DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pembentukan dan kedudukan Tim Gubernur, tugas, wewenang dan pengorganisasian, hak keuangan dan fasilitas, serta tata kerja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja Pemerintah Daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c.bahwa melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dibentuk Tim Gubernur Untuk Pengendali Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Gubernur Untuk Pengendalian Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan SALINAN 2 Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuagan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35);
17.Peraturan Daerah Povinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Povinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PENGENDALIAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Biro Ekbang adalah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
12.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 5

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Tim Gubernur Untuk Pengendalian Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Tim Pengendali.

Pasal 3

(1)Tim Pengendali bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka memperkuat pengendalian pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD.
(2)Tim Pengendali berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(3)Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Tim Pengendali mempunyai tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam:

a.menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai oleh APBD dan APBN;
b.menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja seluruh SKPD pelaksana program Gubernur dan program pemerintah pusat yang diselenggarakan di Daerah;
c.memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk keberhasilan pelaksanaan program Gubernur;
d.menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Gubernur terkait kegiatan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh SKPD;
e.memberikan penilaian kinerja bulanan, triwulan dan tahunan terhadap SKPD dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
f.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimasud dalam Pasal 5, Tim Pengendali mempunyai wewenang sebagai berikut:

a.memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya; 6
b.mengundang rapat SKPD;
c.meminta data/informasi dari SKPD;
d.meminta penjelasan dan keterangan dari SKPD;
e.mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli;
f.memberdayakan narasumber dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Pengendali bersinergi dengan Sekretaris Daerah.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 7

Susunan Keanggotaan Tim Pengendali terdiri dari:

a.Gubernur selaku Ketua;
b.Wakil Gubernur selaku Ketua Harian;
c.Sekretaris Daerah selaku Sekretaris;
d.Anggota terdiri dari: Inspektur Provinsi, para Asisten Sekretaris Daerah dan para Staf Ahli Gubernur;

Pasal 8

Pengangkatan dan Pemberhentian keanggotaan Tim Pengendali dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dipersiapkan oleh Biro Ekbang Setda.

Pasal 9

(1)Dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang, Tim Pengendali dapat membentuk Sub Tim sesuai dengan kebutuhan.
(2)Penunjukan anggota dalam Sub Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Pengendali berdasarkan hasil rapat. 7

Pasal 10

Rincian tugas ketua, ketua harian, sekretaris, anggota dan sub Tim Pengendali ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Pengendali berdasarkan hasil rapat.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…