DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang rencana kerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistematika RKPD terdiri dari: a. bab kesatu, pendahuluan; b. bab kedua, gambaran umum kondisi Daerah; c. bab ketiga, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; d. bab keempat, sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah; e. bab kelima, arah kebijakan Pembangunan kabupaten/kota; dan f. bab keenam, rencana kerja dan pendanaan Daerah; g. bab ketujuh, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan h. bab kedelepan, penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN... SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023- 2026.
3.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4.Rencana Kerja Pemerintah adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025, Program Strategis Nasional dan memperhatikan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya.

Pasal 4

(1)Sistematika RKPD terdiri dari:
1. a.bab kesatu, pendahuluan;
2. b.bab kedua, gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab ketiga, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. d.bab keempat, sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.bab kelima, arah kebijakan Pembangunan kabupaten/kota; dan
6. f.bab keenam, rencana kerja dan pendanaan Daerah;
7. g.bab ketujuh, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
8. h.bab kedelepan, penutup.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RKPD menjadi pedoman untuk:

a.perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja perangkat Daerah;
b.penyelarasan prioritas pembangunan daerah provinsi dan kabupaten;
c.penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara provinsi.

Pasal 6

Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 28 Juni 2024 Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd BAHTIAR BAHARUDDIN Diundangkan di Mamuju pada tanggal 28 Juni 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 12 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd NURYANI, SH, MH Pangkat : Pembina/IV.a

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…