DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pemberian Beasiswa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Beasiswa Berprestasi; Beasiswa Tidak Mampu; Beasiswa Guru Non ASN; Beasiswa Sekolah Kedinasan; Beasiswa Aparatur Sipil Negara; Beasiswa Pengabdian Masyarakat; Beasiswa Kepemimpinan Muda; Beasiswa Penghargaan Gubernur; Mekanisme Permohonan Beasiswa; Komponen Pembiayaan; Penganggaran dan Penyaluran; Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Beasiswa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Menetapkan :
4.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BEASISWA. BAB 1… SALINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
4.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dinas Dikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Biro Pemkesra adalah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7.Beasiswa adalah dukungan pembiayaan pendidikan dan/atau pembiayaan pribadi yang diberikan kepada perorangan peserta didik yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
8.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan dasar lanjutan pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
9.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan/atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
10.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
12.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat Mts adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
15.Sekolah…
15.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
16.Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
17.Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah sekolah satu atap yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus mulai jenjang Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
18.Penduduk Provinsi Sulawesi Barat adalah perorangan yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Barat.
19.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
20.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
21.Beasiswa Berprestasi adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada peserta didik lainnya dalam pencapaian di bidang akademik dan non akademik yang telah dilakukan.
22.Beasiswa Tidak Mampu adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada peserta didik dalam keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
23.Beasiswa Guru Non ASN adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada Guru yang terdiri dari Guru Honorer atau sebutan lainnya yang bertugas pada SMA/SMK/MA/SLB yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
24.Beasiswa Kedinasan adalah dukungan pembiayaan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi peserta didik kedinasan.
25.Beasiswa ASN adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada ASN yang melanjutkan pendidikan dengan status Tugas Belajar pada setiap jenjang pendidikan.
26.Pendidikan Non Formal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
27.Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan masyarakat atau individu yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
28.Pemuka Agama adalah orang-orang yang memimpin sekelompok umat beragama dalam menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan yang lain.
29.Perangkat…
29.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
30.Budayawan adalah orang yang berkecimpung dalam kebudayaan dan diakui sebagai ahli budaya.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Beasiswa.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.menjamin proses penyaluran Beasiswa berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. b.menjamin keberlangsungan belajar dalam rangka meningkatkan angka partisipasi Pendidikan;
3. c.memberi kesempatan bagi Peserta Didik untuk mengembangkan minat dan bakat dalam upaya meningkatkan prestasi;
4. d.menunjang tercapainya visi pembangunan dalam pendidikan di daerah.

Pasal 3

Jenis beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:

a.Beasiswa Berprestasi;
b.Beasiswa Tidak Mampu;
c.Beasiswa Guru Non ASN;
d.Beasiswa Kedinasan;
e.Beasiswa ASN;
f.Beasiswa Pengabdian Masyarakat;
g.Beasiswa Kepemimpinan Muda; dan
h.Penghargaan Gubernur.

BAB II

BEASISWA BERPRESTASI

Pasal 4

(1)Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat diberikan kepada Peserta Didik pada jenjang pendidikan:
1. a.SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan SLB; dan/atau
2. b.diploma, sarjana, magister, doktor atau profesi pada Pendidikan Tinggi.
(2)Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat. pendidikan… pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
(3)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pribadi Peserta Didik.
(4)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pendidikan Peserta Didik.

Pasal 5

Persyaratan penerima beasiswa berprestasi pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan SLB meliputi:

a.terdaftar sebagai Peserta Didik di Daerah;
b.Peserta Didik yang memiliki prestasi sesuai jenjang pendidikannya yang diselenggarakan oleh komite olahraga internasional, nasional atau daerah, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten, antara lain:
1. 1.bidang akademik;
2. 2.bidang olahraga;
3. 3.bidang keagamaan;
4. 4.bidang seni dan budaya;
5. 5.bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
6. 6.bidang lainnya; dibuktikan dengan sertifikat/piagam yang dikeluarkan oleh penyelenggara; dan
c.tidak sedang menerima bantuan Program Indonesia Pintar atau Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

