DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, diberikan sanksi disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai. (2) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, KoIusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara SALINAN 2 Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi 3 Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2)Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
1. a.gubernur;
2. b.wakil gubernur;
3. c.pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV;
4. d.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
5. e.pejabat fungsional auditor;
6. f.pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah di daerah;
7. g.pejabat fungsional auditor kepegawaian;
8. h.Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
9. i.Pejabat Pengelola Keuangan;
10. j.pejabat yang mengeluarkan perizinan; dan
11. k.penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.
(3)Daftar Penyelenggara Negara yang wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

2.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;
(2)Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah;
2. b.wakil koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Daerah;
3. c.wakil koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan
4. d.administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk Gubernur sebagai Admin Instansi.
(3)Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id;
2. b.administrator bertugas untuk : 1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun; 4 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 14 April 2020 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Diundangkan di Mamuju pada tanggal 14 April 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam Aplikasi e-LHKPN; 3) Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN. 4) Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.
(4)Unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

3.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, diberikan sanksi disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai.
(2)Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2. b.Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
3. c.Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010 LAMPIRAN : NOMOR : TANGGAL : : NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASI 1 PIMPINAN TERTINGGI GUBERNUR 0 2 WAKIL PIMPINAN WAKIL GUBERNUR 0 3 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIS DAERAH I 4 SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN II 5 SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN II 6 SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM II 7 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BIRO II 8 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN DOKUMENTASI PRODUK HUKUM DAN TATA USAHA BIRO III 9 SEKRETARIAT DAERAH IV 10 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI PRODUK HUKUM IV 11 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO IV 12 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN III 13 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR IV 14 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAN PRODUK HUKUM LAINNYA IV 15 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PENGKAJIAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH IV 16 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM III 17 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN LITIGASI IV 18 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN NON LITIGASI IV 19 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAM IV 20 SEKRETARIAT DAERAH BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 21 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BIRO II 22 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT III 23 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN KEAGAMAAN III 24 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN ORMAS III 25 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO IV 26 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT IV 27 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI KEAGAMAAN IV 28 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN IV 29 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUB BAGIAN BINA MENTAL DAN SPIRITUAL IV 30 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI ORMAS IV 31 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI KESEHATAN MASYARAKAT IV 32 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PERIBADATAN IV 33 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI ORMAS IV 34 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT IV 35 SEKRETARIAT DAERAH BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 36 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BIRO II 37 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISA JABATAN III 38 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN TATA LAKSANA DAN REFORMASI BIROKRASI III 39 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK III 40 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN IV 41 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN IV 42 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KELEMBAGAAN SERTA KINERJA KABUPATEN/KOTA IV 43 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN TATA KERJA DAN PROSEDUR IV 44 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN REFORMASI BIROKRASI IV PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT 10 TAHUN 2020 14-Apr-20 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG BIRO HUKUM BIRO HUKUM BIRO HUKUM BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT WAKIL KEPALA LEMBAGA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ASISTEN BIRO HUKUM BIRO HUKUM BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM BIRO HUKUM BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT ASISTEN NAMA UNIT KERJA KEPALA LEMBAGA BIRO HUKUM BIRO HUKUM BIRO HUKUM BIRO HUKUM BIRO HUKUM BIRO HUKUM BIRO HUKUM NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 45 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO IV 46 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN IV 47 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN PUBLIK IV 48 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN IV 49 SEKRETARIAT DAERAH BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 50 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN IV 51 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN BINA PEMBANGUNAN III 52 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN III 53 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH III 54 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN IV 55 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS PENDATAAN SARANA DAN PRASARANA IV 56 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO IV 57 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PEREKONOMIAN IV 58 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN BINA PRODUKSI DAN PEMASARAN PRODUK DAERAH IV 59 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PEREKONOMIAN IV 60 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN PENGADAAN IV 61 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN MONEV PENGADAAN IV 62 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN DOKUMENTASI PENGADAAN IV 63 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUB BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA IV 64 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK IV 65 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN IV 66 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BIRO 67 SEKRETARIAT DAERAH BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 68 SEKRETARIAT DAERAH BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 69 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BIRO II 70 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM III 71 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH III 72 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN KAWASAN DAN AGRARIA III 73 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN TOPONOMI DAN BATAS DAERAH IV 74 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJA SAMA IV 75 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO IV 76 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PENATAAN DAERAH OTONOM IV 77 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH IV 78 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI KEPALA DAERAH DAN DPRD IV 79 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN TANAH DAN PENSERTIFIKATAN IV 80 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PENANGANAN KONFLIK DAN SENGKETA PERTANAHAN IV 81 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PENATAAN KAWASAN IV 82 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUB BAGIAN PEMELIHARAAN, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN IV 83 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BIRO II 84 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN III BIRO TATA PEMERINTAHAN BIRO TATA PEMERINTAHAN BIRO TATA PEMERINTAHAN BIRO TATA PEMERINTAHAN BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL BIRO TATA PEMERINTAHAN BIRO TATA PEMERINTAHAN BIRO TATA PEMERINTAHAN BIRO TATA PEMERINTAHAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL BIRO TATA PEMERINTAHAN BIRO TATA PEMERINTAHAN BIRO TATA PEMERINTAHAN BIRO TATA PEMERINTAHAN BIRO TATA PEMERINTAHAN BIRO TATA PEMERINTAHAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 85 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL III 86 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN III 87 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN VERIFIKASI, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN IV 88 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN IV 89 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN ADMINISTRASI UMUM IV 90 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN ADMINISTRASI PIMPINAN IV 91 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA, TAMU PIMPINAN DAN AKOMODASI IV 92 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PEMELIHARAAN GEDUNG, KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN LAINNYA IV 93 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS KEBUTUHAN IV 94 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PENGADAAN IV 95 SEKRETARIAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN INVENTARISASI, PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN IV 96 SEKRETARIAT DAERAH BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 97 SEKRETARIAT DAERAH BENDAHARA PENGELUARAN 98 SEKRETARIAT DAERAH BENDAHARA PENERIMAAN Non Eselon 99 SEKRETARIAT DAERAH STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK II 100 SEKRETARIAT DAERAH STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN II 101 SEKRETARIAT DAERAH STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA APARATUR II 102 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA BADAN II 103 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI III 104 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI IV 105 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIER IV 106 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG KINERJA DAN KOMPETENSI PEGAWAI IV 107 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA BIDANG INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA PEGAWAI III 108 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PEGAWAI IV 109 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG DOKUMENTASI IV 110 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG INFORMASI DAN PELAPORAN IV 111 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN III 112 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG MUTASI JABATAN IV 113 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG MUTASI PINDAH IV 114 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN PENINJAUAN MASA KERJA IV 115 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI III 116 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN DAN DISIPLIN PEGAWAI IV 117 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KESEJAHTERAAN DAN PENGHARGAAN PNS IV 118 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENSIUN, PEMBINAAN MENTAL DAN JASMANI PNS IV 119 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI III 120 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN DAN DISIPLIN PEGAWAI IV 121 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENGOLAHAN KESEJAHTERAAN DAN PENGHARGAAN PNS IV 122 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENSIUN, PEMBINAAN MENTAL DAN JASMANI PNS IV 123 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEKRETARIS III 124 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN IV BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH STAF AHLI STAF AHLI STAF AHLI BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI SEKRETARIAT SEKRETARIAT BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 125 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET IV 126 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 127 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BENDAHARA PENGELUARAN 128 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA BADAN II 129 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN III 130 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA SUB BIDANG IDEOLOGI IV 131 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN IV 132 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL IV 133 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI, PENGAWASAN ORANG DAN LEMBAGA ASING III 134 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KERJASAMA INTELKAM IV 135 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA BIDANG POLITIK IV 136 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA SUB BIDANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENDIDIKAN POLITIK IV 137 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA SUB BIDANG KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DAN FASILITAS PEMILU IV 138 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA BIDANG SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI IV 139 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA IV 140 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN AGAMA, KEMASYARAKATAN EKONOMI III 141 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIS III 142 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN IV 143 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN IV 144 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 145 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BENDAHARA PENGELUARAN 146 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KEPALA BADAN II 147 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK III 148 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KEPALA SUB BIDANG KEDARURATAN IV 149 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KEPALA SUB BIDANG LOGISTIK IV 150 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN III 151 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENCEGAHAN IV 152 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KEPALA SUB BIDANG KESIAPSIAGAAN IV 153 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI III 154 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KEPALA SUB BIDANG REHABILITASI IV 155 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KEPALA SUB BIDANG REKONSTRUKSI IV 156 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIS III 157 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN IV 158 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET IV 159 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 160 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BENDAHARA PENGELUARAN 161 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEPALA BADAN II 162 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH III 163 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG EKONOMI, PERTANIAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN IV 164 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG FISIK DAN PRASARANA WILAYAH IV 165 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN IV SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL BIDANG POLITIK BIDANG POLITIK BIDANG POLITIK BIDANG SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI BIDANG SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI BIDANG SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BIDANG EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH BIDANG EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH BIDANG EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH BIDANG EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 166 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA III 167 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN IV 168 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA IV 169 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG KEPENDUDUKAN DAN SDM IV 170 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK III 171 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN IPTEK IV 172 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENERAPAN IPTEK IV 173 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG SOSIALISASI DAN PUBLIKASI INOVASI DAN TEKNOLOGI IV 174 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SEKRETARIS III 175 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM, UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 176 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN IV 177 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BENDAHARA PENGELUARAN 178 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA BADAN II 179 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA BIDANG AKUNTANSI III 180 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI KEUANGAN IV 181 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI BARANG MILIK DAERAH IV 182 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN IV 183 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN BINA KAB/KOTA III 184 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG IV 185 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN IV 186 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG BINA KABUPATEN/KOTA IV 187 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA BIDANG PENDAPATAN NON PAJAK DAERAH III 188 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENDAPATAN RETRIBUSI IV 189 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER IV 190 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN IV 191 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAERAH III 192 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI IV 193 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN IV 194 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN IV 195 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH III BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG AKUNTANSI BIDANG AKUNTANSI BIDANG AKUNTANSI BIDANG AKUNTANSI BIDANG ANGGARAN DAN BINA KAB/KOTA BIDANG ANGGARAN DAN BINA KAB/KOTA BIDANG ANGGARAN DAN BINA KAB/KOTA BIDANG ANGGARAN DAN BINA KAB/KOTA BIDANG PENDAPATAN NON PAJAK DAERAH BIDANG PENDAPATAN NON PAJAK DAERAH BIDANG PENDAPATAN NON PAJAK DAERAH BIDANG PENDAPATAN NON PAJAK DAERAH BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAERAH BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAERAH BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAERAH BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAERAH BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 196 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGADAAN IV 197 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENGGUNAAN, PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN IV 198 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN IV 199 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN III 200 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG IV 201 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN IV 202 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH IV 203 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIS III 204 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN IV 205 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN IV 206 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 207 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH BENDAHARA PENGELUARAN 208 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH BENDAHARA PENERIMAAN 209 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU 210 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA UPTB SAMSAT KABUPATEN MAMUJU 211 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA UPTB SAMSAT KABUPATEN MAMUJU UTARA 212 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA UPTB SAMSAT KABUPATEN MAMASA 213 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA UPTB SAMSAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR 214 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA UPTB SAMSAT KABUPATEN MAJENE 215 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV 216 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 217 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SEKSI PENDAPATAN DAN PENETAPAN IV 218 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA SEKSI PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN IV 219 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA BADAN II 220 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL III 221 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI IV 222 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL IV 223 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN IV 224 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS III BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT UPTB UPTB UPTB UPTB UPTB UPTB UPTB UPTB UPTB BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 225 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI UMUM DAN PILIHAN JABATAN ADMINISTRASI IV 226 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI JABATAN ADMINISTRASI IV 227 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI JABATAN ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH PENUNJANG IV 228 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN III 229 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI