DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 memuat program prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2016.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana program dan kegiatan Pembangunan tahunan disusun dalam suatu dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang akan menjadi dasar bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65); 3
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011–2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 66). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 merupakan hasil penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Pasal 2

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 3

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat program prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2016 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 4

(1)RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 6(enam) Bab, yaitu:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
3. c.BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah; 4
5. e.BAB V Rencana Program dan kegiatan Prioritas Daerah;
6. f.BAB VI Penutup.
(2)RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 13 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 22 Juni 2015 [[ Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd. H. MUH. JAMIL BARAMBANGI Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 22 Mei 2015 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd. H. ANWAR ADNAN SALEH Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19560303 198703 1 007 5 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 13 TAHUN 2015 TANGGAL : 22 MEI 2015 TENTANG : DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PROVINSI SULAWESI BARAT GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. ANWAR ADNAN SALEH KETUA : GUBERNUR KETUA HARIAN : WAKIL GUB/ SEKDA SEKRETARIS : Kepala Badan/Unit Kerja/ Perangkat Daerah yang menangani Ketahanan Pangan POKJA AHLI : Akademisi, Pengusaha, Wartawan SEKRETARIAT DKP : Ex-Officio di Badan/Dinas/ Unit Kerja Perangkat Daerah yang menangani Ketahanan Pangan POKJA KHUSUS: Lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan POKJA TEKNIS : Pejabat Instansi Teknis

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…