. f.melakukan urusan dokumentasi perkantoran;
7. g.menyusun laporan perkembangan kinerja UPTD Proteksi, Perbenihan dan Pengkajian Teknologi Tanaman Perkebunan;
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

(1)Seksi Proteksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam hal perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dibidang Proteksi Tanaman Perkebunan;
(2)Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
1. a.melaksanakan perencanaan seksi;
2. b.melaksanakan Pemberian Pelayanan Teknis Proteksi,
3. c.melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi proteksi tanaman Perkebunan;
4. d.melaksanakan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan
5. e.melaksanakan pengaturan dan pelaksanaan Proteksi tanaman Perkebunan;
6. f.melaksanakan Eksplorasi dan Inventarisasi musu alami OPT Perkebunan; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
7. g.melaksanakan Pengembangan Teknologi Perbanyakan, Penilaian Kualitas, Pelepasan dan Evaluasi Agens Hayati OPT Perkebunan.
8. h.pelaksanaan Pengujian dan Pemanfaatan Pestisida Nabati;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Seksi Perbenihan dan Pengkajian Tehnologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam hal perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dibidang perbenihan dan pengkajian tehnologi tanaman perkebunan;
(2)Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
1. a.melaksanakan kegiatan perencanaan seksi;
2. b.melaksanakan pengelolaan Kebun Induk tanaman perkebunan;
3. c.melaksanakan pengaturan dan pemanfatan Sub Stasion Pengkajian Tehnoloogi tanaman perkebunan;
4. d.melaksanakan perencanaan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD);
5. e.menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
6. f.melaksanakan pengujian adaptasi benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas
7. g.melaksanakan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas
8. h.melaksanakan pengkajian tehnologi tanaman perkebunan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan yang lain diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Fungsional Pengkajian Tehnologi Tanaman Perkebunan, serta Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian masing- masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
(2)Kelompok jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) mempunyai tugas:
1. a.melakukan Identifikasi OPT Perkebunan;
2. b.melakukan Analisis data serangan dan perkembangan situasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) serta faktor yang mempengaruhi;
3. c.melakukan analisis data gangguan usaha Perkebunan dan dampak Anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
4. d.melakukan Pengembangan teknik surveilance OPT penting;
5. e.melakukan Pengembangan teknologi perbanyakan dan pelepasan agens hayati OPT Perkebunan;
6. f.melakukan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, teknik pengendalian, dan diagnosis OPT tanaman perkebunan;
7. g.melakukan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
8. h.melakukan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT Perkebunan yang berprospek untuk dikembangkan sebagai agens hayati;
9. i.melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional Pengkajian Teknologi Tanaman mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan introduksi benih, eks impor, dan yang akan di ekspor serta rekayasa genetika;
2. b.melaksanakan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;
3. c.melaksanakan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas;
4. d.melaksanakan pengembangan teknik perbanyakan benih tanaman perkebunan;
5. e.melakukan kegiatan pengkajian lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

(1)Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD;
(2)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(3)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

(1)Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian tata Usaha dan Kepala Seksi, Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan perinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi lain diluar UPTD yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…