Pasal 6

(1)Beasiswa Berprestasi jenjang Pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor atau profesi pada Pendidikan Tinggi diberikan kepada:
1. a.Peserta Didik berprestasi akademik; dan
2. b.Peserta Didik berprestasi non akademik.
(2)Persyaratan penerima Beasiswa Berprestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.penduduk Sulawesi Barat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
2. b.telah menjalani pendidikan sekurang kurangnya semester III (tiga) untuk jenjang pendidikan diploma dan sarjana;
3. c.rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, antara lain:
  1. 1.dekan, pada universitas atau institut;
  2. 2.ketua, pada sekolah tinggi; atau
  3. 3.direktur…
  4. 3.direktur, pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
4. d.akreditasi program studi minimal baik pada pendidikan tinggi dalam daerah atau akreditasi program studi minimal baik sekali pada pendidikan tinggi luar daerah, dibuktikan dengan keterangan akreditasi program studi;
5. e.memiliki prestasi akademik dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3.75 (tiga koma tujuh lima), dibuktikan dengan transkip nilai;
6. f.tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; dan
7. g.tidak berstatus sebagai ASN dan/atau Guru Non ASN.
(3)Persyaratan penerima Beasiswa Berprestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.penduduk Sulawesi Barat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
2. b.telah menjalani pendidikan sekurang kurangnya semester III (tiga) untuk jenjang pendidikan diploma dan sarjana;
3. c.rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, antara lain:
  1. 1.dekan, pada universitas atau institut;
  2. 2.ketua, pada sekolah tinggi; atau
  3. 3.direktur, pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
4. d.akreditasi program studi minimal baik pada pendidikan tinggi dalam daerah atau akreditasi program studi minimal baik sekali pada pendidikan tinggi luar daerah, dibuktikan dengan keterangan akreditasi program studi;
5. e.memiliki prestasi non akademik yang diselenggarakan oleh komite olahraga internasional, nasional atau provinsi, kementerian/lembaga, pemerintah pusat, dan/atau pemerintah provinsi, antara lain:
  1. 1.bidang olahraga;
  2. 2.bidang keagamaan;
  3. 3.bidang seni dan budaya;
  4. 4.bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  5. 5.bidang non akademik lainnya; dibuktikan dengan sertifikat/piagam yang dikeluarkan oleh penyelenggara dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun terakhir; dan
6. f.tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
7. g.tidak berstatus sebagai ASN dan/atau Guru Non ASN.

BAB III

BEASISWA TIDAK MAMPU

Pasal 7

(1)Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat diberikan… diberikan kepada Peserta Didik pada jenjang pendidikan:
1. a.SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB dan Pendidikan Non Formal; dan/atau
2. b.Diploma dan sarjana pada Pendidikan Tinggi.
(2)Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
(3)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pribadi Peserta Didik.
(4)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk dukungan pembiayaan pendidikan Peserta Didik.

Pasal 8

Persyaratan penerima beasiswa Tidak Mampu pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB, dan Pendidikan Non Formal meliputi:

a.terdaftar sebagai Peserta Didik di Daerah;
b.tidak sedang menerima bantuan Program Indonesia Pintar atau Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
c.orang tua siswa terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan, antara lain:
1. 1.data terpadu kesejahteraan sosial;
2. 2.program keluarga harapan;
3. 3.program jaminan kesehatan masyarakat;
4. 4.program beras untuk keluarga miskin; dan/atau
5. 5.program-program penanggulangan kemiskinan lainnya.
d.dalam hal orang tua siswa tidak terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa.

Pasal 9

Persyaratan penerima Beasiswa Tidak Mampu pada jenjang pendidikan diploma, dan sarjana, meliputi:

a.penduduk Sulawesi Barat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
b.telah menjalani pendidikan sekurang-kurangnya semester I (satu) untuk jenjang pendidikan diploma dan sarjana;
c.akreditasi program studi minimal baik pada pendidikan tinggi di dalam Daerah atau akreditasi program studi minimal baik sekali pada pendidikan tinggi luar Daerah, dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi program studi;
d.rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, antara lain:
1. 1.dekan, pada universitas atau institut;
2. 2.ketua, pada sekolah tinggi; atau
3. 3.direktur…
4. 3.direktur, pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
e.tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
f.Peserta Didik atau orang tua Peserta Didik terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan, antara lain:
1. 1.data terpadu kesejahteraan sosial;
2. 2.program keluarga harapan;
3. 3.program jaminan kesehatan masyarakat;
4. 4.program beras untuk keluarga miskin; dan/atau
5. 5.program-program penanggulangan kemiskinan lainnya.
g.dalam hal orang tua siswa tidak terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa.

BAB IV

BEASISWA GURU NON ASN

Pasal 10

Beasiswa Guru Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada Peserta Didik yang berprofesi sebagai Guru yang menempuh pendidikan magister pada pendidikan tinggi program studi kependidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Pasal 11

Persyaratan penerima Beasiswa Guru Non ASN, meliputi:

a.penduduk Sulawesi Barat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
b.akreditasi program studi minimal baik sekali;
c.rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, antara lain:
1. 1.dekan, pada universitas atau institut;
2. 2.ketua, pada sekolah tinggi; atau
3. 3.direktur, pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
d.berprofesi sebagai Guru Non ASN yang telah mengajar pada SMA, SMK, MA dan/atau SLB di Daerah minimal 3 (tiga) Tahun, dibuktikan dengan surat keterangan mengajar dari sekolah;
e.bersedia kembali mengajar di sekolah asal dan/atau sekolah lain di wilayah Daerah;
f.bersedia tidak mendaftar sebagai calon ASN di luar Daerah, dibuktikan dengan surat… surat pernyataan bermaterai;
g.bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan apabila diterima sebagai ASN di luar Daerah, dibuktikan dengan surat pernyataan;
h.tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; dan
i.tidak sedang menerima Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…