IV 230 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN TENAGA PENGEMBANGAN KOMPETENSI IV 231 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN SUMBER BELAJAR DAN KERJASAMA IV 232 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIS III 233 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 234 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN IV 235 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BENDAHARA PENGELUARAN 236 BADAN PENGHUBUNG KEPALA BADAN III 237 BADAN PENGHUBUNG KEPALA SUB BIDANG TATA USAHA IV 238 BADAN PENGHUBUNG KEPALA SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA IV 239 BADAN PENGHUBUNG KEPALA SUB BIDANG PROMOSI, DATA DAN INFORMASI DAERAH IV 240 BADAN PENGHUBUNG KEPALA SUB BIDANG SARANA DAN PELAYANAN IV 241 BADAN PENGHUBUNG BENDAHARA PENGELUARAN 242 BADAN PENGHUBUNG BENDAHARA PENERIMAAN 243 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA BADAN II 244 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN III 245 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG INFRASTRUKTUR IV 246 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG KEWILAYAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP IV 247 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN IV 248 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA III 249 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN IV 250 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN IV 251 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEPENDUDUKAN IV 252 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA III 253 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN IV 254 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA BIDANG SUMBER DAYA ALAM IV 255 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI IV 256 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH III 257 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN IV 258 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI IV 259 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN IV 260 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIS III 261 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN IV 262 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET IV 263 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 264 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BENDAHARA PENGELUARAN BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT BADAN PENGHUBUNG SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 265 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BENDAHARA APBN Non Eselon 266 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA BIDANG ENERGI III 267 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA SEKSI KONSERVASI ENERGI IV 268 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN IV 269 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN ENERGI BARU TERBARUKAN IV 270 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA BIDANG GEOLOGI DAN AIR BAWAH TANAH III 271 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA SEKSI PEMETAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH IV 272 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA SEKSI KONSERVASI AIR TANAH IV 273 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN AIR TANAH IV 274 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA BIDANG KETENAGALISTRIKAN III 275 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN IV 276 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN IV 277 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA SEKSI PENGAWASAN KETENAGALISTRIKAN IV 278 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA BIDANG MINERAL DAN BATUBARA (MINERBA) III 279 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA SEKSI PEMETAAN WILAYAH IZIN MINERBA IV 280 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN MINERBA IV 281 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA SEKSI PRODUKSI DAN PENJUALAN MINERBA IV 282 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA DINAS II 283 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIS III 284 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN IV 285 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET IV 286 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 287 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BENDAHARA PENGELUARAN 288 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA UPTD LABORATORIUM 289 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA UPTD WILAYAH I (KABUPATEN MAMUJU UTARA DAN MAMUJU TENGAH) 290 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA UPTD WILAYAH II (KABUPATEN MAMUJU DAN MAMASA) 291 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA UPTD WILAYAH III (KABUPATEN POLEWALI MANDAR DAN MAJENE) 292 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV 293 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA SEKSI JASA PERALATAN PEMBORAN, EKSPLORASI DAN PRODUKSI 0 294 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA SEKSI JASA LABORATORIS DAN DATA INFORMASI GEOGRAFIS IV 295 DINAS KEHUTANAN KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL III 296 DINAS KEHUTANAN KEPALA SEKSI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN IV 297 DINAS KEHUTANAN KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAS IV 298 DINAS KEHUTANAN KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL IV 299 DINAS KEHUTANAN KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM (KSDAE) III 300 DINAS KEHUTANAN KEPALA SEKSI PENGAMANAN HUTAN IV 301 DINAS KEHUTANAN KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN IV 302 DINAS KEHUTANAN KEPALA SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM (KSDAE) IV SEKRETARIAT BIDANG ENERGI BIDANG ENERGI BIDANG ENERGI BIDANG ENERGI BIDANG GEOLOGI DAN AIR BAWAH TANAH BIDANG GEOLOGI DAN AIR BAWAH TANAH BIDANG GEOLOGI DAN AIR BAWAH TANAH BIDANG GEOLOGI DAN AIR BAWAH TANAH BIDANG KETENAGALISTRIKAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN BIDANG MINERAL DAN BATUBARA (MINERBA) BIDANG MINERAL DAN BATUBARA (MINERBA) BIDANG MINERAL DAN BATUBARA (MINERBA) BIDANG MINERAL DAN BATUBARA (MINERBA) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM (KSDAE) BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM (KSDAE) BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM (KSDAE) BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM (KSDAE) NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 303 DINAS KEHUTANAN KEPALA BIDANG TATA GUNA DAN PEMANFAATAN HUTAN III 304 DINAS KEHUTANAN KEPALA SEKSI TATA GUNA HUTAN IV 305 DINAS KEHUTANAN KEPALA SEKSI PEMANFAATAN HUTAN IV 306 DINAS KEHUTANAN KEPALA SEKSI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (PUHH) IV 307 DINAS KEHUTANAN KEPALA DINAS II 308 DINAS KEHUTANAN SEKRETARIS III 309 DINAS KEHUTANAN KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN IV 310 DINAS KEHUTANAN KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 311 DINAS KEHUTANAN BENDAHARA PENGELUARAN 312 DINAS KEHUTANAN BENDAHARA APBN Non Eselon 313 DINAS KEHUTANAN BENDAHARA PENERIMAAN Non Eselon 314 DINAS KEHUTANAN KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LARIANG 315 DINAS KEHUTANAN KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SARUDU 316 DINAS KEHUTANAN KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PASANGKAYU 317 DINAS KEHUTANAN KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BUDONG-BUDONG 318 DINAS KEHUTANAN KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAROSSA 319 DINAS KEHUTANAN KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KARAMA 320 DINAS KEHUTANAN KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BONEHAU KALUMPANG 321 DINAS KEHUTANAN KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MALUNDA 322 DINAS KEHUTANAN KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MAPILLI 323 DINAS KEHUTANAN KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MAMASA TENGAH 324 DINAS KEHUTANAN KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MAMASA TIMUR 325 DINAS KEHUTANAN KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MAMASA BARAT 326 DINAS KEHUTANAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV 327 DINAS KEHUTANAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 328 DINAS KEHUTANAN KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMAMFAATAN HUTAN IV 329 DINAS KEHUTANAN KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT IV 330 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN III 331 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA SEKSI PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN IV 332 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA SEKSI KONSERVASI DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN IV 333 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM IV 334 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN III 335 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA SEKSI DISTRIBUSI DAN PEMASARAN IV 336 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGOLAHAN MUTU PRODUK IV 337 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA SEKSI KEMITRAAN USAHA, INVESTASI DAN PROMOSI IV 338 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA III 339 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA SEKSI PRODUKSI BUDIDAYA IV 340 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA BUDIDAYA IV 341 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN IV 342 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN TATA RUANG KELAUTAN III BIDANG TATA GUNA DAN PEMANFAATAN HUTAN BIDANG TATA GUNA DAN PEMANFAATAN HUTAN BIDANG TATA GUNA DAN PEMANFAATAN HUTAN BIDANG TATA GUNA DAN PEMANFAATAN HUTAN DINAS KEHUTANAN SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN TATA RUANG KELAUTAN NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 343 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA SEKSI PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN IV 344 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENANGKAPAN IKAN IV 345 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA SEKSI KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL IV 346 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA DINAS II 347 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIS III 348 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN IV 349 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET IV 350 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 351 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BENDAHARA PENGELUARAN 352 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA UPTD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) PALIPI 353 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN PANTAI (BBIP) PONIANG 354 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA UPTD BALAI BENIH BUDIDAYA AIR TAWAR (B3AT) TAMALLANTIK 355 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV 356 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 357 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KEPALA BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN III 358 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PEMUDA IV 359 