DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2015

Nomor: 02
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai bentuk dan besaran penempatan uang milik daerah, dan sumber dana penempatan uang milik daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka pendek ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penempatan Deposito Uang Milik Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENEMPATAN DEPOSITO UANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4.Kepala Biro Keuangan yang selanjutnya disebut Kepala Biro adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
5.Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9.Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang menjadi hak daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
10.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11.Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan secara optimal.
12.Uang Milik Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
13.Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
14.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
15.Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank.
16.Bunga Deposito adalah bunga yang diperoleh nasabah dari Deposito.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman penempatan deposito uang milik daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk menertibkan penempatan deposito uang milik daerah pada Bank Umum Pemerintah dengan memanfaatkan kelebihan kas (idle cash) secara optimal dalam bentuk deposito.

Pasal 3

Pedoman penempatan deposito uang milik daerah bertujuan :

a.untuk menentukan batas kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban pihak-pihak yang terkait;
b.untuk menjaga ketersediaan Kas Daerah dalam melakukan pembayaran tagihan; dan
c.memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

BENTUK PENEMPATAN UANG MILIK DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan penempatan uang milik daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam bentuk deposito.
(2)Penempatan uang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada waktu tertentu berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank.

BAB IV

BESARAN PENEMPATAN UANG MILIK DAERAH

Pasal 5

(1)Besarnya nominal penempatan uang milik daerah pada Bank Umum Pemerintah merupakan wewenang Bendahara Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi keuangan Kas Daerah.
(2)Untuk menentukan Posisi Keuangan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
1. a.Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
2. b.berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal tersebut Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
3. c.strategi manajemen kas yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 6

(1)Penempatan Uang Milik Daerah pada Bank Umum Pemerintah bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran berkenaan.
(2)Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kelebihan kas yang dimanfaatkan secara optimal pada tahun berkenaan.

BAB VI

DEPOSITO UANG MILIK DAERAH

Pasal 7

(1)Uang Milik Daerah yang belum digunakan dapat didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.
(2)Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Deposito Berjangka pendek.

Pasal 8

(1)Penempatan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan pada Bank Sulselbar dan/atau Bank Umum Pemerintah, baik konvensional maupun syariah dengan memperhatikan saldo Kas Daerah.
(2)Penempatan Deposito pertama kali pada Bank Umum Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Biro dengan persetujuan Gubernur dengan memperhatikan suku bunga dan/atau bagi hasil yang menguntungkan daerah.
(3)Penempatan deposito selanjutnya pada Bank Umum Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Biro.

Pasal 9

(1)Bunga deposito dan/atau bagi hasil merupakan pendapatan daerah yang langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal, 12 Januari 2015 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd. H. ANWAR ADNAN SALEH Diundangkan di Mamuju pada tanggal, 12 Januari 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd. H. NUR ALAM TAHIR
(2)Pembukuan bunga deposito dan/atau bagi hasil sebagai Pendapatan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

Kepala Biro melaporkan pelaksanaan penempatan deposito setiap triwulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…