(1)Hak PNS yang melaksanakan Tugas Belajar adalah:
a.PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan re-entry program di BKD;
c.BKD menyelenggarakan re-entry program bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar;
d.PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
e.PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
dan
f.PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
(2)Kewajiban PNS yang melaksanakan Tugas Belajar adalah:
a.PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
b.perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
1) subjek perjanjian; 2) kesepakatan para pihak; dan 3) objek yang diperjanjikan, antara lain nama Perguruan Tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (force majeur), dan penyelesaian sengketa.
c.pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 3), disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS;
d.PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar;
e.PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
1) 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya; 2) 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; 3) 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
f.PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas;
g.selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS;
h.ikatan …
h.ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilaksanakan di Perangkat Daerah lainnya sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing PPK;
i.Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e berakhir pada saat:
1) jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi; 2) mencapai batas usia pensiun; atau 3) diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
j.PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e secara kumulatif;
k.PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah selama masa Tugas Belajar kepada kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
l.PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib bekerja kembali di lingkungan Pemerintah Daerah (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut:
1) pemberian Tugas Belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun sejak yang bersangkutan bertugas kembali; 2) pemberian Tugas Belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sejak yang bersangkutan bertugas kembali; 3) dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2) dapat diubah berdasarkan kebijakan dari PPK sesuai yang telah diperjanjikan; dan 4) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dan mengajukan pindah ke luar dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan belum memenuhi kewajiban kerja sebagaimana tersebut pada butir 1) dan butir 2) dapat dikenakan sanksi berupa pengembalian seluruh pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh penanggung biaya dan telah diterima oleh PNS Tugas Belajar baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 10 (sepuluh) kali dari total pembiayaan. Bagian Keempat Masa Pendidikan