DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 51 Tahun 2016

Nomor: 51
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai prinsip dan jenis perjalanan dinas, pembayaran biaya perjalanan dinas, dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi sertaakuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Standar Biaya Perjalanan dinas bagi Gubernur dan wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017;

c.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalam huruf a danhuruf b, perlumenetapkanKeputusan Gubernurtentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat, Calon Aparatur Sipil Negera, Aparatur Sipil Negera, Pegawai Tidak Tetap dan Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran SALINAN JDIH Provinsi Sulawesi Barat Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. 6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. 12.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
12. 13.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentangRincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan /atau Kategori 2;
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. 15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Nomor 76); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANGSTANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT, CALON APARATUR SIPIL NEGERA, APARATUR SIPIL NEGERA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur/Wakil Gubernur adalah Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
6.Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat; JDIH Provinsi Sulawesi Barat
8.Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil/ASN dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang menduduki jabatan struktural eselon I, eselon II, dan eselon III dan IV serta jabatan fungsional.
9.Pejabat yang berwenang adalah Pengguna anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
10.Pegawai Negeri S i pi l D ae ra h yang selanjutnya disingkat (PNSD) atau Aparatur Sipil Negara yang disingkat (ASN)adalah Pegawai Negeri S i pi l P e me r in t ah Da er a h P ro v in s i S ula w es i B a ra t a t au Aparatur Sipil Negarayang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan, atau diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
11.Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTTadalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
12.Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non PNSD/Non ASN adalah pegawai Non PNSD/Non ASN yang ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
13.Perjalanan Dinas Jabatan adalahPerjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, untuk melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
14.Perjalanan Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah.
15.Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang- undangan.
16.Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
17.Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
18.Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
19.Batas Kota adalah batas kota kabupaten berdasarkan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
21.Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
22.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD/ASN yang dipimpinnya. JDIH Provinsi Sulawesi Barat
23.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD/ASNadalah dokumen yang memuat belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
24.Surat Tugas yang selanjutnya disebut ST adalah Surat Tugas Kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS/ASN Daerah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas,
25.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, PTT dan Non PNSD yang melaksanakan perjalanan dinas.
26.Pelaksana SPPD adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD/ASN, PTT dan Non PNSD/ASN yang melaksanakan perjalanan dinas.
27.Uang Harian adalah uang yang dibayarkan secara lumpsum meliputi uang makan,uang saku, dan uang transportasi lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama perjalanan dinas.
28.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
29.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
30.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b.efektif, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja SKPD;
c.efisien, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas dilakukan penghematan; dan
d.akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB III

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 3

(1)Perjalanan Dinas Jabatan merupakan Perjalanan Dinas untuk Kepentingan Negara/Daerah dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula;
(2)Perjalanan Dinas Pindah merupakan pelaksanaan tugas pindah bagi kepentingan Negara/Daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang baru menurut Surat Keputusan Pindah yang berlaku beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri;
(3)Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi: JDIH Provinsi Sulawesi Barat
1. a.perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah Provinsi Sulawesi Barat; dan
2. b.perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi Sulawesi Barat.
(4)Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a digolongkan menjadi;
1. a.perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam daerah Kabupaten Mamuju; dan
2. b.perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan luar daerah Kabupaten Mamuju.
(5)Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a digolongkan menjadi;
1. a.perjalanan Dinas Jabatan di luar kota ialah perjalanan dinas yang ditempuhlebih atau sama dengan 50 (Lima puluh) Kilo Meter dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan waktu perjalanannya lebih dari 8 jam; dan
2. b.perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota ialah perjalanan dinas yang ditempuh tidak lebih dari 50 (Lima puluh) Kilo Meter dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan waktu perjalanannya lebih dari 8 jam.

BAB IV

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

(1)Perjalanan Dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan Negara atau Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip yang sesuai pada Pasal 2;
(2)Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, CASN, PTT dan Non PNSD/ASN yang biayanya dibebankan pada APBD.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dapat dilakukan dalam rangka:

a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b.mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya;
c.ditugaskan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan diluar tempat kedudukan;
d.datasharing diluar tempat kedudukan;
e.menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
f.mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
g.mengikuti pendidikan dan pelatihan;
h.menghadiri undangan resmi lainnya atas persetujuan dan penugasan pimpinan;
i.menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas atau dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. JDIH Provinsi Sulawesi Barat

(1)Usulan Pelaksanaan perjalanan Dinas yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan/ perintah/izin dari pejabat yang berwenang.
(2)Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam perintah surat tugas.
(3)Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
1. a.Pemberi Tugas;
2. b.Pelaksana Tugas;
3. c.Waktu Pelaksanaan Tugas;
4. d.Tempat Pelaksanaan Tugas dan;
5. e.Maksud Pelaksanaan Tugas.

BAB V

TATA CARA PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 6

Pasal 7

(1)Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 diterbitkan dan ditanda tangani oleh :
1. a.Gubernur, untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur, apabila berhalangan ditandatangani oleh Wakil Gubernur.
2. b.Pimpinan DPRD, untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD;
3. c.Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. d.Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh pelaksana tugas dilingkungan SKPD berkenaan;
5. e.Kepala Unit kerja SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan di lingkungan Unit Kerja SKPD berkenaan; dan
6. f.Kepala Kantor Perwakilan/Penghubung Jakarta, untuk perjalanan Dinas yang dilakukan dilingkungan Kantor Perwakilan Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat.
(2)Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas Kepada Pimpinan lainnya sebagai unsur Pimpinan DPRD berkenaan dengan pertimbangan aspek efektivitas,efisiensi, dan kedayagunaan;
(3)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mendelegasikan penerbitan surat Perintah Tugas kepada asisten 1, asisten 2, asisten 3 sesuai dengan kewenangan fungsi koordinasi SKPD bidang masing- masing, apabila berhalangan dapat ditandatangani oleh salah satu asisten yang ada.
(4)Kepala SKPD sebagaiman dimaksud ayat 1 huruf d dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas kepada Kepala Unit Kerja SKPD berkenaan dengan pertimbangan aspek geografis,efektivitas dan efisiensi.

Pasal 8

JDIH Provinsi Sulawesi Barat

(1)Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), Menjadi dasar penerbitan SPPD.
(2)Dalam penerbitan SPPD, pejabat yang berwenang menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan Perjalanan Dinas.
(3)Untuk Pejabat/ASN/PTT/Non ASN pada Kantor Perwakilan/Penghubung Jakarta, SPPD diberikan oleh kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Jakarta.
(3)Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
1. a.atasan langsungnya sepanjang Pejabat berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
2. b.dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal Pejabat tersebut merupakan Pejabat tertinggi pada tempat kedudukan Pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
(4)Perjalanan Dinas Jabatan didalam kota yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf (b) tanpa penerbitan SPPD tidak dapat diberikan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 9

Contoh Format SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 10

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPPD

Pasal 11

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:

a.tingkat A untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD;
b.tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, dan Fungsional Golongan IV/c keatas, Tenaga Ahli dan Staf Khusus;
c.tingkat C untuk Pejabat Eselon III, Fungsional Golongan IV/a dan IV/b;
d.tingkat D Pejabat Eselon IV dan Fungsional Golongan III/c dan Gol.III/b;
e.tingkat E Non Eselon Gol.IV, Gol.III dan yang disetarakan serta Pejabat Fungsional terampil Golongan III/a dan III/b; dan
f.tingkat F Non Eselon Gol.II,Gol.I, PTT, Non ASN dan yang disetarakan JDIH Provinsi Sulawesi Barat

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…