DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 8) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pademi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan… SALINAN Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pademi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan…
11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tetang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
20.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 8); MEMUTUSKAN… MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 8) diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 Jam Perbulan;
(2)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua PNS.
(3)Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi yang dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
(2)TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua PNS.
(3)Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
(2)Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
1. a.pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. b.pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
3. c.pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
4. d.pekerjaan…
5. d.pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
6. e.pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
7. f.Pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
(3)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS pada Perangkat Daerah dengan urusan tertentu sebagai berikut:
1. a.PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan pada bidang yang menangani penyakit menular atau yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif serta tenaga kesehatan pada poliklinik kantor Gubernur dan RSUD; dan
2. b.PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan;
3. c.PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. d.PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan pada inspektur pembantu dan auditor serta pengawas penyelenggara pemerintahan daerah;
5. e.PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan daerah dan pejabat yang menangani tugas dan fungsi perencanaan pada setiap perangkat daerah;
6. f.PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan hukum pada bidang perundang-undangan dan bantuan hukum;
7. g.PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan organisasi dan kepegawaian dan pejabat yang menangani tugas dan fungsi kepegawaian pada setiap perangkat daerah;
8. h.PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
9. i.PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perizinan;
10. j.PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Ekonomi Pembangunan pada bagian yang menangani percepatan akses keuangan daerah;
11. k.PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika pada bidang yang menangani pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
12. l.PNS yang berstatus sebagai Widyaiswara pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
13. m.PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penghubung Pemerintah Provinsi di Jakarta.
(4)Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

4.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
(2)TPP…
(2)TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS pada Perangkat Daerah dengan urusan tertentu sebagai berikut:
1. a.PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
2. b.PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah yang bekerja sebagai dokter spesialis; dan
3. c.PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendapatan daerah.
(3)Besaran TPP yang diterima oleh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
1. a.terlambat masuk bekerja;
2. b.pulang sebelum waktunya; dan
3. c.tidak masuk bekerja.
(2)Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar dibuktikan dengan surat tugas dan sakit pada saat melaksanakan perjalanan dinas dimaksud yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.
(3)Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

6.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak melakukan presensi pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan TPP.
(2)PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak melakukan presensi, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsungnya.
(3)PNS yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak melakukan presensi pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan TPP, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsungnya.
(4)PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan TPP.
(5)Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

7.Ketentuan…
7.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:

a.PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
b.PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
c.PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
d.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
e.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 {enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
f.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
g.penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
h.pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
i.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan
j.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.
1. 8.Ketentuan…
2. 8.Ketentuan dalam Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Penganggaran TPP dihitung berdasarkan jumlah PNS dengan mengacu pada database dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kepegawaian pada bulan Mei tahun sebelumnya.
(2)Penganggaran TPP dianggarkan pada masing-masing SKPD.
(3)TPP dicantumkan dalam RKA-SKPD pada kelompok belanja operasi dalam rekening belanja pegawai.
(4)RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran TPP dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Alokasi anggaran TPP dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

9.Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1)Terhadap PNS yang tidak terhitung dalam database sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), dapat dimasukkan dalam perhitungan penganggaran pada bulan Agustus tahun berjalan berdasarkan kemampuan keuanga daerah.
(2)Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam perubahan RKA-SKPD pada kelompok belanja operasi dalam rekening belanja pegawai.
(3)Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran TPP dalam Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

10.Ketentuan dalam Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Pembayaran TPP diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berkenaan berdasarkan pengangaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1).
(2)Pembayaran TPP PNS yang pindah masuk ke Pemerintah Daerah dibayarkan berdasarkan ampra gaji pada Perangkat Daerah bulan Mei tahun sebelumnya mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali tersedia anggaran pada Perangkat Daerah yang dituju.
(3)Dalam hal PNS pada tahun berjalan mendapatkan kenaikan pangkat jabatan dan pindah ruang karena adanya penyesuian ijazah, maka PNS yang bersangkutan belum dapat diberikan penambahan TPP pada tahun berjalan sesuai dengan kelas jabatan terbaru.
(4)Terhadap PNS yang melakukan pindah tugas antar Perangkat Daerah, PNS yang bersangkutan belum dapat dibayarkan TPP pada tahun berjalan, kecuali tersedia anggaran pada Perangkat Daerah yang dituju.
(5)Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibayarkan setelah dianggarkan dalam Perubahan APBD dengan mengacu kepada penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A 11.Diantara… Diundangkan di Mamuju pada tanggal 22 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 22 Maret 2022 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. ALI BAAL MASDAR

11.Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…