DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pengeluaran kas mendahului penetapan APBD TA 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 hanya untuk keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak serta diprioritaskan untuk: a. Belanja yang bersifat mengikat; dan b. Belanja yang bersifat wajib.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat pada awal Tahun Anggaran 2025, diperlukan pengaturan tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesai Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020… SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Rs28 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 hanya untuk keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak serta diprioritaskan untuk:

a.Belanja yang bersifat mengikat; dan
b.Belanja yang bersifat wajib.

Pasal 3

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pasal 4… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Rs28

Pasal 4

Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain:

a.Pendidikan;
b.Kesehatan;
c.Infrastruktur;
d.Melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
e.Kewajiban pembayaran Pokok Pinjaman;
f.Bunga Pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
g.Kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai pengeluaran kas direncanakan Rp1.645.550.162.534,00 (satu triliun enam ratus empat puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja tidak terduga; dan
c.Belanja transfer.

Pasal 6

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp1.444.459.949.808,00 (satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja hibah; dan
5. e.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp734.589.893.046,00 (tujuh ratus tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp585.325.766.001,00 (lima ratus depalan puluh lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu satu rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.092.981.961,00 (tiga belas miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp110.788.808.800,00 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp662.500.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Pasal 7… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Rs28

Pasal 7

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp835.246.979,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp200.254.965.747,00 (dua ratus miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.254.965.747,00 (dua ratus miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran pembiayaan daerah berupa pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp99.488.146.356,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
(2)Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman.

Pasal 10

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. Pasal 11… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Rs28

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…