DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi, iuran dana wajib pertanggungan kecelakaan, pelayanan keselamatan, kenyamanan, keamanan penumpang, serta tarif tambahan dan khusus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan tarif sebagaimana di maksud pada huruf a, telah melalui kajian dan rapat koordinasi dengan instansi terkait;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); JDIH Provinsi Sulawesi Barat
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
6.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;
8.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64); JDIH Provinsi Sulawesi Barat Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SE.2 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi;
2.Hasil Rapat Koordinasi Instansi Terkait Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 1 Februari 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi. MEMUTUSKAN : Menetapkan : TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Kepala Instansi adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Dinas/Biro/Kantor Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
6.Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang per kilometer.
7.Tarif dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
8.Tarif dasar bawah adalah tarif dasar minimum yang disamakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
9.Tarif jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak.
10.Tarif jarak batas atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek.
11.Tarif jarak batas bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.

BAB II

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI

Pasal 2

1.Tarif dasar batas atas angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan mobil bus umum dan mobil JDIH Provinsi Sulawesi Barat penumpang umum kelas ekonomi ditetapkan sebesar Rp. 238,- (dua ratus tiga puluh delapan rupiah) per penumpang per kilometer;
2.Tarif dasar batas bawah angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan mobil bus umum dan mobil penumpang kelas ekonomi ditetapkan sebesar Rp. 172,- (seratus tujuh puluh dua rupiah) per penumpang per kilometer;
3.Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKBP) dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
4.Tarif tersebut berlaku dari terminal ke terminal.

BAB III

IURAN DANA WAJIB PERTANGGUNGAN KECELAKAAN

Pasal 3

Iuran dana wajib pertanggungan kecelakaan penumpang dari PT. Jasa Raharja (Persero) dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAYANAN KESELAMATAN, KENYAMANAN DAN KEAMANAN PENUMPANG

Pasal 4

Perusahaan penyedia jasa angkutan diwajibkan bertanggung jawab atas kualitas pelayanan yang meliputi keselamatan, kenyamanan, dan keamanan penumpang, serta memenuhi ketentuan tentang kelayakan operasional kendaraan di jalan.

BAB V

TARIF TAMBAHAN DAN KHUSUS

Pasal 5

Gubernur dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat kondisi geografis, faktor muatan dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai dengan pertimbangan fluktuasi kenaikan harga bahan bakar minyak dan suku cadang kendaraan.

Pasal 6

Tarif tambahan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jaringan trayek Mamuju-Mamasa, Majene-Mamasa, Polewali-Mamasa, Pasangkayu-Mamasa, Topoyo-Mamasa menjadi Rp. 126,00,- (seratus dua puluh enam rupiah) per penumpang per kilometer.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan dibantu oleh pelaksana teknis bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini. JDIH Provinsi Sulawesi Barat Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 4 Februari 2016 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. ANWAR ADNAN SALEH Diundangkan di Mamuju pada tanggal 4 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd H. ISMAIL ZAINUDDIN Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19560303 198703 1 007

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 8 JDIH Provinsi Sulawesi Barat Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19560303 198703 1 007 LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 8 TAHUN 2016 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2016 TENTANG : TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT NO. TRAYEK JARAK KM TARIF LAMA (Rp) TARIF BARU (Rp) BATAS ATAS BATAS BAWAH BATAS ATAS BATAS BAWAH

1.MAMUJU-PASANGKAYU 273 68.000 49.000 65.000 47.000
2.MAMUJU-TOPOYO 117 30.000 21.000 29.000 20.000
3.MAMUJU-MAJENE 144 37.000 26.000 35.000 25.000
4.MAMUJU-POLMAN 199 50.000 36.000 48.000 34.000
5.MAMUJU-MAMASA 297 74.000 53.000 70.000 50.000
6.PASANGKAYU-TOPOYO 156 32.000 24.000 30.000 23.000
7.PASANGKAYU-MAJENE 417 104.000 75.000 99.000 71.000
8.PASANGKAYU-POLMAN 472 117.000 84.000 111.000 80.000
9.PASANGKAYU-MAMASA 567 141.000 103.000 134.000 98.000
10.TOPOYO-MAJENE 261 72.000 53.000 68.000 50.000
11.TOPOYO-POLMAN 316 87.000 64.000 83.000 61.000
12.TOPOYO-MAMASA 371 110.000 75.000 105.000 71.000
13.MAJENE-POLMAN 55 14.000 11.000 13.000 10.000
14.MAJENE-MAMASA 150 38.000 27.000 36.000 26.000
15.POLMAN-MAMASA 95 24.000 18.000 23.000 17.000
16.MAMUJU-MAMASA (VIA MAMBI) 146 - - 55.000 45.000
17.TOPOYO-MAMASA (VIA MAMBI) 263 - - 99.000 80.000
18.PASANGKAYU-MAMASA (VIA MAMBI) 536 - - 201.000 163.000 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. ANWAR ADNAN SALEH

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…