(1)Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat sedang dan tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin pegawai negeri sipil.
(2)Sanksi disiplin tingkat sedang bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah, Pejabat Fungsional umum dan fungsional tertentu Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Pejabat Fungsional umum dan fungsional tertentu yang menangani perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
b.pemotongan …
b.pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
c.pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
(3)Sanksi disiplin tingkat berat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
b.pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
c.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
1.ttd
2.ttd 3.
SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b NIP. : 19690820 199903 1 005 BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 13 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 18 April 2022 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd M. ALI BAAL MASDAR Diundangkan di Mamuju pada tanggal 18 April 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS