DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai dasar pengenaan pajak Rokok dan tata cara penghitungan, tata cara pemungutan pajak, tata cara pembayaran dan penyetoran, bagi hasil pajak dan pemanfaatan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan,dan membayar pajaknya yang terutang

Pasal 4

(1)Wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dan melaporkannya dengan menggunakan SPPR
(2)SPPR sebagaimana di maksud pada ayat (1) memuat data jenis hasil tembakau,jumlah cukai Rokok ,penghitung pajak ,dan jumlah pembayaran pajak 5
(3)Tata cara penyampaian SPPR,bentuk SPPR, dan tata cara pemungutan pajak lebih lanjut mengacu pada peraturan menteri keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang cara pemungutan dan penyetoran pajak Rokok.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 5

(1)Wajib pajak Rokok melakukan pembayaran pajak Rokok bersamaan dengan pembayaran cukain Rokok ke kas Negara
(2)Dalam hal pajak Rokok sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak di bayarkan ,pelayanan atas CK-1 tidak di laksanakan.
(3)Pembayaran pajak Rokok di laksanakan melalui Bank /Pos persepsi dengan menggunakan Formulir SSBP.
(4)Pembayaran pajak Rokok oleh wajib pajak rokok ke Bank /Pos persepsi di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyetoran dan penerimaan Negara.

Pasal 6

(1)Penyetoran pajak Rokok ke RKUD provinsi berdasrkan proporsi pembagian pajak Rokok dari Direktorat Jendral perimbangan Keuangan yang ditetapkan setiap tahun pada bulan Desember Tahun Anggaran sebelumnya
(2)Proporsi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasrkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk Nasional.
(3)Rasio jumlah penduduk sebagaimana dimakasud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk yang digunakan untuk perhitungan Dana Alokasi umum untuk tahun anggaran yang bersangkutan.
(4)Penyetoran Pajak Rokok ke RKUD provinsi dilaksanakan secara triwulanan pada bulan pertama triwulan brikutnya
(5)Penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi untuk bulan oktober dan November dilakukan pada bulan Desember.
(6)Penyetoran pajak Rokok ke RKUD provinsi untuk untuk bulan Desember Tahun berkenan dilaksanakan setelah ditetapkan alur kas audit.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 7

(1)Gubernur menunjuk Dinas untuk melakukan rekonsilisasi terhadap :
1. a.Data penerimaan pajak Rokok kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai
2. b.Penyetoran pajak Rokok setiap triwulan kepada Direktorat jendral perimbangan keuangan
(2)Dari hasil Rekonsiliasi sebagaoiman dimaksud pada ayat (1) apabila terhadap kekurangan penyetoran pajak Rokok ke RKUD Provinsi, akan diperhitungkan pada penyetoran pajak Rokok Tahun berikutnya. 6

Pasal 8

(1)Dalam hal ditemukan adanya kekurangan adanya Pajak Rokok yang diakibatkan oleh kekurangan Cukai yang menyebabkan kurangnya Pajak Rokokatau tidak di lunasinya Pajak Rokok, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan penyampaian Pajak Rokok kepada wajib Pajak Rokok.
(2)Apabiala Wajib Pajak Rokok tidak melunasi kekurangan pembayaran PajakRokok, Kepala Kantor dan Bea Cukai menyempaikan surat penyerahan kepada Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan dengan dilampiri surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok.
(3)Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pemberitahukan kekeurangan surat penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
(4)Pelaksanaan penagihan terhadap kekurangan Pajak Rokok sebagaiman dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas
(5)Kepala Dinas menerbitkan STPD terhadap kekurangan Pembayaran Pajak Rokok kepada Wajib Pajak Rokok
(6)Kekurangan pajak terutang dalam STPD sebagaiman dimaksud pada ayat (5) ditambah dengan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% ( Dua Persen ) setiap bulan untuk paling lama 24 ( Dua Puluh Empat ) bulan sejak saat terhutang.

