DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pembentukan, kedudukan, tugas dan wewenang KIP, susunan organisasi dan keanggotaan KIP, serta tata kerja dan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya tugas dan wewenang KIP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebebrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); SALINAN 2
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
6.Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang nomor 14 Tahun 2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
7.Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara di daerah.
8.Komisi Informasi Provinsi yang selanjutnya disingkat KIP adalah lembaga mandiri yang bertugas memediasi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi di Provinsi.
9.Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi provinsi.
10.Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh KIP. 3
11.Ajudikasi non litigasi adalah penyelesaian sengketa ajudikasi diluar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.
12.Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan publik.
13.Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
14.Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 3

KIP merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Pasal 4

KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik di Provinsi melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik.

Pasal 5

(1)KIP dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang:
1. a.memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
2. b.meminta catatan atau bahan relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
3. c.meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
4. d.mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik;
5. e.membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja KIP; dan 4
6. f.menyusun standar teknis layanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ruang lingkup wewenang KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik yang berada di wilayah provinsi sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi KIP terdiri dari :
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.wakil ketua merangkap anggota;
3. c.anggota.
(2)Keanggotaan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)Anggota KIP berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
(2)Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota KIP.
(3)Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah oleh seluruh anggota KIP.
(4)Anggota Komisi Informasi Provinsi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 8

(1)Rekrutmen calon anggota KIP dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka, jujur, dan objektif.
(2)Dalam rangka rekrutmen calon anggota KIP, Gubernur membentuk tim seleksi yang berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan pers.
(3)Keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota. 5
(4)Tim seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu dan difasilitasi oleh tim sekretariat dari Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
(5)Tim seleksi mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan proses seleksi pemilihan anggota KIP yang terdiri dari:
1. a.seleksi berkas,
2. b.seleksi tertulis,
3. c.seleksi psikotes;
(6)Tim seleksi menetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang calon anggota KIP, kemudian hasilnya disampaikan kepada Gubernur untuk diajukan kepada DPRD.
(7)DPRD melalui Komisi yang terkait selanjutnya melakukan uji kepatutan dan kelayakan dalam rangka memilih 5 (lima) orang untuk ditetapkan sebagai anggota KIP.
(8)Anggota KIP ditetapkan dengan keputusan dan dilantik oleh Gubernur.
(9)Syarat-syarat keanggotaan KIP selain yang telah diatur dalam Pasal 30 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.tingkat pendidikan paling rendah Strata satu (S1);
2. b.tidak menjadi anggota partai politik;
3. c.berdomisili di Ibukota Provinsi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. d.bagi PNS harus mendapatkan izin dari pembina kepegawaian atau pejabat yang berwewenang.

Pasal 9

(1)Pemberhentian anggota KIP dilakukan berdasarkan hasil rapat pleno anggota KIP, kemudian dituangkan dalam bentuk keputusan KIP dan selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
(2)Anggota KIP berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.telah habis masa jabatannya;
3. c.mengundurkan diri;
4. d.dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
5. e.sakit jiwa raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
6. f.melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh KIP. 6

Pasal 10

(1)Penggantian antar waktu anggota KIP dilakukan oleh Gubernur setelah berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD.
(2)Penggantian antar waktu anggota KIP diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan oleh DPRD sebagai dasar pengangkatan anggota KIP pada periode dimaksud.
(3)Anggota KIP sebagai pengganti antar waktu tersebut ditetapkan dengan keputusan dan dilantik oleh Gubernur.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…