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PEMUDA IV 360 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN KEMITRAAN PEMUDA IV 361 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA III 362 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KEPALA SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN SENTRA OLAHRAGA IV 363 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KEPALA SEKSI OLAHRAGA REKREASI, TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS IV 364 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KEPALA SEKSI KEMITRAAN, PENGHARGAAN DAN OLAHRAGA IV 365 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA III 366 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KEPALA SEKSI PEMBIBITAN, IPTEK DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN IV 367 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KEPALA SEKSI PROMOSI OLAHRAGA DAN OLAHRAGA PRESTASI IV 368 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KEPALA SEKSI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA IV 369 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KEPALA DINAS II 370 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SEKRETARIS III 371 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN IV 372 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 373 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA BENDAHARA PENGELUARAN 374 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KEPALA UPTD PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR (PPLP) 375 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV 376 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 377 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPALA BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL III 378 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPALA SEKSI FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PENCATATAN SIPIL IV 379 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPALA SEKSI BINA APARATUR PENCATATAN SIPIL IV 380 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPALA SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN DOKUMENTASI IV 381 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPALA BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK III 382 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPALA SEKSI FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDAFTARAN PENDUDUK IV 383 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPALA SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK IV 384 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPALA SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN DOKUMENTASI IV BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN TATA RUANG KELAUTAN BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN TATA RUANG KELAUTAN BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN TATA RUANG KELAUTAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT UPTD UPTD UPTD BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 385 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) DAN PEMANFAATAN DATA III 386 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN IV 387 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN IV 388 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI IV 389 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPALA DINAS II 390 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIS III 391 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN IV 392 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 393 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BENDAHARA PENGELUARAN 394 DINAS KESEHATAN KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT III 395 DINAS KESEHATAN KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT IV 396 DINAS KESEHATAN KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA IV 397 DINAS KESEHATAN KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT IV 398 DINAS KESEHATAN KEPALA BIDANG KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT III 399 DINAS KESEHATAN KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI IV 400 DINAS KESEHATAN KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR IV 401 DINAS KESEHATAN KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA IV 402 DINAS KESEHATAN KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA III 403 DINAS KESEHATAN KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN IV 404 DINAS KESEHATAN KEPALA SEKSI KEFARMASIAN DAN ALKES IV 405 DINAS KESEHATAN KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN IV 406 DINAS KESEHATAN KEPALA DINAS II 407 DINAS KESEHATAN SEKRETARIS III 408 DINAS KESEHATAN KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN IV 409 DINAS KESEHATAN KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 410 DINAS KESEHATAN BENDAHARA PENGELUARAN 411 DINAS KESEHATAN KEPALA UPTD BALAI LAYANAN KESEHATAN 412 DINAS KESEHATAN KEPALA UPTD INSTALASI FARMASI 413 DINAS KESEHATAN KEPALA UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN 414 DINAS KESEHATAN KEPALA UPTD TRANSFUSI DARAH 415 DINAS KESEHATAN KEPALA UPTD RUMAH SAKIT 416 DINAS KESEHATAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV 417 DINAS KESEHATAN KEPALA SEKSI PELAYANAN IV 418 DINAS KESEHATAN KEPALA SEKSI PEMANTAPAN MUTU DAN BIMBINGAN TEKNIS IV 419 DINAS KESEHATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 420 DINAS KETAHANAN PANGAN KEPALA BIDANG DISTRIBUSI, CADANGAN DAN HARGA PANGAN III 421 DINAS KETAHANAN PANGAN KEPALA SEKSI DISTRIBUSI PANGAN IV 422 DINAS KETAHANAN PANGAN KEPALA SEKSI CADANGAN PANGAN IV BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) DAN PEMANFAATAN DATA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) DAN PEMANFAATAN DATA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) DAN PEMANFAATAN DATA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) DAN PEMANFAATAN DATA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BIDANG KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BIDANG KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BIDANG KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD BIDANG DISTRIBUSI, CADANGAN DAN HARGA PANGAN BIDANG DISTRIBUSI, CADANGAN DAN HARGA PANGAN BIDANG DISTRIBUSI, CADANGAN DAN HARGA PANGAN NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 423 DINAS KETAHANAN PANGAN KEPALA SEKSI HARGA PANGAN IV 424 DINAS KETAHANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN, SUMBER DAYA DAN KERAWANAN PANGAN III 425 DINAS KETAHANAN PANGAN KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN IV 426 DINAS KETAHANAN PANGAN KEPALA SEKSI SUMBER DAYA PANGAN IV 427 DINAS KETAHANAN PANGAN KEPALA SEKSI KERAWANAN PANGAN IV 428 DINAS KETAHANAN PANGAN KEPALA BIDANG PENGANEKARAGAMAN, KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN III 429 DINAS KETAHANAN PANGAN KEPALA SEKSI PENGANEKARAGAMAN PANGAN IV 430 DINAS KETAHANAN PANGAN KEPALA SEKSI KONSUMSI PANGAN IV 431 DINAS KETAHANAN PANGAN KEPALA SEKSI KEAMANAN PANGAN IV 432 DINAS KETAHANAN PANGAN KEPALA DINAS II 433 DINAS KETAHANAN PANGAN SEKRETARIS III 434 DINAS KETAHANAN PANGAN KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN IV 435 DINAS KETAHANAN PANGAN KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 436 DINAS KETAHANAN PANGAN BENDAHARA PENGELUARAN 437 DINAS KETAHANAN PANGAN KEPALA UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (BSP-PSAT) 438 DINAS KETAHANAN PANGAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV 439 DINAS KETAHANAN PANGAN KEPALA SEKSI MANAJER TEKNIS IV 440 DINAS KETAHANAN PANGAN KEPALA SEKSI MANAJER MUTU IV 441 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK III 442 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA SEKSI KEHUMASAN DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK IV 443 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK IV 444 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK IV 445 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT III 446 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI SPBE IV 447 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA SEKSI APLIKASI DAN SISTEM INFORMASI SPBE IV 448 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK DAN KEAMANAN SPBE IV 449 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK III 450 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK IV 451 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA SEKSI EDUKASI DAN ADVOKASI INFORMASI PUBLIK IV 452 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI KELEMBAGAAN INFORMASI PUBLIK IV 453 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK PUBLIK III 454 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI IV 455 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA SEKSI STATISTIK DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI IV BIDANG DISTRIBUSI, CADANGAN DAN HARGA PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN, SUMBER DAYA DAN KERAWANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN, SUMBER DAYA DAN KERAWANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN, SUMBER DAYA DAN KERAWANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN, SUMBER DAYA DAN KERAWANAN PANGAN BIDANG PENGANEKARAGAMAN, KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BIDANG PENGANEKARAGAMAN, KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BIDANG PENGANEKARAGAMAN, KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BIDANG PENGANEKARAGAMAN, KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT UPTD UPTD UPTD UPTD BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK PUBLIK BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK PUBLIK BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK PUBLIK NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 456 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA SEKSI PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI IV 457 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA DINAS II 458 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK SEKRETARIS III 459 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN IV 460 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET IV 461 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 462 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK BENDAHARA PENGELUARAN 463 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA UPTD RADIO SIARAN BANUA MALAQBI 464 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV 465 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 466 DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH III 467 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN IV 468 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN IV 469 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN IV 470 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS III 471 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH IV 472 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH B3 IV 473 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP IV 474 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP III 475 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN IV 476 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN IV 477 