Pasal 9

(1)Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak STPD diterbitkan, apabiala pajak Rokok yang terutang tidak dibayar atau kurang dibayar, diterbitkan surat peringatan pertama (SP 1).
(2)Apabila dalam jangka waktu paling lama 21 (Duah Puluh Satu) hari setelah ST 1 diterbitkan pajak Rokok yang terutang masih belum dibayar / kurang bayar maka diterbitkan surat peringatan kedua (SP2), dan apabila dalam waktu 21 (Dua Puluh Satu) hari berikutnya pajak Rokok yang terhutang belum juga di bayar / kurang bayar dapat dilakukan penagihan Pajak surat paksa.
(3)Selaian penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pajang terhutang berdasrkan surat ketetapan pajak Daerah (SKPD), surat ketetapan Dearah kurang bayar (SKPDKBT), surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktu dapat ditagih dengan surat paksa.
(4)Penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasrkan peraturan perundang-undangan.
(5)Format blanko STPD, SP 1, dan SP 2 sebagaimana tercantum dalam surat lampiran merupakan bagain yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Pembayaran terhadap kekurangan Pajak Rokok oleh wajib Pajak Rokok dibayarkan bersamaan dengan pembayaran kekurangan Cukai Rokok Ke Kas Negara melalui kantor Bea dan Cukai. 7

Pasal 11

(1)Kelebihan / kekuranga penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Kabupaten ? Kota akan diperhitungkan pada penyetoran Pajak Rokok pada tahun berikutnya.
(2)Perhitungan kelebihan pembayaran pajak Rokok didasarkan pada penyetoran Pajak rokok dari Direktur Jenderal perimbangan keuangan.

BAB VI

BAGI HASIL PAJAK DAN PEMANFAATAN

Pasal 12

(1)Penerimaan pajak Rokok di bagi hasilkan kepada pemerintah Kabupaten / kota sebesar 70% (Tujuh Puluh Persen).
(2)Bagi hasil penerimaan sebagaiaman dimaksud pada ayat (1), 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) di bagi berdarkan jumlah penduduk dan 25% (Dua Puluh Lima Persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing pemerintah Kabupaten / kota
(3)Rasio jumlah penduduk seabagiman dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada data terakhir jumlah penduduk Kabupaten / Kota dari badan pusat statistik Provinsi Sulawesi Barat.
(4)Bagaian pemerintah Kabupaten / Kota berdarkan pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bagi secara merata kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dalam wilayah Provinsi sulawesi Barat.
(5)Besarnya penerimaan Pajak Rokok untuk setiap Kabupaten / kota ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 13

(1)Penerimaan Pajak Rokok baik Bagian Provinsi maupun bagian pemerintah Kabupaten dan Pemerintaha Kota di anggarkan dalam APBD masing-masing dan dialokasikan paling sedikit 50% (lima Puluh Persen)untuk mendanai pelayanan kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum.
(2)Bagai hasil pajak Rokok yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota di alokasikan sebasar 50% (Lima Puluh Persen) untun mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan Hukum.
(3)Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
1. a.Pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan
2. b.Penyediaan sarana khusus bagi perokok (Smoking Area)
3. c.Kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok;
4. d.Iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok; dan
5. e.Kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
(4)Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.Kegiatan pemberantasan peredaran cukai Rokok ilegal;
2. b.Pendataan objek Pajak; 8 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal, 2 Januari 2014 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. ANWAR ADNAN SALEH
3. c.Monitoring dan evaluasi pemungutan Pajak;
4. d.Penagihan piutang Pajak;
5. e.Penetapan aturan larangan merokok di tempat-tempat tertentu;dan
6. f.Penegakan sanksi dalam rangka pelaksanaan peraturan Daerah
(5)Pembagian besaran alokasi untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum serta rincian kegiatannya, masing-masing ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…