DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: a. tata kerja; b. persyaratan; c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan; d. pendanaan; dan e. pelaporan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SALINAN 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 530);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provvinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagi unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4.Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat.
6.Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah lembaga non struktural dan bersifat yang membantu pemerintah daerah dalam rangka kegiatan promosi kepariwisataan dan berkedudukan di Provinsi Sulawesi Barat.
7.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
9.Unsur Penentu Kebijakan adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah.
10.Unsur Pelaksana adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.tata kerja;
b.persyaratan;
c.tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan;
d.pendanaan; dan
e.pelaporan.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 3

(1)BPPD terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu :
1. a.Unsur Penentu Kebijakan; dan
2. b.Unsur Pelaksana.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya unsur penentu kebijakan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BPPD maupun dalam hubungan kerja dengan instansi pemerintah.
(3)Keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPD mempunyai masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
(4)BPPD menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
(5)Dalam melaksanakan tugas operasional BPPD unsur penentu kebijakan membentuk unsur pelaksana.
(6)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unsur penentu kebijakan BPPD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
(2)Unsur pelaksana kebijakan wajib menyusun Standar Operational Procedure BPPD.
(3)Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya unsur pelaksana bertanggung jawab kepada unsur penentu kebijakan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN

Pasal 5

Persyaratan untuk menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan BPPD :

a.warga Negara Indonesia;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
d.memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
e.dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
f.menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota BPPD.

Pasal 6

(1)Unsur penentu kebijakan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(2)Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) keanggotaannya terdiri dari 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :
1. a.wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
2. b.wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
3. c.wakil asosiasi peneribangan 1 (satu) orang; dan
4. d.pakar/akademisi 2 (dua) orang.
(3)Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan diusulkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan Ketua/Pimpinan masing-masing asosiasi berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.
(4)Perwakilan dari akademisi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan diusulkan kepada Gubernur oleh Kepala Dinas.
(5)Setelah Gubernur menetapkan keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPD, anggota memilih seorang ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.

Pasal 7

(1)Keanggotaan Unsur penentu kebijakan BPPD berhenti karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis berdasarkan persetujuan asosiasi/perguruan tinggi yang diwakili;
3. c.keluar dari keanggotaan dan/atau kepengurusan asosiasi;
4. d.tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
5. e.berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
(2)Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPD dan calon pengganti disampaikan oleh asosiasi/pengurus tinggi yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
(3)Gubernur memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan dan calon pengganti paling lambat 45 (empat Puluh lima) hari sejak asosiasi/pengurus tinggi menyampaikan usulan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

Sumber pendanaan BPPD bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.sumber lainnya yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

(1)Ketua BPPD melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Laporan kinerja secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
2. b.Laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Diundangkan di Mamuju pada tanggal 23 April 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 23 April 2021 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. ALI BAAL MASDAR

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 12 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO, AP, MM Pangkat : Pembina Tk. I/ IV.b NIP. : 19740112 199311 1 001

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…