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA SEKSI PEMELIHARAN LINGKUNGAN IV 478 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA DINAS II 479 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIS III 480 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN IV 481 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 482 DINAS LINGKUNGAN HIDUP BENDAHARA PENGELUARAN 483 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 484 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV 485 DINAS LINGKUNGAN HIDUP BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 486 DINAS PARIWISATA KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PARIWISATA III 487 DINAS PARIWISATA KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN KEMITRAAN IV 488 DINAS PARIWISATA KEPALA SEKSI STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA IV 489 DINAS PARIWISATA KEPALA SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN IV BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT UPTD UPTD UPTD BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT UPTD UPTD UPTD BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PARIWISATA BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PARIWISATA BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PARIWISATA BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PARIWISATA NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 490 DINAS PARIWISATA KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA III 491 DINAS PARIWISATA KEPALA SEKSI ANALISIS PASAR PARIWISATA IV 492 DINAS PARIWISATA KEPALA SEKSI PROMOSI WISATA IV 493 DINAS PARIWISATA KEPALA SEKSI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PARIWISATA IV 494 DINAS PARIWISATA KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN PENGENDALIAN INDUSTRI PARIWISATA III 495 DINAS PARIWISATA KEPALA SEKSI PENGENDALIAN USAHA JASA DAN SARANA PRASARANA PARIWISATA IV 496 DINAS PARIWISATA KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN EKONOMI KREATIF IV 497 DINAS PARIWISATA KEPALA SEKSI PENGENDALIAN INVESTASI DAN PERIZINAN PARIWISATA IV 498 DINAS PARIWISATA KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA III 499 DINAS PARIWISATA KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN WISATA ALAM, BUATAN DAN MINAT KHUSUS IV 500 DINAS PARIWISATA KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA DAN RELIGI IV 501 DINAS PARIWISATA KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA IV 502 DINAS PARIWISATA KEPALA DINAS II 503 DINAS PARIWISATA SEKRETARIS III 504 DINAS PARIWISATA KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN IV 505 DINAS PARIWISATA KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET IV 506 DINAS PARIWISATA KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 507 DINAS PARIWISATA BENDAHARA PENGELUARAN 508 DINAS PARIWISATA BENDAHARA PENERIMAAN 509 DINAS PARIWISATA BENDAHARA APBN Non Eselon 510 DINAS PARIWISATA KEPALA UPTD TAMAN WISATA GENTUNGAN 511 DINAS PARIWISATA KEPALA UPTD ANJUNGAN SULAWESI BARAT DI TMII JAKARTA 512 DINAS PARIWISATA KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV 513 DINAS PARIWISATA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 514 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA BIDANG BINA MARGA III 515 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN IV 516 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JEMBATAN IV 517 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS IV 518 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA BIDANG CIPTA KARYA III 519 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI AIR MINUM IV 520 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN IV 521 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN IV 522 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA BIDANG CIPTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR III 523 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI IRIGASI DAN RAWA IV 524 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI SUNGAI, PANTAI DAN WADUK IV 525 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI BINA MANFAAT IRIGASI, RAWA, PANTAI DAN SUNGAI IV 526 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI III 527 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN JASA KONSTRUKSI IV 528 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI KERJA SAMA, PEMBERDAYAAN & PENGEMBANGAN SDM IV 529 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI IV 530 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA BIDANG TATA RUANG III 531 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG IV BIDANG PEMASARAN PARIWISATA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN PENGENDALIAN INDUSTRI PARIWISATA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN PENGENDALIAN INDUSTRI PARIWISATA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN PENGENDALIAN INDUSTRI PARIWISATA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN PENGENDALIAN INDUSTRI PARIWISATA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DINAS PARIWISATA SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT UPTD UPTD UPTD UPTD BIDANG BINA MARGA BIDANG BINA MARGA BIDANG BINA MARGA BIDANG BINA MARGA BIDANG CIPTA KARYA BIDANG CIPTA KARYA BIDANG CIPTA KARYA BIDANG CIPTA KARYA BIDANG CIPTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BIDANG CIPTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BIDANG CIPTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BIDANG CIPTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BIDANG TATA BINA JASA KONSTRUKSI BIDANG TATA BINA JASA KONSTRUKSI BIDANG TATA BINA JASA KONSTRUKSI BIDANG TATA BINA JASA KONSTRUKSI BIDANG TATA RUANG BIDANG TATA RUANG NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 532 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI PEMANFAATAN RUANG IV 533 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN IV 534 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA DINAS II 535 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEKRETARIS III 536 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN IV 537 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 538 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BENDAHARA PENGELUARAN 539 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BENDAHARA APBN Non Eselon 540 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BENDAHARA PENERIMAAN Non Eselon 541 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 542 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA UPTD PENGUJIAN DAN STANDARISASI 543 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA UPTD WILAYAH SUNGAI 544 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV 545 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 546 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI STANDARISASI IV 547 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI PENGUJIAN IV 548 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI JALAN DAN JEMBATAN IV 549 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI PERALATAN DAN BAHAN JALAN IV 550 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS IV 551 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPALA SEKSI OPERASIONAL PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN IV 552 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA BIDANG PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA III 553 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA SEKSI PELAYANAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT IV 554 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA SEKSI ADAT BUDAYA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL IV 555 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA IV 556 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA III 557 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA SEKSI PENATAAN ADM. PEMERINTAHAN DESA & PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR IV 558 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DESA IV 559 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN IV 560 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA III 561 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM IV 562 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA IV 563 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN IV 564 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA III 565 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN BUMDESA DAN PERMODALAN DESA IV 566 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA SEKSI PERDAGANGAN DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA IV 567 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA IV 568 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA DINAS II 569 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKRETARIS III BIDANG TATA RUANG BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD BIDANG PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA BIDANG PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA BIDANG PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA BIDANG PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA BIDANG PEMERINTAHAN DESA BIDANG PEMERINTAHAN DESA BIDANG PEMERINTAHAN DESA BIDANG PEMERINTAHAN DESA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKRETARIAT NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 570 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN IV 571 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET IV 572 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 573 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BENDAHARA PENGELUARAN 574 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KELUARGA, DATA DAN INFORMASI III 575 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA SEKSI PELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI IV 576 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA SEKSI PELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK DAN HUKUM IV 577 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA SEKSI PELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG KUALITAS KELUARGA, DATA DAN INFORMASI IV 578 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK III 579 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA SEKSI PENGASUHAN ALTERNATIF DAN PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA IV 580 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA SEKSI HAK SIPIL, INFORMASI DAN PARTISIPASI IV 581 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA SEKSI KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAAN IV 582 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA III 583 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESERTAAN KB IV 584 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA IV 585 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA SEKSI PEMADUAN DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENDUDUK IV 586 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK III 587 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN IV 588 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK IV 589 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA SEKSI DATA KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK IV 590 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA DINAS II 591 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIS III 592 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN IV 593 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET IV SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KELUARGA, DATA DAN INFORMASI BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KELUARGA, DATA DAN INFORMASI BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KELUARGA, DATA DAN INFORMASI BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KELUARGA, DATA DAN INFORMASI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 594 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 595 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BENDAHARA PENGELUARAN 596 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA UPTD PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK 597 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV 598 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 599 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA SEKSI PENGADUAN IV 600 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN III 601 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN IV 602 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SEKSI KEBIJAKAN DAN ADVOKASI LAYANAN IV 603 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SEKSI PELAPORAN LAYANAN IV 604 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL III 605 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL IV 606 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SEKSI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL IV 607 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL IV 608 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A III 609 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/I IV 610 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/II IV 611 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/III IV 612 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B III 613 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/I IV 614 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/II IV 615 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/III IV 616 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL III 617 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL IV 618 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SEKSI DEREGULASI PENANAMAN MODAL IV 619 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA IV 620 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA BIDANG PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL III SEKRETARIAT SEKRETARIAT UPTD UPTD UPTD UPTD BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL BIDANG PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 621 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL IV 622 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL IV 623 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PROMOSI PENANAMAN MODAL IV 624 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA DINAS II 625 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIS III 626 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN IV 627 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 628 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BENDAHARA PENGELUARAN 629 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN III 630 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN IV 631 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI SEJARAH DAN TRADISI IV 632 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI KESENIAN DAN TENAGA KEBUDAYAAN IV 633 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS III 634 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN IV 635 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA IV 636 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEM. KARAKTER IV 637 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN III 638 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN IV 639 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA IV 640 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER IV 641 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN III 642 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI PTK SMA IV 643 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI PTK SMK IV 644 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI PTK KHUSUS IV 645 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS,TUGAS PEMBANTUAN PAUD DAN PENDIDIKAN DASAR III 646 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN TP PAUD DAN DIKDAS IV 647 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA / PRASARANA TP PAUD DAN DIKDAS IV 648 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER TP PAUD DIKDAS IV 649 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA CABANG DINAS WILAYAH I III 650 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA WILAYAH I IV 651 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA CAB. DINAS WILAYAH I IV 652 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK CAB. DINAS WILAYAH I IV 653 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA CABANG DINAS WILAYAH II III 654 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA WILAYAH II IV 655 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA CAB. DINAS WILAYAH II IV 656 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK CAB. DINAS WILAYAH II IV 657 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA CABANG DINAS WILAYAH III 658 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA WILAYAH III 659 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA DINAS II 660 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIS III 661 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN IV 662 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET IV 663 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 664 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BENDAHARA PENGELUARAN 665 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN (BPTKP) 666 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV BIDANG PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL BIDANG PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL BIDANG PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT BIDANG KEBUDAYAAN BIDANG KEBUDAYAAN BIDANG KEBUDAYAAN BIDANG KEBUDAYAAN BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS,TUGAS PEMBANTUAN PAUD DAN PENDIDIKAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS,TUGAS PEMBANTUAN PAUD DAN PENDIDIKAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS,TUGAS PEMBANTUAN PAUD DAN PENDIDIKAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS,TUGAS PEMBANTUAN PAUD DAN PENDIDIKAN DASAR CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT UPTD UPTD NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 667 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM 0 668 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI PENYAJIAN DAN PENATAAN IV 669 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI PENYAJIAN DAN LAYANAN EDUKASI IV 670 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA UPTD BP TIK PK III 671 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV 672 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI PEMANFAATAN IV 673 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA SEKSI EVALUASI IV 674 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM III 675 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KEPALA SEKSI KOPERASI IV 676 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KEPALA SEKSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH IV 677 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN, PEMBIAYAAN DAN PROMOSI IV 678 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KEPALA BIDANG PERDAGANGAN III 679 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KEPALA SEKSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI IV 680 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KEPALA SEKSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI IV 681 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA IV 682 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN III 683 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KEPALA SEKSI STANDARDISASI TEKNOLOGI IKM, ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA IV 684 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI IV 685 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KEPALA SEKSI PROMOSI, INFORMASI DAN KERJA SAMA INDUSTRI IV 686 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KEPALA DINAS II 687 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM SEKRETARIS III 688 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN IV 689 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 690 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM BENDAHARA PENGELUARAN 691 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KEPALA UPTD BALAI PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB) 692 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KEPALA SEKSI PENGUJIAN UPTD BPSMB IV 693 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KEPALA SEKSI JAMINAN MUTU IV 694 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV 695 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT III 696 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA SEKSI ANGKUTAN DARAT DAN KESELAMATAN LLAJ IV 697 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS IV 698 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA JALAN IV 699 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA III 700 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA SEKSI KEPELABUHANAN DAN KEBANDARUDARAAN IV 701 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA SEKSI ANGKUTAN LAUT DAN UDARA IV 702 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA SEKSI KESELAMATAN MARITIM DAN PENERBANGAN IV 703 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA BIDANG PERKERETAAPIAN DAN ASP III 704 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA SEKSI ANGKUTAN DAN KESELAMATAN PERKERETAPIAN IV 705 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERKERETAPIAN IV UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD BIDANG KOPERASI DAN UKM BIDANG KOPERASI DAN UKM BIDANG KOPERASI DAN UKM BIDANG KOPERASI DAN UKM BIDANG PERDAGANGAN BIDANG PERDAGANGAN BIDANG PERDAGANGAN BIDANG PERDAGANGAN BIDANG PERINDUSTRIAN BIDANG PERINDUSTRIAN BIDANG PERINDUSTRIAN BIDANG PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT UPTD UPTD UPTD UPTD BIDANG PERHUBUNGAN DARAT BIDANG PERHUBUNGAN DARAT BIDANG PERHUBUNGAN DARAT BIDANG PERHUBUNGAN DARAT BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA BIDANG PERKERETAAPIAN DAN ASP BIDANG PERKERETAAPIAN DAN ASP BIDANG PERKERETAAPIAN DAN ASP NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 706 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA SEKSI ANGKUTAN, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN IV 707 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA DINAS II 708 DINAS PERHUBUNGAN BENDAHARA PENGELUARAN 709 DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIS III 710 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN IV 711 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 712 DINAS PERHUBUNGAN BENDAHARA PENERIMAAN 713 DINAS PERHUBUNGAN BENDAHARA APBN Non Eselon 714 DINAS PERHUBUNGAN BENDAHARA APBN Non Eselon 715 DINAS PERHUBUNGAN BENDAHARA PENERIMAAN Non Eselon 716 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA UPTD PERHUBUNGAN KABUPATEN MAMUJU UTARA 717 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA UPTD PERHUBUNGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH 718 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA UPTD PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJENE 719 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA UPTD PERHUBUNGAN KABUPATEN POLMAN 720 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA UPTD PERHUBUNGAN KABUPATEN MAMASA 721 DINAS PERHUBUNGAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV 722 DINAS PERHUBUNGAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 723 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL III 724 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA SEKSI STANDARDISASI, MUTU DAN PEMBINAAN USAHA IV 725 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA SEKSI PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL IV 726 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA SEKSI PEMASARAN HASIL IV 727 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA BIDANG PERBENIHAN DAN PRODUKSI III 728 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA SEKSI PERBENIHAN IV 729 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA SEKSI TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR IV 730 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA SEKSI TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH IV 731 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PERKEBUNAN III 732 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA SEKSI DATA DAN KELEMBAGAAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN IV 733 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA SEKSI PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN IV 734 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA SEKSI GANGGUAN USAHA, DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN IV 735 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KELEMBAGAAN III 736 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA SEKSI LAHAN, IRIGASI, PEMBIAYAAN DAN INVESTASI IV 737 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN IV 738 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN IV 739 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA DINAS II 740 DINAS PERKEBUNAN DAERAH SEKRETARIS III 741 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN IV 742 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET IV 743 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 744 DINAS PERKEBUNAN DAERAH BENDAHARA PENGELUARAN 745 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA UPTD III 746 DINAS PERKEBUNAN DAERAH KEPALA UPTD III 747 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA BIDANG DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI, LAYANAN DAN PELESTARIAN III 748 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA SEKSI DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN IV 749 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA SEKSI LAYANAN, OTOMASI DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN IV 750 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA SEKSI PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN IV BIDANG PERKERETAAPIAN DAN ASP DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL BIDANG PERBENIHAN DAN PRODUKSI BIDANG PERBENIHAN DAN PRODUKSI BIDANG PERBENIHAN DAN PRODUKSI BIDANG PERBENIHAN DAN PRODUKSI BIDANG PERLINDUNGAN PERKEBUNAN BIDANG PERLINDUNGAN PERKEBUNAN BIDANG PERLINDUNGAN PERKEBUNAN BIDANG PERLINDUNGAN PERKEBUNAN BIDANG PRASARANA DAN KELEMBAGAAN BIDANG PRASARANA DAN KELEMBAGAAN BIDANG PRASARANA DAN KELEMBAGAAN BIDANG PRASARANA DAN KELEMBAGAAN DINAS PERKEBUNAN DAERAH SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT UPTD BALAI PROTEKSI DAN PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN UPTD BALAI PENGAWASAN SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN MUTU BENIH PERKEBUNAN BIDANG DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI, LAYANAN DAN PELESTARIAN BIDANG DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI, LAYANAN DAN PELESTARIAN BIDANG DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI, LAYANAN DAN PELESTARIAN BIDANG DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI, LAYANAN DAN PELESTARIAN NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 751 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN III 752 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA SEKSI HUKUM DAN PEMBINAAN PENCIPTA ARSIP IV 753 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA SEKSI PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN IV 754 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN IV 755 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN ARSIP III 756 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN ARSIP IV 757 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA SEKSI PRESERVASI ARSIP IV 758 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA SEKSI LAYANAN DAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN IV 759 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN III 760 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN IV 761 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERPUSTAKAAN IV 762 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA IV 763 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA DINAS II 764 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SEKRETARIS III 765 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN IV 766 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET IV 767 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 768 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN BENDAHARA PENGELUARAN 769 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPALA BIDANG PERMUKIMAN III 770 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPALA SEKSI PERMUKIMAN IV 771 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN IV 772 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DAN PERDESAAN IV 773 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPALA BIDANG PERUMAHAN III 774 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPALA SEKSI PERUMAHAN UMUM DAN KOMERSIAL IV 775 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPALA SEKSI PERUMAHAN SWADAYA IV 776 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPALA SEKSI PERUMAHAN KHUSUS IV 777 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPALA DINAS 778 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIS III 779 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN IV 780 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 781 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BENDAHARA PENGELUARAN 782 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BENDAHARA APBN Non Eselon 783 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BENDAHARA PENERIMAAN Non Eselon 784 DINAS SOSIAL KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN III 785 DINAS SOSIAL KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), KEPAHLAWANAN,KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL IV 786 DINAS SOSIAL KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PERORANGAN, KELUARGA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT (PPKKM) SERTA PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL IV 787 DINAS SOSIAL KEPALA SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN IV 788 DINAS SOSIAL KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT III 789 DINAS SOSIAL KEPALA SEKSI KEAGAMAAN DAN SARANA PRASARANA PERIBADATAN IV BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN ARSIP BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN ARSIP BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN ARSIP BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN ARSIP BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT BIDANG PERMUKIMAN BIDANG PERMUKIMAN BIDANG PERMUKIMAN BIDANG PERMUKIMAN BIDANG PERUMAHAN BIDANG PERUMAHAN BIDANG PERUMAHAN BIDANG PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN BIDANG PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 790 DINAS SOSIAL KEPALA SEKSI BINA MENTAL SPIRITUAL IV 791 DINAS SOSIAL KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT IV 792 DINAS SOSIAL KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL III 793 DINAS SOSIAL KEPALA SEKSI BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM IV 794 DINAS SOSIAL KEPALA SEKSI BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL DAN BENCANA LAIN IV 795 DINAS SOSIAL KEPALA SEKSI JAMINAN SOSIAL IV 796 DINAS SOSIAL KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL III 797 DINAS SOSIAL KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANSIA IV 798 DINAS SOSIAL KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS IV 799 DINAS SOSIAL KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA,TUNA SOSIAL, KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG IV 800 DINAS SOSIAL KEPALA DINAS II 801 DINAS SOSIAL SEKRETARIS III 802 DINAS SOSIAL KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN IV 803 DINAS SOSIAL KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET IV 804 DINAS SOSIAL KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 805 DINAS SOSIAL BENDAHARA PENGELUARAN 806 DINAS SOSIAL KEPALA UPTD PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) 807 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH KEPALA BIDANG HORTIKULTURA III 808 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN IV 809 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH KEPALA SEKSI PRODUKSI IV 810 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN IV 811 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH KEPALA BIDANG PENYULUHAN, PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN III 812 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH KEPALA SEKSI PENYULUHAN IV 813 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH KEPALA SEKSI LAHAN, IRIGASI, DAN PEMBIAYAAN IV 814 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH KEPALA SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN IV 815 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN III 816 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH KEPALA SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI IV 817 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH KEPALA SEKSI KESEHATAN HEWAN IV 818 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH KEPALA SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN & PEMASARAN IV 819 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH BIDANG TANAMAN PANGAN III 820 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN IV 821 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH KEPALA SEKSI PRODUKSI IV 822 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN IV 823 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH KEPALA DINAS II 824 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH SEKRETARIS III BIDANG PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT UPTD BIDANG HORTIKULTURA BIDANG HORTIKULTURA BIDANG HORTIKULTURA BIDANG HORTIKULTURA BIDANG PENYULUHAN, PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN BIDANG PENYULUHAN, PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN BIDANG PENYULUHAN, PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN BIDANG PENYULUHAN, PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BIDANG TANAMAN PANGAN BIDANG TANAMAN PANGAN BIDANG TANAMAN PANGAN BIDANG TANAMAN PANGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH SEKRETARIAT NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 825 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN IV 826 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET IV 827 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 828 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH BENDAHARA PENGELUARAN 829 DINAS TENAGA KERJA KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA III 830 DINAS TENAGA KERJA KEPALA SEKSI PERSYARATAN KERJA, KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA HUBUNGAN INDUSTRIAL IV 831 DINAS TENAGA KERJA KEPALA SEKSI PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL TENGA KERJA IV 832 DINAS TENAGA KERJA KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL IV 833 DINAS TENAGA KERJA KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA III 834 DINAS TENAGA KERJA KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS IV 835 DINAS TENAGA KERJA KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA IV 836 DINAS TENAGA KERJA KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM DAN LUAR NEGERI IV 837 DINAS TENAGA KERJA KEPALA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA III 838 DINAS TENAGA KERJA KEPALA SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA IV 839 DINAS TENAGA KERJA KEPALA SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA PEREMPUAN DAN ANAK IV 840 DINAS TENAGA KERJA KEPALA SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA IV 841 DINAS TENAGA KERJA KEPALA DINAS II 842 DINAS TENAGA KERJA SEKRETARIS III 843 DINAS TENAGA KERJA KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN IV 844 DINAS TENAGA KERJA KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 845 DINAS TENAGA KERJA BENDAHARA PENGELUARAN 846 DINAS TENAGA KERJA KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I 847 DINAS TENAGA KERJA KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II 848 DINAS TENAGA KERJA KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KERJA 849 DINAS TENAGA KERJA KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV 850 DINAS TENAGA KERJA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 851 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA BIDANG FASILITASI PERTANAHAN DAN PELATIHAN TRANSMIGRASI III 852 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA SEKSI PENYEDIAAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI IV 853 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA SEKSI PELAYANAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI IV 854 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSMIGRASI IV 855 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI III 856 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI IV 857 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA SEKSI PENATAAN DAN PERSEBARAN PENDUDUK IV 858 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA SEKSI KERJA SAMA ANTAR DAERAH TRANSMIGRASI IV 859 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI III SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DINAS TENAGA KERJA SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD BIDANG FASILITASI PERTANAHAN DAN PELATIHAN TRANSMIGRASI BIDANG FASILITASI PERTANAHAN DAN PELATIHAN TRANSMIGRASI BIDANG FASILITASI PERTANAHAN DAN PELATIHAN TRANSMIGRASI BIDANG FASILITASI PERTANAHAN DAN PELATIHAN TRANSMIGRASI BIDANG PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI BIDANG PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI BIDANG PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI BIDANG PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 860 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI IV 861 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN USAHA DAN SOSIAL BUDAYA IV 862 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA SEKSI PROMOSI DAN KERJA SAMA KELEMBAGAAN TRANSMIGRASI IV 863 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA BIDANG PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN TRANSMIGRASI III 864 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA SEKSI PERENCANAAN TRANSMIGRASI IV 865 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA SEKSI BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI IV 866 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA SEKSI PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSMIGRASI IV 867 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA DINAS II 868 DINAS TRANSMIGRASI SEKRETARIS III 869 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN IV 870 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET IV 871 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 872 DINAS TRANSMIGRASI BENDAHARA PENGELUARAN 873 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA UPTD BALAI LATIHAN TRANSMIGRASI 874 DINAS TRANSMIGRASI KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV 875 DINAS TRANSMIGRASI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 876 INSPEKTORAT DAERAH AUDITOR PENYELIA 877 INSPEKTORAT DAERAH AUDITOR PERTAMA 878 INSPEKTORAT DAERAH AUDITOR MUDA 879 INSPEKTORAT DAERAH AUDITOR MADYA 880 INSPEKTORAT DAERAH AUDITOR UTAMA 881 INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR II 882 INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I III 883 INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II III 884 INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III III 885 INSPEKTORAT DAERAH PENGAWAS PEMERINTAHAN PERTAMA 886 INSPEKTORAT DAERAH PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA 887 INSPEKTORAT DAERAH PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA 888 INSPEKTORAT DAERAH PENGAWAS PEMERINTAHAN UTAMA 889 INSPEKTORAT DAERAH SEKRETARIS III 890 INSPEKTORAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN IV 891 INSPEKTORAT DAERAH KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 892 INSPEKTORAT DAERAH BENDAHARA PENGELUARAN 893 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPALA BAGIAN TATA USAHA III 894 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN IV 895 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN IV 896 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPALA SUBBAGIAN UMUM IV 897 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAHARA PENGELUARAN 898 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAHARA PENERIMAAN 899 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU 900 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPALA BIDANG KEPERAWATAN III 901 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPALA SUB BIDANG ASUHAN KEPERAWATAN IV BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI BIDANG PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN TRANSMIGRASI BIDANG PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN TRANSMIGRASI BIDANG PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN TRANSMIGRASI BIDANG PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN TRANSMIGRASI DINAS TRANSMIGRASI SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT UPTD UPTD UPTD AUDITOR AUDITOR AUDITOR AUDITOR AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT BAGIAN TATA USAHA BAGIAN TATA USAHA BAGIAN TATA USAHA BAGIAN TATA USAHA BAGIAN TATA USAHA BAGIAN TATA USAHA BAGIAN TATA USAHA BIDANG KEPERAWATAN BIDANG KEPERAWATAN NO NAMA SUB UNIT KERJA NAMA JABATAN ESELONISASINAMA UNIT KERJA 902 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPALA SUB BIDANG BINA DIKLAT KEPERAWATAN IV 903 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU KEPERAWATAN IV 904 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPALA BIDANG PELAYANAN III 905 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENUNJANG MEDIK IV 906 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN MEDIK IV 907 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN IV 908 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN III 909 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPALA SUB BIDANG PROGRAM EVALUASI DAN LITBANG IV 910 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPALA SUB BIDANG REKAM MEDIK IV 911 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPALA SUB BIDANG PEMASARAN DAN INFORMASI IV 912 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DIREKTUR RSUD 913 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT III 914 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN IV 915 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA SEKSI KERJA SAMA IV 916 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA SEKSI SUMBER DAYA APARATUR IV 917 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN III 918 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN IV 919 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA SEKSI KOORDINASI DAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH IV 920 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL IV 921 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH III 922 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN IV 923 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENYULUHAN DAN PELATIHAN IV 924 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PENGAWASAN IV 925 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT III 926 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT IV 927 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT IV 928 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN IV 929 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN II 930 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN SEKRETARIS III 931 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN IV 932 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET IV 933 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN IV 934 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN BENDAHARA PENGELUARAN 935 SEKRETARIAT DPRD KEPALA BAGIAN KEUANGAN III 936 SEKRETARIAT DPRD KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN IV 937 SEKRETARIAT DPRD KEPALA SUBBAGIAN PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN IV 938 SEKRETARIAT DPRD BENDAHARA PENGELUARAN BIDANG KEPERAWATAN BIDANG KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN BIDANG PELAYANAN BIDANG PELAYANAN BIDANG PELAYANAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIREKTUR BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT BIDANG PEMADAM KEBAKARAN BIDANG PEMADAM KEBAKARAN BIDANG PEMADAM KEBAKARAN BIDANG PEMADAM KEBAKARAN BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018