DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: a. Pendidikan Anti Korupsi; dan b. Aksi Anti Korupsi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, setiap satuan pendidikan, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah harus memahami dan mengerti bentuk tindak pidana korupsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4422;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Reppublik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahaan Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20l7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsionnal Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor1068);
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor 1907);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor 1606);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompotensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
15.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
16.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawaai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1800);
17.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

BAB I

V KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI KORUPSI

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengembangan sumber daya manusiadi lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa serta masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Provinsi untuk menguatkan sikap Anti Korupsi.
8.Kurikulum adalah merupakan susunan mata pelajaran beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tujuan dan sasaran program pendidikan dan pelatihan.
9.Aksi Anti Korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindak pidana korupsi senantiasa menjalankan dan mengedepankan integritas dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan Anti Korupsi.
10.Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar-mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN dan perangkat lainnya.
11.Pelatihan Teknis adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagai bagian integral dari sistem pembinaan karier dan prestasi kerja
12.Pelatihan Fungsional adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memenuhi persyaratan kompetensi sesuai jabatan fungsional masing-masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
13.Pelatihan Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
14.Pelatihan Dasar Calon PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang merupakan syarat pengangkatan calon PNS menjadi PNS.
15.Pelatihan Pegawai P3K adalah Pelatihan yang dilakukan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16.Pelatihan Pimpinan Perangkat Daerah adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan bagi perangkat daerah.
17.Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimtek adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan- pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dimana materi yang diberikan meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan penanganan keluhan pelanggan, Tata Pemerintahan yang baik dan professionalme aparatur, kepemimpinan aparatur, dan sebagainya.
18.Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19.Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
20.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
21.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
22.Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi Peserta Didik.
23.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan.
24.Widyaiswara adalah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan melatih sumber daya manusia pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah.
25.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26.Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
27.Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat
28.Perangkat Desa adalah perangkat Desa dalam wilayah provinsi Sulawesi Barat.
29.Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
30.Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah.
31.Materi adalah substansi mata Pelajaran/Pelatihan yang disampaikan oleh tenaga pengajar/narasumber kepada peserta pelatihan.
32.Pakar adalah seseorang yang mempunyai keahlian dibidang ilmu tertentu.
33.Praktisi adalah seseorang yang mengabdikan dirinya dibidang usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan keahliannya.
34.Sarana dan prasarana merupakan alat bantu dan fasilitas penunjang yang digunakan untuk menjamin efektivitas pembelajaran.

Pasal 2

Maksud Pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam memberikan pemahaman dalam rangka mencegah terjadinya korupsi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

a.membentuk peserta didik menjadi insan yang jujur, pembiasaan sikap dan perilaku disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli dan adil melalui penguatan pendidikan karakter
b.membangun ASN yang berkinerja dan berintegritas tinggi; dan
c.membentuk ASN, Pegawai BUMD, kepala Desa dan Perangkat Desa yang jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungan, berwawasan luas dan Malaqbi

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
1. a.Pendidikan Anti Korupsi; dan
2. b.Aksi Anti Korupsi.
(2)Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
2. b.Pendidikan Anti Korupsi bagi ASN;
3. c.Pendidikan Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD; dan
4. d.Pendidikan Anti Korupsi bagi Kepala Desa dan Perangkat.
(3)Aksi Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Aksi Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
2. b.Aksi Anti Korupsi bagi ASN;
3. c.Aksi Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD;
4. d.Aksi Korupsi bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
5. e.Aksi Anti Korupsi bagi Masyarakat.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi ditujukan kepada:

a.Peserta Didik;
b.Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
c.Orangtua dan Komite Sekolah;
d.ASN;
e.Pegawai BUMD; dan
f.Kepala Desa
g.Perangkat Desa
h.Masyarakat.

BAB II

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 6

(1)Pendidikan Anti Korupsi bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan Sekolah Menegah Atas dan Sekolah Menegah Kejuruan meliputi:
1. a.pembiasaan sikap dan perilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli dan adil melalui penguatan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan spiritual, diskusi, bernyanyi, mendengarkan cerita, menonton, menggambar, mengarang dan apresiasi lagu yang diterapkan dalam kurikuler dan ekstra kurikuler;
2. b.pemberian materi Pendidikan Anti Korupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
3. c.pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antara warga sekolah.
(2)Pemerintah Daerah Provinsi dapat berkoordinasi terhadap pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada jenjang pendidikan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Pendidikan Anti Korupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui pemberian materi/modul pembelajaran pada kegiatan:

a.peningkatan kompetensi teknis bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
b.pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
c.pelatihan atau sertifikasi kejuruan/keahlian bagi Pendidik.

Pasal 8

Pendidikan Anti Korupsi bagi orang tua dan Komite Sekolah dilakukan melalui:

a.sosialisasi nilai-nilai Anti Korupsi;
b.komitmen membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah;
c.pembiasaan nilai-nilai budi pekerti dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah; dan
d.pelibatan komite sekolah dalam setiap Aksi Anti Korupsi.

Pasal 9

(1)Pendidikan Anti Korupsi bagi ASN dilaksanakan dengan pemberian materi/modul pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi dalam program pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
(2)Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis:
1. a.pelatihan teknis;
2. b.pelatihan fungsional;
3. c.pelatihan manajerial;
4. d.Pelatihan Kepemmpinan Pemerintahan Dalam Negeri;
5. e.Pelatihan Sosial Kultural;
6. f.pelatihan dasar CPNS;
7. g.pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah; dan
8. h.pelatihan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
(3)Pemberian materi/ modul pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga pendidik pada satuan Widyaiswara/ Fasilitator/ Penyuluh Anti Korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum Anti Korupsi.

Pasal 10

(1)Pendidikan Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD dilaksanakan dengan pemberian materi Anti Korupsi dan kejahatan korporasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMD.
(2)Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis kegiatan:
1. a.program pengembangan Pegawai BUMD;
2. b.seminar dan lokakarya; dan
3. c.kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…