DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai jenjang rujukan medis, wilayah regionalisasi rujukan, alur dan syarat rujukan, serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kesinambungan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur, dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernu tentang Pengelolaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasiona Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesai Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 SALINA
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Saki (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provins (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Waki Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
20.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Bara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Bara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provins Sulawesi Barat Nomor 51);
21.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Tujuan Pembangunan MDGs Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 21). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsu penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Barat
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
8.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sak Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
9.Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masala kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timb balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknolog rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilm pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
10.Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yan
11.Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan med segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
12.Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan seca berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan.
13.Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawa secara timbal balik baik horisontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit ata masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
14.Rujukan upaya kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaita dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujuka bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilm pengetahuan tentang penyakit.
15.Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah rujukan kasus/spesimen yan diselenggarakan dengan pendekatan kewilayahan diutamakan ditujukan untu kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan ata spesialistik serta subspesialistik yang bermutu.
16.Rujukan upaya kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujuka tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat.
17.Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayana kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan denga menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetia tingkatan.
18.Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiata pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pad fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional da kewenangan medis.
19.Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai denga kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
20.Wilayah cakupan rujukan (Wilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan wilaya berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstuktur untu mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai denga permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
21.Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut PPK adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter, dokter gigi, bida dan perawat di puskesmas, puskesmas perawatan, tempat praktik peroranga klinik pratama, klinik umum di balai/lembaga pelayanan kesehatan sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22.Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua yang selanjutnya disebut PPK adalah pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis ata dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehata spesialistik.
23.Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga yang selanjutnya disebut PPK adalah pelayanan kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh dokter su spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan da teknologi kesehatan sub spesialistik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 3

Sistem rujukan pelayanan kesehatan bertujuan:

a.sebagai pedoman dalam pengelolaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik ba petugas kesehatan maupun bagi masyarakat dalam melaksanakan jenjang siste rujukan Rumah Sakit di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
b.meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit.
c.meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan rujukan sampai ke daerah terpenc dan daerah miskin.
d.mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan ruma sakit.

Pasal 4

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya sistem rujukan pelayanan kesehata adalah:

a.pengembangan seluruh rumah sakit di Provinsi dan Kabupaten/Kota dap direncanakan secara sistematis, efektif dan efisien.
b.pelayanan rujukan dapat lebih dekat ke daerah terpencil, miskin dan daera perbatasan karena pusat rujukan lebih dekat.
c.sistem rujukan dapat dijadikan dasar untuk pembiayaan dan kepesertaan Siste Jaminan Nasional dan atau Program Pelayanan Kesehatan Lainnya.

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengambil langkah konkrit berupa:

a.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan PT. ASKE Cabang Polewali Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kontribusi Pemerintah Provin Sulawesi Barat atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarak Umum Provinsi Sulawesi Barat;
b.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan PT. ASKE Cabang Polewali Nomor 50 Tahun 2013 tentang Kontribusi Pemerintah Provin Sulawesi Barat atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarak Umum Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III

JENJANG RUJUKAN MEDIS

Pasal 6

(1)Fasilitas PPK 1 meliputi:
1. a.puskesmas atau yang setara dan jaringannya (puskesmas pembantu, puskesma keliling, poskesdes dan polindes);
2. b.praktik dokter beserta jejaringnya;
3. c.praktik dokter gigi beserta jejaringnya;
4. d.klinik pratama atau yang setara beserta jejaringnya.
(2)Fasilitas PPK 2 meliputi:
1. a.rumah sakit umum daerah kelas D atau yang setara dan kelas C serta ruma sakit khusus;
2. b.rumah sakit swasta yang setara dengan kelas D dan C;
3. c.laboratorium klinis kesehatan kabupaten/kota dan swasta.
(3)Fasilitas PPK 3 meliputi:

BAB IV

WILAYAH REGIONALISASI RUJUKAN

Pasal 7

(1)Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yan bermutu, Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota mengembangkan Wilaya Regionalisasi Rujukan.
(2)Wilayah regionalisasi rujukan dapat ditentukan berdasarkan wilayah administrasi
(3)Pembagian wilayah regionalisasi rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( terdiri dari:
1. a.Wilayah Regional Selatan meliputi Kabupaten Polewali Mandar (RSUD Polewa Mandar), Kabupaten Majene (RSUD Kabupaten Majene) dan Kabupaten Mamas (RSUD Kabupaten Mamasa dan RS Banua Mamasa) dengan Fasilitas Pelayana Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar;
2. b.Wilayah Regional Utara meliputi Kabupaten Mamuju Utara (RSUD Mamu Utara), Kabupaten Mamuju (RSUD Mamuju dan RSUD Provinsi Sulawesi Bara dan Kabupaten Mamuju Tengah dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Terting adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju;
(4)RSUD Provinsi sebagai pusat rujukan Provinsi;
(5)Apabila dikemudian hari terjadi pemekaran daerah dan terbentuk RSUD yang bar maka merujuk ke kabupaten induk.
(6)Pemerintah Daerah mengembangkan RSUD Provinsi sebagai Rumah Sakit Rujuka Provinsi dengan klasifikasi Kelas B.
(7)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan RSU Kabupaten/Kota menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional bagi seluruh Ruma Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar atau PPK 1 yang ada Kabupaten/Kota dengan Klasifikasi Kelas C sebagai PPK 2.

BAB V

ALUR RUJUKAN

Pasal 8

(1)Alur pertama pasien adalah pada Fasilitas PPK 1 yang berada pada wilaya cakupan rujukan di kecamatan.
(2)Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesu dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
(3)Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehata dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayana kesehatan dimulai dari PPK 1 ke PPK 2 dan seterusnya.
(4)Alur rujukan bisa dilaksanakan tidak sesuai dalam keadaan sebagai berikut:
1. a.dalam keadaan gawat darurat;
2. b.fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempuny sarana/tenaga yang sesuai dengan kebutuhan;
3. c.untuk kasus medis yang berada di wilayah perbatasan provinsi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai alur tentang pelayanan kesehatan dasar aka diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai, maka suatu rujuka hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenanga melaksanakan pelayanan medis; dan
2. b.rujukan medis yang dibutuhkan.
(4)Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lengka terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menur kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhada tersedianya infrastruktur yang menunjang terselenggaranya sistem rujukan seca bermutu dan sesuai standar.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi pelayanan sistem rujuka diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB VIII

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus menjamin ketepata rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinam dan berbasis teknologi dan informasi serta tersedia di semua fasilitas pelayana kesehatan, yang memuat informasi mengenai:
1. a.jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut;
3. c.keberadaan tempat tidur yang kosong di semua kelas.
(2)Fasilitas pelayanan kesehatan di Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota waj mengakses sistem informasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayana kesehatan yang akan dirujuk.
(3)Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengomunikasika sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.
(4)Institusi pendidikan tenaga kesehatan pemerintah dan swasta di Daerah waj untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Provinsi i kepada seluruh peserta didiknya dan menyebarluaskan pada masyarakat pad kegiatan pengabdian masyarakat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1)Pembinaan dan pengawasan sarana dan pelayanan kesehatan di tingkat Provin dilaksanakan oleh Gubernur dan pada tingkat Kabupaten dilaksanakan ole Bupati.
(2)Pembinaan operasional dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dina masyarakat, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingk kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…