DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang sistem akuntansi pemerintah daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri atas: a. identifikasi transaksi keuangan; b. penjurnalan ke dalam buku jurnal; c. pemostingan ke buku besar; d. penyusunan neraca saldo; e. penyusunan kertas kerja konsolidasian; dan f. penyusunan laporan keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
4.Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 2

(1)SAPD merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan.
(2)SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
(3)SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.memberikan gambaran bentuk penyajian SAPD;
2. b.menjadi pedoman yang memuat keterangan mengenai:
  1. 1.subjek transaksi;
  2. 2.objek transaksi;
  3. 3.mekanisme pencatatan transaksi; dan
  4. 4.hal lainnya yang berkaitan dengan transksi;
3. c.memberikan pedoman agar fungsi akuntansi pada entitas akuntansi dan entitas pelaporan di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 3

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri atas:

a.identifikasi transaksi keuangan;
b.penjurnalan ke dalam buku jurnal;
c.pemostingan ke buku besar;
d.penyusunan neraca saldo;
e.penyusunan kertas kerja konsolidasian; dan
f.penyusunan laporan keuangan.

Pasal 4

(1)SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.lampiran I gambaran umum sistem akuntansi;
2. b.lampiran II sistem akuntansi pendapatan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
3. c.lampiran III Sistem Akuntansi Beban dan Belanja;
4. d.lampiran IV sistem akuntansi pembiayaan;
5. e.lampiran V sistem akuntansi aset lancar;
6. f.lampiran VI sistem akuntansi investasi jangka panjang;
7. g.lampiran VII sistem akuntansi aset tetap;
8. h.lampiran VIII sistem akuntansi aset lainnya;
9. i.lampiran IX sistem akuntansi kewajiban;
10. j.lampiran X sistem akuntansi ekuitas;
11. k.lampiran XI sistem akuntansi penyusunan laporan keuangan; dan
12. l.Lampiran XII sistem akuntansi penyusunan laporan konsolidasian.
(2)Rincian SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 12 Mei 2025 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd SUHARDI DUKA Diundangkan di Mamuju pada tanggal 12 Mei 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd HERDIN ISMAIL BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 11 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, ${ttd} SAFRUDDIN, S.H., M.AP Pangkat Pembina Tk.I / IV.b NIP. 19651101 199003 1 012 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…